Rabu, 12 Agustus 2015

"KEMERDEKAAN NAPAS PENDEK"


“KEMERDEKAAN NAPAS PENDEK”
*Yoyarib Mau

Artikel bertajuk “Nasionalisme, Islamism, dan Marxisme” yang di muat dalam Koran Suluh Indonesia Muda pada tahun 1926, dalam artikel ini ada sebuah paragraf yang mengungkapkan; “sebagai Aria Bima-putera, yang lahirnya dalam zaman perjuangan, maka Indonesia Muda inilah melihat cahaya hari pertama-tama dalam zaman yang rakyat Asia, lagi berada dalam perasaan tak senang dengan nasibnya. Tak senang dengan nasib ekonominya, tak senang dengan nasib politiknya, dan tak senang dengan segala nasib yang lainnya.”  Dua tahun kemudian pada 1928 para pemuda menyatukan tekad untuk menyatakan Sumpah Pemuda, 17 tahun kemudian 1945 barulah bangsa Indonesia menikmati nasib kemerdekaan untuk dapat menentukan nasib senangnya dalam menentukan arah politik dan ekonominya.

Kini 70 tahun bangsa Indonesia menikmati kemerdekaannya dalam jangka waktu yang cukup panjang sebagaimana usia normalnya manusia Indonesia. Konteks pergumulan sebelum pekik dan proklamasi kemerdekaan dikumandangkan ada spirit perjuangan kebangsaan itu jauh melampaui spirit kebangsaan pasca kemerdekaan. Dalam keadaan terhempit dan dibawah todongan senjata penjajah  ada keberanian yang luar biasa untuk memperjuangkan perubahan nasib karena rasa cinta terhadap Tanah Air. Berbeda dengan perjalanan waktu hingga 70 tahun Indonesia hampir keseluruhan rakyat Indonesia hanya berpikir rasa cinta kepada diri sendiri, kepada kelompoknya (suku, agama, ras dan bahasa), dan partai politik semata.

Partai Politik
Kemerdekaan bukan untuk seluruh rakyat Indonesia sebagaiamana yang diwariskan oleh para pendiri bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” dimana kemerdekaan itu bertujuan untuk menghadirkan kesejahteraan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa harus didominasi oleh pribadi, kelompok bahkan partai politik sekalipun. 

Kenyataannya kekuasaan yang harus menghadirkan rasa kemerdekaan itu merata bagi semua namun kenyataannya siapa partai politik yang berkuasa maka implikasi kemerdekaan itu hanya dinikmati oleh partai berkuasa. Terlihat dengan jelas dalam jatah menteri yang seharusnya bekerja untuk kesejahteraan rakyat tetapi didominasi oleh jatah partai politik pengusung sejak Jokowi terpilih jatah menteri jatah PDIP mendapat 4 kursi, PKB 4 kursi sedangkan partai koalisi lainnya seperti NasDem 3 menteri dan Jaksa Agung, Hanura 2 kursi, dan PPP 1 kursi, pembagian ini membuat PDIP kecewa karena menginginkan porsi jatah kursi yang lebih besar, kondisi ini kemudian merongrong akan keberadaan Jokowi.  

Rasa cinta terhadap partai lebih besar dibandingkan kepada rasa cinta kepada rakyat, keadaan ekonomi yang lesu, harga tukar rupiah terhadap dollar melemah hingga menembus Rp. 13.000,-. Keadaan ekonomi yang melemah yang pada Kuartal I 2015 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,67 %  sehingga menyebabkan berbagai sektor real di tengah masyarakat mengalami perlambatan diantaranya; pertanian, peternakan, kehutanan, manufaktur, perdagangan, hotel dan restoran keadaan ini kemudian berdampak pada rendahnya penyerapan tenaga kerja, serta pendapatan masyarakat yang rendah, hanya yang mengalami perscepatan cuman sektor keuangan, real estate dan jasa.  Kondisi ini kemudian menyiksa rakyat dengan terjadinya volatilitas yakni besarnya jarak antara fluktuasi/ naik turunnya nilai tukar, nilai tukar rupiah yang tidak terkontrol akan berdampak negatif terhadap kinerja perekonomian yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan negara.

Realitas ekonomi politik ini menunjukan nasib bangsa berada pada posisi yang dikeluhkan pada 1926 dalam artikel Suluh Indonesia Muda, sehingga publikpun menuntut adannya reshuffle, PDIP sebagai partai penguasa memainkan perannya alih-alih menteri-menteri yang berhubungan dengan ekonomi dianggap lemah sehingga tidak mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi sehingga Sofian Djalil Menko Perekonomian digantikan oleh Darmin Nasution, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno digantikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo yang adalah seorang pakar kemaritiman digantikan oleh Rizal Ramli. Menteri Perdagangan Rachmat Gobel digantikan oleh Thomas Lembong. Menariknya dari pergantian ini kepentingan PDIP tetap menjadi prioritas untuk mendapatkan posisi aman, seharusnya keseluruhan Menko diganti tetapi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dijabat Puan Maharani tidak diusik, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang adalah orang dekat saat Megawati menjabat sebagai presiden tidak mengalami pergantian.

Keberadaan pejabat menteri profesional seperti Andrinof Chaniago, Setkab Andi Widjayanto harus menerima kenyataan bahwa kepentingan partai politik dan penguasa menjadi prioritas, Andrinof Chaniago harus dilengserkan untuk menjamin keberadaan Sofian Djalil konon sebagai orang bawaannya  Jusuf  Kalla dalam kabinet, dikarenakan juga latar belakang Andrinof sekaligus yang sesama suku bersama Sofian Djalil akan memudahkan untuk meredam gejolak. Andi Widjayanto yang adalah anak kandung  Theo Sjafe’i salah satu sesepuh PDIP sudah tidak memiliki ikatan yang kuat dalam tubuh PDIP lagi.

Kenyataan politik ini menghadirkan pertanyaan bagi kita bahwa, apakah kemerdekaan berbangsa dan bernegara ini hanya untuk partai politik yang berkuasa Carl J. Friedrich mengemukakan pengertian partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan itu, diharapkan memberikan kepada anggota-anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil (http://www.pengertianpakar.com/2014/09/pengertian-partai-politik-menurut-para.html).

Pembagian kursi eksekutif dalam hal ini menteri kepada partai politik pengusung itu hak politik untuk mendapatkan kemanfaatan atas kekuasaan yang direbut namun perlu diingat bahwa kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa menghendaki agar kemerdekaan itu menghadirkan kesejahteraan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kemerdekaan itu untuk seluruh rakyat Indonesia maka seyogiannya jabatan publik yang berkenan dengan kesejahteraan tidak semata-mata untuk kepentingan partai politik pengusung. Andai kader partai tidak memiliki kapabilitas maka sebaiknya diberikan kepada rakyat yang berkompeten untuk menjalankan kekuasaan tersebut.

Prinsip manajemen “The Right Man In The Right Place” tidak bisa diabaikan jabatan menteri harus diberikan kepada orang yang tepat, tidak sekedar diduduki oleh orang partai karena jatah. Pemikiran partai politik yang hanya menempatkan orang partai tanpa pertimbangan manajemen modern, maka partai politik tersebut berada dalam suasana kemerdekaan napas pendek, sebuah suasana dimana orang hanya berpikir untuk perut dan kepentingan dirinya semata, tidak berpikir panjang soal nasib keseluruhan bangsa dan rakyatnya. Jabatan publik harus diisi oleh negarawan yang berpikir bukan hanya untuk hari ini, namun harus berpikir bagaimana mewariskan fondasi yang kuat bagi bangsa untuk tetap bertumbuh menjadi bangsa yang besar.  Partai politik juga harus berani menolak pejabat yang nota bene adalah titipan asing untuk mengamankan kepentingan asing. Bangsa Indonesaia harus berani menunjukan diri berhadapan dengan bangsa lain seperti Soekarno berkata “iki dadaku, endi dadamu”.



*Pemerhati Sosial – Politik (tulisan ini akan di muat dalam Koran Daerah Group Jawa Pos - Timor Express)

Rabu, 05 Agustus 2015

"HARAKIRI POLITIK RAYMUNDUS SAU FERNANDES"

“Harakiri Politik Raymundus Sau Fernandes
*Yoyarib Mau

Diatas kertas selalu saja incumbent diatas angin untuk memenangkan pertarungan dalam Pilkada sehingga konsentrasinya hanya bagaimana memanfaatkan anggaran pemerintah  semisal bansos atau anggaran lainnya sebagai alat untuk menguatkan basis dukungan. Keberadaan birokrasi dengan kekuatan kekuasaan incumbent untuk memberikan jabatan struktural disetiap SKPD, serta ancaman mengkerangkeng para birokrat dengan pola penempatan ditempat yang sulit untuk mengakses informasi dan transportasi, bahkan dijauhkan dari keluarganya.

Belum lagi keberadaan incumbent diuntungkan oleh banyak hal, fasilitas pemerintah benar-benar memudahkan incumbent dalam setiap aktifitas. Kekuatan politik incumbent ini membuat incumbent lupa dan tidak lagi berpikir soal aturan, teknis, serta pilihan-pilihan alternatif strategi yang akan dilakukan oleh lawan dengan memanfaatkan celah hukum. Ibarat berperang Raymundus Fernandez (incumbent) energinya sudah terkuras karena mengikuti irama permainan  yang dimainkan oleh penantang. Dinamika ini berlanjut jelang deklarasi calon peserta Pilkada hingga kesiapan menjelang pendaftaran terlihat adu kekuatan massa sehingga konsentrasi incumbent adalah bagaimana mempertahankan massa dukungan dan tidak memikirkan sikap antisipatif jika Eusobio mengundurkan diri.

Sejumlah kelemahan yang tidak diantisipasi oleh Raymundus Fernandes adalah ketika Eusobio Hornay Rebelo mampu menggandeng sejumlah partai politik seperti; NasDem, Gerindra, PAN, Hanura, Demokrat dan PKS dalam sebuah koalisi besar. Sedangkan incumbent nyaman dan ber-euforio dengan adannya PDIP yang tidak lagi membutuhkan koalisi dengan partai lain karena memenuhi syarat untuk mengajukan calon sendiri. Sedangkan Gabriel Manek masih menanti keputusan KPU soal keberadaan Golkar dapat memajukan calon atau tidak, walaupun Gabriel Manek sudah melakukan kampanye lewat baliho bahwa berpasangan dengan Edy Meol dari Gerindra, sejujurnya ketika Eusobio mampu menggandeng Gerindra dengan sendirinya telah mematahkan kekuatan Gabriel Manek. Dengan demikian seharusnya incumbent sudah seharusnya membaca peta politik yang berkembang dan berpikir alternatif untuk bagaimana memajukan calon alternatif. Tinggal dua partai politik yakni PKB dan PKPI yang memiliki kursi di DPRD tetapi tidak memenuhi quota untuk mengusung calon.

Jika nalar politik incumbent dimaksimalkan untuk memecah kebekuan (head to head) maka seharusnya PKB dan PKPI serta gabungan partai non-seat bisa dikonsolidasikan untuk mengusung calon lain untuk  memecah suara dan mengantisipasi jika Eusobio batal mendaftar sebagai peserta Pilkada. Kondisi ini membuktikan bahwa incumbent tidak memiliki strategi politik yang  memadai, yang ada adalah adu kekuatan finansial, adu otot serta mobilisasi massa semata. Celah politik tidak mampu dibaca oleh incumbent akhirnya yang terjadi adalah Raymundus Fernandez berada di arena pacuan kuda untuk bertanding, tetapi dirinya sendiri yang berkuda tanpa ada lawan yang hendak bertanding.  

Situasi politik lokal di TTU menghadirkan pertanyaan yang bersifat sartire, apa bahasa yang tepat untuk melukiskan konsep berpolitik ala Raymundus Fernandez ? Meminjam perilaku lokal yang selalu mengidentikan kerbau yang ditusuk hidungnya, kemana tali kerbau yang dikendalikan oleh penarik kerbau, kerbau itu akan tetap menurut tanpa berdaya. Tarik menarik politik di TTU cukup menarik, Kerbau tambun dengan kekuatan yang luar biasa karena memiliki energi yang cukup, tetapi lemah karena mengikuti irama permainan bahkan menyerahkan hidungnya ditusuk dengan tali sehingga tidak berdaya dan hanya mengikuti arus permainan sehingga kerbau ini tidak sadar bahwa sedang digiring ke tempat pembantaian.

Filsuf Inggris atau yang lebih dikenal dengan sebutan filsuf empiris, yakni Immanuel Kant yang menitikberatkan bahwa pengetahuan selalu berhubungan dengan pengalaman indrawi, tetapi menurut Kant itu saja tidak cukup perlu kemampun lain yakni kemampuan mengindrawi atau kemampuan sensibilitas (F. Rudi Hardiman – Erlangga – 2011). Sensibilitas incumbent sepertinya melemah karena hidung yang ditusuk sehingga tidak mampu lagi mengendus gelagat politik dari lawan dengan strategi yang menggiring ke tempat pembantaian.

Kenyamanan sebagai incumbent tentu membunuh sensitifitas berpolitik, Raymundus merasa diatas angin karena sehari-harinya dapat memanfaatkan posisinya sebagai incumbent dengan didukung oleh fasilitas pemerintah, mesin birokrasi dapat ditekan melalui intimidasi membuat kekuatan itu menjadi besar. Kondisi kenyamanan membuat gaya kepemimpinan kehilangan sensibilitas berdemokrasi, padahal dalam demokrasi incumbent perlu menciptakan suasana kompetisi yang sehat dengan memberikan ruang bagi regenerasi, guna tercipta siklus kepemimpinan.

Lemahnya sensibilitas politik membuat incumbent tak berdaya dimana kekuasaan harus dipertahankan, karena tidak ada lagi kursi promosi jabatan yang lebih tinggi lagi, yang lebih enak dan lebih terhormat sehingga sekuat tenaga mempertahankan kursi kekuasaannya. Kesalahan terbesar yang dilakukan oleh incumbent adalah merasa berkuasa penuh dan mematikan lawan-lawan yang hendak bertarung. Kesalahan berpikir seperti ini yang kemudian kita bisa menyebutnya sebagai sikap politik yang membunuh diri sendiri (harakiri politik).

Terlihat dengan jelas bagaimana para pegawai yang dianggap lawan, serta memihak kepada lawan politik dikucilkan dengan dipindah tugaskan dari pusat kekuasaan ke tempat yang terpencil, atau tidak diberikan jabatan. Bahkan kegiatan-kegiatan politik dari lawan politik dibatasi, incumbent membuat kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan masa bertepatan pada saat yang sama juga dilakukan oleh lawan politik. Dengan berbagai alasan untuk menjustifikasi kebijakan incumbent tersebut, namun kebijkan seperti ini justru tidak demokratis karena tidak menyiapkan “suksesi” kepemimpinan menyongsong pergantian kepemimpinan dalam Pilkada. Perilaku politik yang dijalankan oleh incumbent adalah memberangus suksesi, sehingga tidak dapat disalahkan jika calon yang lain mengurung niat untuk maju dalam pilkada.

Kepala daerah harus menyadari bahwa salah satu tugasnya yang harus dilakukan sebagai kepala daerah adalah sukses mewujudkan pilkada selanjutnya, dengan juga menciptakan kondisi  (pra-kondisi) dimana mampu memberikan ruang bagi lawan politik untuk sama-sama bertarung bukan membungkam dan mematikan langkah politik lawan, kemudian membanggakan diri bahwa tidak ada lawan yang berani melawan dirinya, mencari alasan pembenaran bahwa dapat dilakukan dengan jalan aklamasi atau musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai jati diri bangsa.

Kemandekan berpikir membuat matinya sensibilitas politik, sehingga kemudian lawan politik dalam hal ini Eusobio memutus mata rantai perilaku harakiri politik Raymundus dengan tidak mendaftarkan diri sebagai calon kandidat pilkada TTU. Sayangnya kemudian semua orang mengatakan bahwa sikap Eusobio ini mengorbankan kepentingan banyak orang, padahal apa yang dilakukan Eusobio adalah pukulan telak sebagai akibat dari perilaku politik para incumbent yang tidak menciptakan kondisi politik yang demokratis. Justru strategi politik yang dilakukan Eusobio adalah sebuah kritik politik yang membangun demokrasi, sehingga demokrasi kita bukan demokrasi feodal tetapi demokrasi yang profesional dan modern.

Revolusi mental yang digadang oleh pemerintah saat ini seharusnya membentuk karakter kepemimpinan yang siap dengan tangan terbuka untuk mengucapkan selamat datang bagi lawan politik dalam percaturan politik, serta juga berani mengucapkan selamat tinggal terhadap kekuasaan yang diduduki ketika dirinya memiliki sensibilitas politik ketika dia sadar bahwa kinerjanya jauh dari harapan dan dan merancang gapura demokrasi selamat datang bagi lawan politiknya.

*Pemerhati Sosial - Politik




Selasa, 28 Juli 2015

"TOLIKARA DALAM KEKANG TIRANI MAYORITAS"

“Tolikara Dalam Kekang Tirani Mayoritas”
*Yoyarib Mau

Peristiwa Tolikara menyita perhatian semua anak bangsa, dengan berbagai sikap ada kelompok masyarakat melakukan konferensi pers untuk menyatakan sikap prihatin, ada yang mengatakan mengutuk peristiwa Tolikara, Pemerintah segera melakukan tindakan dengan mengunjungi Tolikara, Partai politik dalam hal ini PPP menggalang dana dan menyumbang untuk perbaikan rumah dan kios yaang terbakar serta memberi sumbangan khusus agar Mushola yang ikut terbakar dapat ditingkatkan menjadi Masjid, Di tempat lain di Yogyakarta ada kelompok yang mengatasnamakan agama melakukan tindakan pembalasan dengan membakar gereja, sedangkan di Solo ada ormas yang melakukan aksi balasan dengan melakukan demonstrasi tekanan balasan dan menutup tempat ibadah GIDI.

Tidak hanya umpataan, makian, debat kusir di media sosial juga sangat terasa karena saling menyerang dengan argumentasi serta tekanan psikis, semua kelompok membuli Tolikara seolah-olah peristiwa Tolikara ini adalah bencana besar yang tidak boleh terjadi, dikarenakan hal ini menciderai sejarah kehidupan beragama di tanah air, namun kondisi ini seolah-olah semua kelompok lupa ada sejarah kelam konflik antar umat beragama yang menelan korban jiwa dan harta, bahkan menggantung tanpa solusi, siapa yang bertanggung jawab, serta membiarkan hal ini sebagai sebuah resiko beragama yang selalu saja dinikmati sebagaimana ungkapan pepatah bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian.  

Kelompok Jemaah Ahmadiyyah korban konflik keagaamaan sebagaimana yang dialami oleh Jemaah Ahmadiyyah Cikeusik Pandeglang Banten pada 06 februari 2011 yang menewaskan 3 orang serta korban materi, dan berakhir dengan ketidakpastian karena mengalami pengusiran dari habit kesehariannya. Berikut kekerasan terhadap warga syiah di Sampang – Madura, Jawa Timur. Kekerasan keagamaan ini belum menuai titik terang korban diungsikan dari kesehariannya serta berada di pengungsian penampungan Sidoarjo tanpa kepastian kepemilikan atas aset pribadinya, sebelumnya di tampung di Gedung Olah Raga Sampang kemudian mengalami pemindahan ke Rusunawa yang jauh dari sumber kehidupan mereka.

Penutupan GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi yang hanya berjarak ratusan meter dari istana negara mengalami hal yang sama, sehingga dalam 5 tahun terakhir ini mereka memilih beribadah di depan istana presiden. Karena belum mendapatkan kepastian tempat untuk beribadah tetap, mereka tercabut dari akar keseharian mereka hanya karena aturan soal SKB 2 (dua) Menteri soal mendapatkan tanda tangan kesepakatan warga setempat untuk pendirian rumah ibadah, serta persoalan IMB dari pemda setempat untuk membangun. Dari rentetan peristiwa yang terjadi di tanah air, justru yang mendapatkan simpati dan penyelesaian yang begitu cepat adalah Tolikara, bukan Cikeusik, bukang juga Sampang, apalagi Bogor dan Bekasi. Ketua Umum PPP versi Munas Jakarta Djan Faridz menjanjikan akan membantu korban Tolikara untuk membangun kembali kios-kios dan rumah yang terbakar bahkan Djan Faridz menjanjikan akan membangun kembali Musholla yang turut terbakar karena berdekatan dengan kios-kios yang dibakar menjadi Masjid.

Menjadi pertanyaan untuk kita diskusikan adalah apakah kehadiran negara atau bangsa hanya sebatas agama yang diakui secara resmi ? selanjutnya mungkinkah keberpihakan negara atau bangsa hanya akan melayani kepentingan mayoritas atau  tuntutan jumlah suara terbanyak ? Teori Hegel soal negara dan civil society dalam pandangannya yang memberi posisi unggul terhadap negara. Bagi Hegel civil society adalah realm dari individu, yang memiliki kepentingan, hak pribadi dan egoismenya. Sebagai kontrasnya, negara membawa misi rakyat, melindungi kepentingan umum, dan melayani kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu civil society harus tunduk pada negara, karena negara melaksanakan kebaikan bagi seluruh rakyat. Sementara civil society hanya berhubungan dengan beberapa kepentingan  pribadi dari anggotannya. Civil society akan membawa negara ke banyak arah yang berbeda (Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari – Intrans Publishing – 2012)

Civil Society atau bentuk lain dari kelompok kepentingan yang membentuk diri dalam organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaaan (OKP), atau lembaga-lembaga dengan aspek perjuangan ekonomi dan non ekonomi, dalam konten tulisan ini yakni kelompok kepentingan non-ekonomi memberikan gambaran secara jelas bahwa kelompok kepentingan yang turut berperan dalam setiap peristiwa konflik keagamaan adalah ormas-ormas keagamaan sudah tidak menjadi rahasia umum, bahwa ada organisasi yang mengatasnamakan agama yang selalu melakukan tekanan kepada negara untuk memihak, bahkan menuruti apa keinginan mereka. Pada mulannya kelompok kepentingan agama ini bergerak dalam pengembangan nilai-nilai moral dan sosial keagamaan, namun pasca orde baru kelompok keagaamaan ini atas nama demokrasi dan kebebasan berpendapat terjadi bias dari orientasi kelompok kepentingan agama. Bahkan ormas keagamaan ini tampil dengan performance seperti militer (para militer) memiliki seragam ala militer dengan bebas membawa senjata atau perlengkapan yang dapat digunakan untuk melakukan tindak kekerasan.

Kelompok kepentingan yang berbasiskan agama memiliki kemampuan untuk menekan para politisi dengan ancaman, bahkan melakukan agitasi serta menggalang dukungan dari masyarakat dengan sentimen agama, untuk menekan negara bahkan menggiring negara guna menetapkan kebijakan yang diskriminatif bagi kelompok-kelompok agama yang sedikit jumlahnya di sebuah wilayah kekuasaan baik pada tingakatan kota/kabupaten atau provinsi. Kekuatan kelompok kepentingan ini selalu saja menjadikan basis keagamaan untuk menggalang kekuatan dalam dukungan Pilkada, atau Pileg. Kekuatan ini mampu melakukan transaski dukungan dengan kesepakatan dimana ada kebijakan untuk menciptakan diskriminasi atau penekanan kepada kelompok tertentu dalam bentuk perda diskriminatif.

Kondisi ini yang kemudian membuat negara lemah, negara kehilangan arah tujuan berbangsa dan bernegara, jauh seperti yang diharapkan oleh Hegel yakni berkeinginan untuk mendemokratisasikan masyarakat supaya mendapat keadilan, kesejahteraan adil dan makmur. Apa yang diharapkan Hegel tertuang dalam dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945, yang menawarkan nilai-nilai berkebangsaan yakni menciptakan kemerdekaan, menciptakan keadilan, kemanusiaan yang beradab, sehingga tercipta kesejahteraan dan kesetaraan.

Tolikara bukan peristiwa yang dilihat terpisah, namun Tolikara adalah sebuah akibat dari perilaku lampau dimana pembiaran negara ditundukan oleh kelompok kepentingan tertentu (civil society), dengan misi yang mengabaikan kesempatan yang sama di wilayah mana saja semua memiliki hak yang sama untuk menjalankan kebebasan beribadah. Semua sepakat bahwa peristiwa Tolikara adalah peristiwa yang tidak perlu terjadi, namun perlu diingat bahwa hal ini adalah hasil “sebab-akibat” ketika di wilayah lain terjadi penekanan atau penutupan rumah ibadah terhadap kelompok agama lain dibiarkan tanpa ada penyelesaian. Kebijakan yang tidak merata, tidak adil serta terkesan memihak, akibat tekanan mayoritas membuat negara menjalankan kebijakan fleksibel atau menerapkan pasal karet berdasarkan kebutuhan wilayah dan pesanan sponsor.

Diperparah jika negara (aparat negara) dikendalikan oleh kebutuhan operasional yang didanai oleh kelompok kepentingan, akan menambah posisi tawar negara melemah. Pada akhirnya kasus seperti di Tolikara tidak akan terulang lagi dalam catatan sejarah kelam bangsa ini dalam hal konflik antar agama, apabila kelompok kepentingan yang atas dasar suara terbanyak atau mayoritas mampu dikendalaikan dalam peran negara yakni melaksanakan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata tanpa sentimen primordial.

*Pemerhati Sosial – Politik (Tulisan ini sudah di muat di media lokal NTT Timor Express  (Jawa Pos Group) Pada tanggal 24 Juli 2015








"MEMBATU AKIKAN TOLIKARA"

“Membatu Akikan Tolikara”
*Yoyarib Mau

Judul ini terkesan bombastis dan pembaca akan berpikir bahwa tidak ada korelasi, namun penulis hendak menempatkan judul ini sebagai dua hal yang berbeda tetapi memberikan makna yang mendalam soal kehidupan berkebangsaan Indonesia. Demam batu akik menggejala hampir di seantero  nusantara dimana masyarakat diasikan dengan aktivitas mengumpulkan dan memoles batu akik menjadi hiasan yang disematkan sebagai mata cincin, kalung atau liontin.  Dilain kesempatan yang berbeda bertepatan dengan hari raya Idul Fitri  1 syawal 1436 Hijriyah dimana umat Islam merayakan kemenangan setelah berpuasa selama sebulan, Indoenesia dikagetkan dengan peristiwa Tolikara yang mencederai akan keharmonisan kehidupan beragama di tanah air.

Berbagai spekulasi yang diutarakan berbagai pihak bahwa pemicu konflik di Tolikara diakibatkan oleh surat edaran bersifat pemberitahuan yang diduga dilayangkan  oleh pihak Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli, yang konon isinya melarang umat Islam merayakan Idul Fitri dengan menggunakan pengeras suara, karena pada waktu yang bersamaan pihak GIDI sedang melakukan kegiatan nasional/internasional berupa seminar dan KKR yang menghadirkan pemuda gereja GIDI dalam jumlah yang besar sehingga pengeras suara akan mengganggu kegiatan tersebut karena hanya berjarak 250 km.

Surat tersebar melalui media sosial ditujukan kepada Umat Islam Se-Kabupaten Tolikara namun tidak tertera secara jelas tanggal pembuatan surat ini namun tercetak tembusan surat ini ke berbagai pihak seperti; Bupati Kabupaten Tolikara, Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Polres Tolikara, dan Dandramil Tolikara. Kemudian pihak GIDI memberikan pernyataan bahwa adanya penyebaran surat kaleng atau palsu yang diduga dilakukan oleh aparat kemanan. Pihak GIDI menegaskan bahwa memang ada surat yang dilayangkan pemuda/gereja dua minggu sebelum kegiatan dilangsungkan dimana tidak menggunakan pengeras suara (toa) karena jarak hanya 250 meter dengan tempat dilaksanakannya seminar nasional tersebut.

Pada hari raya Idul Fitri terjadilah peristiwa yang menelan korban jiwa dan harta dan bahkan mencoreng kehidupan beragama di tanah air dengan dua informasi bahwa penyerangan dilakukan oleh pemuda/gereja GIDI Tolikara terhadap umat yang sedang menjalankan sholat Idul Fitri  sehingga aparat melakukan pelepasan tembakan timah panas untuk menghalau massa. Sedangkan dilain pihak versi pemuda gereja GIDI bahwa mereka menuju ke tempat dilaksanakannya sholat ied untuk berdiskusi soal pengeras suara agar kegiatan yang mereka lakukan  juga dapat berjalan dengan baik pula namun mendadak aparat keamanan melepaskan tembakan timah panas sehingga menyebabkan adanya 1 korban jiwa anak berusia 15 tahun bernama Endi Wanimbo, informasi yang berkembang bahwa tembakan yang membabi buta tersebut juga melukai 11 orang lainnya, hal ini yang memicu amukan dan kemarahan masyarakat dengan membakar sejumlah kios yang kemudian merambat musholla yang berdekatan dengan kios-kios tersebut turut terbakar (walau menurut versi ini musholla bukan target utama tetapi ikut terbakar).

Pandangan diatas  hendak menghadikan informasi bahwa peristiwa Tolikara hadir berita dari berbagai sumber dengan beragam versi yang masih membutuhkan verifikasi melalui investigasi yang mendalam oleh pihak yang netral. Menarik dari peristiwa Tolikara ini adalah adanya kelompok agama sebagai alasan atau isu yang menarik dalam konflik keagaaman tetapi ada pihak ketiga yakni aparat kemanan yang juga terlibat aktif. Sehingga tulisan ini menghadirkan pertanyaan, dimana peran dan fungsi aparat keamanan (TNI/Polri) sebagai alat negara dalam menciptakan keamanan dan memberikan perdamaian bagi semua pihak ? atau sudah menjadi khatam budaya represif aparat keamanan sebagai alat penyelesaian persoalan bagi Papua ?

Riri Satria menuliskan bahwa ada 4 empat doktrin militer yang ada di dunia yakni; 1. Doktrin  Pre-emptif yakni menghancurkan musuh di tanah musuh itu sendiri, sebelum musuh itu menjadi kuat dan menyerang dan menyerang kita (menhancurkan potensi ancaman sebelum ancaman itu sempat terjadi. 2. Doktrin Preventif  yakni menghancurkan musuh dalam perjalanannya menuju wilayah kita, doktrin preventif sifatnya menghancurkan gerakan agresi musuh di perjalanan sebelum mencapai tanah wilayah kita. 3. Doktrin defensif lebih pada menghancurkan musuh begitu memasuki wilayah kita. doktrin ini melibatkan masyarakat sipil dalam peperangan jika diperlukan. Sifatnya lebih pada mempertahankan diri dari serangan musuh dan tidak ada niat untuk melakukan   tindakan agresif ke wilayah orang lain. 4. Doktrin Gerilya lebih menarik karena menghancurkan musuh setelah musuh berada di wilayah kita, doktrin ini lebih pada kekuatan infantri, namun minim alutsista. (https://strategi4management.wordpress.com)

Bisnis Militer

Penulisan ini lebih menyoroti keberaadaan aparat militer di Papua yang selang beberapa waktu lalu terjadi peristiwa di Kabupaten Paniai dimana jatuhnya korban sipil dari warga Papua  yang diakibatkan oleh timah panas yang dihamburkan oleh aparat keamanan, tentunya adannya prosedural baku sebagai protap bagi militer dalam menggunakan amunisi. Dalam kasus di Tolikara ini sepertinya sikap militer lebih mengutamakan pendekatan militer dengan doktrin pre-emptif dan preventif yakni menjadikan warga Papua sebagai warga yang hendak dimusnahkan sehingga selalu saja pilihan timah panas yang dimuntahkan untuk melumpuhkan mereka.

Papua dalam bingkai NKRI yang kompleks persoalan dari persoalan hendak memerdekakan diri dari NKRI yang di pelopori oleh  perjuangan OPM, persoalan keberadaan freeport dan bagi hasil, persoalan HAM yang tidak pernah usai. tiga persoalan utama di wilayah Papua ini mendorong aparat keamanan turut mengambil peran dimana sebagai alat negara untuk menciptakan keamanan dan menjaga kedaulatan NKRI, tetapi juga mirip paradigma Rally Paris Dakkar dimana ada peran ganda yakni ada adu persaingan dalam pertandingan tetapi juga ada peran menolong pereli yang lain yang mengalami kecelakaan. Dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap keberadaan aparat keamanan  kita di wilayah Papua adalah berperan menjaga keamanan tetapi bisa juga menciptakan ketidakamanan di Papua, sehingga ada kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Papua yang didukung dengan kebijakan anggaran sehingga ada keuntungan ekonomis bagi petinggi aparat kemanan. Teror keamananpun sangat berpeluang tercipta sehingga perusahaan sekelas freeport dapat mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi aparat keamanan yang bertugas di wilayah Papua.

Kebangsaan dan Nasionalisme melalui sosialisasi kebangsaan soal Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sepertinya hanyalah proyek pepesan kosong yang dilakukan oleh MPR-RI, karena isu konflik agama masih terjadi sebagai bukti bahwa sosialisasi ini belum menghasilkan efek postif, dalam pembukaan UUD 1945 yang didasari oleh Pancasila dengan tiga nilai yang sangat mendasar yakni kemerdekaan, kemanusiaan dan keadilan. Papua (Tolikara) bukan berarti hendak diberikan kemerdekaan dengan melepaskan diri dari NKRI tetapi pendekatan kepada Papua (Tolikara) tidak harus dengan penjajahan timah panas, tetapi bagaimana peran aparat kemananan menanamkan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi masyarakat dengan berada bersama dalam keseharian masyarakat, dengan meniru euforio batu akik, selalu membicarakan batu akik, memoles batu akik dalam kesehariannya.

Pemerhati Sosial-Politik



Senin, 01 Juni 2015

"INVISIBLE HAND DALAM APBD NTT 2015"



“INVISIBLE HAND DALAM APBD NTT”
*Yoyarib Mau

            Merujuk pada dua (2) aturan hukum ini yakni Permendagri No. 37 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tentunya berbagai pihak terlibat aktif dalam penyusunan bahkan adannya kesepakatan bersama antara eksekutif  dan legislatif hingga penetapan APBD Prov. NTT 2015. Sehingga Fraksi Nasdem Prov. NTT mendorong perlunya dilakukan hak angket agar memberikan penjelasan serta mempertanggung jawabkan uang rakyat.

            Terkuaknnya anggaran Siluman dalam APBD 2015, membuat masyarakat membedakan antara Prov. DKI Jakarta dan Provinsi NTT. Jakarta diduga melakukan upaya siluman sebelum APBD ditandatangani oleh Kemendagri sedangkan di NTT melakukan upaya APBD Siluman setalah adanya, setelah hasil asistensi RAPBD NTT 2015 di Kementerian Dalam Negeri. Informasi berkembang bahwa proyek siluman “diakomodir” atas kesepakatan para pimpinan di DPRD NTT dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Fraksi Nasdem memberikan apresiasi yang cukup bagi saudara  Anggota DPRD NTT Veki Lerik dari Fraksi Gerindra yang telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan hal ini kepada penyidik khusus Kajati NTT, akan tetapi Fraksi  NasDem perlu menegakan DPRD dalam kapasitas serta tugas dan fungsi legislatif, dalam persoalan dugaan penyelewengan APBD 2015 melalui “hak angket” di lembaga terhormat ini.

            Dugaan awal bahwa adanya 14 proyek "siluman" yang dimasukkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setempat dengan total nilai mencapai Rp 147,2 miliar lebih. Namun kemudian dugaan ini dibantah DPRD dan pemerintah setempat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT Andre Koreh dalam sebuah kesempatan mengatakan ada 14 proyek yang terdapat dalam APBD yang tidak masuk dalam perencanaan. Sehingga Andre Koreh harus membuat perencanaan karena sudah termuat dalam APBD NTT 2015 yang telah ditetapkan. Andre Koreh akan membuat perencanaan terhadap 14 proyek yang masuk dalam APBD itu. Walaupun belum ada perencanaan untuk proyek-proyek ini, Akan tetapi Andre Koreh ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan, Senin, 13 April 2015.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Frans Salem mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran ke DPRD untuk dibahas sebesar Rp 330 miliar lebih, belum termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam pembahasan dengan DPRD, Komisi IV DPRD NTT mengajukan tambahan sebanyak 14 proyek dengan nilai Rp 147,2 miliar lebih, sehingga saat pembahasan di Badan Anggaran, Dinas PU mendapat tambahan anggaran sebesar lebih dari Rp 21,7 miliar sehingga total APBD NTT sebesar Rp 351,8 miliar lebih. Ini nilai yang kami konsultasikan ke Mendagri. Sesuai arahan Mendagri, belanja kesehatan harus dinaikkan mencapai 10 persen dan dana untuk peningkatan pelayanan publik, sehingga dinaikkan lagi sebesar Rp 47 miliar lebih. "Dana inilah yang ditetapkan dalam APBD.

Pernyataan Kepala Dinas PU yang menyatakan bahwa ada 14 paket proyek di Komisi IV yang tidak melalui perencanaan namun tiba-tiba muncul di DPA, di tanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Prov. NTT sudara Nelson Matara mengatakan, untuk proyek jalan tidak perlu direncanakan. “Mana orang kerja jalan pake perencanaan? Kan tidak mungkin,”Nelson yang mengatakan penggunaan anggaran itu untuk tanggap bencana. Ini kan uang ini ada. Bagaimana dewan (DPRD) ini urus hal-hal teknis. Kan tidak mungkin. Dewan itu, urusannya menyangkut kebijakan anggaran. Setelah uang itu ada, kan urusannya pemerintah dalam hal ini SKPD. Wakil Ketua DPRD NTT juga membantah jika ada bagi-bagi jatah antara pimpinan DPRD dalam beberapa paket proyek tersebut. “Kalau bagi-bagi pimpinan itu salah. Misalnya di Dapil II Kabupaten Kupang, di Noelbaki ada bencana. Maka kita alokasikan anggaran Rp 2,8 miliar. Dan itu salah satu contoh dari uang yang Rp 7 miliar itu. apakah ada perencanaan ?.

Pernyataan ini tanggapi oleh Sekretaris Daerah NTT dilain kesempatan, Fransiskus Salem. Menurutnya, proses penetapan proyek-proyek yang masuk dalam dana hasil saving atau rasionalisasi sudah sesuai prosedur. Pasalnya, meski tidak dibahas di tingkat komisi, namun Banggar memiliki kewenangan untuk mengakomodir proyek-proyek tersebut sepanjang sesuai dengan saran Kemendagri. Ada usulan-usulan penambahan volume, jadi kita tidak bisa tambah di luar KUA-PPAS. Tapi waktu itu betul ada satu tambahan untuk bencana (Noelbaki, red). Kalau kita pakai tanggap darurat, itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena mereka ada usulan, maka kita sepakat untuk alokasikan dan tidak di luar dari pembahasan,” jelas Frans Salem. Menyoal munculnya proyek-proyek tersebut tanpa perencanaan, Frans Salem mengungkapkan, dalam setiap pembahasan KUA-PPAS, setiap SKPD mengusulkan banyak sekali kegiatan. Sehingga proyek-proyek tersebut menurut dia diakomodir dari usulan-usulan dari KUA-PPAS yang belum disetujui saat dibahas di tingkat komisi. 

Persoalan ini menghadirkan pertanyaan, tarik menarik dalam APBD NTT ini, siapa yang bertanggung jawab atas dugaan adanya APBD siluman ini ? serta, bagaiman penegak hukum melakukan upaya penyelesaian persoalan ini ? Pemikiran Abdul Halim dalam kajian Politik Lokalnya mengatakan bahwa untuk membaca permainan di daerah cukuplah melihat teori modal, yang menggunakan bentuk-bentuk modal yang digunakan oleh elite, aktor politik dan birokrasi. Menurutnya, melalui modal material seorang elite ekonomi dapat menggendalikan jalannya pemerintahan daerah, terlebih jika elite ekonomi dimodali oleh elite ekonomi dalam meraih jabatan dan kekuasaan. Apalagi jika proses politik di daerah dibawah kendali “money politics” maka elite ekonomi sudah pasti menjadi kekuatan yang menentukan dalam roda pemerintahan (Abdul Halim, Politik Lokal, LP2B, Yogyakarta – 2014)

Demikian juga anggota DPRD terpilih, misalnya harus memenuhi tuntutan pihak yang memodali dirinya, bahkan juga elite pemerintah yang berhasil mengikat dan memperkuat aktor-aktor lokal, bahkan aktor-aktor politik yang sebelumnya berseberangan dengan penguasa juga berhasil dijinakan dengan strategi ini. Rekomendasi pemikiran diatas membantu kita untuk memahami bahwa jika politik balas budi yang dijalankan hendaknya bukan APBD yang dijadikan alat mainan untuk memenuhi politik balas budi tersebut. Pemikiran diatas juga memberikan arah bagi cakrawala berpikir kita bahwa jika ada penambahan agenda dan kebutuhan di luar kesepakatan maka ada terjadi kesepakatan transaksional antara beberapa pihak, yang menyebabkan adanya polemik APBD.

Dijalankannya hak angket dapat dijadikan “pisau bedah” untuk melakuakan pembedahan terhadap persoalan dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten yakni aparat penegak hukum serta para para pakar ahli, pemanggilan saksi, dan analisa, untuk menemukan titik persoalan dan siapa yang bertanggung jawab penuh secara langsung tentang persoalan. Apabila tidak diwujudkan melalui hak angket akan menjerumuskan lembaga DPRD bahwa seolah-olah lembaga terhormat ini melakukan praktek siluman, padahal oknum yang melakukan, atau lembagan lain, atau pribadi lain yang tidak tampak tetapi memiliki kekuasaan untuk mengendalikan APBD (invisible hand). 

*Pemerhati Sosial-Politik