Selasa, 28 Juli 2015

"TOLIKARA DALAM KEKANG TIRANI MAYORITAS"

“Tolikara Dalam Kekang Tirani Mayoritas”
*Yoyarib Mau

Peristiwa Tolikara menyita perhatian semua anak bangsa, dengan berbagai sikap ada kelompok masyarakat melakukan konferensi pers untuk menyatakan sikap prihatin, ada yang mengatakan mengutuk peristiwa Tolikara, Pemerintah segera melakukan tindakan dengan mengunjungi Tolikara, Partai politik dalam hal ini PPP menggalang dana dan menyumbang untuk perbaikan rumah dan kios yaang terbakar serta memberi sumbangan khusus agar Mushola yang ikut terbakar dapat ditingkatkan menjadi Masjid, Di tempat lain di Yogyakarta ada kelompok yang mengatasnamakan agama melakukan tindakan pembalasan dengan membakar gereja, sedangkan di Solo ada ormas yang melakukan aksi balasan dengan melakukan demonstrasi tekanan balasan dan menutup tempat ibadah GIDI.

Tidak hanya umpataan, makian, debat kusir di media sosial juga sangat terasa karena saling menyerang dengan argumentasi serta tekanan psikis, semua kelompok membuli Tolikara seolah-olah peristiwa Tolikara ini adalah bencana besar yang tidak boleh terjadi, dikarenakan hal ini menciderai sejarah kehidupan beragama di tanah air, namun kondisi ini seolah-olah semua kelompok lupa ada sejarah kelam konflik antar umat beragama yang menelan korban jiwa dan harta, bahkan menggantung tanpa solusi, siapa yang bertanggung jawab, serta membiarkan hal ini sebagai sebuah resiko beragama yang selalu saja dinikmati sebagaimana ungkapan pepatah bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian.  

Kelompok Jemaah Ahmadiyyah korban konflik keagaamaan sebagaimana yang dialami oleh Jemaah Ahmadiyyah Cikeusik Pandeglang Banten pada 06 februari 2011 yang menewaskan 3 orang serta korban materi, dan berakhir dengan ketidakpastian karena mengalami pengusiran dari habit kesehariannya. Berikut kekerasan terhadap warga syiah di Sampang – Madura, Jawa Timur. Kekerasan keagamaan ini belum menuai titik terang korban diungsikan dari kesehariannya serta berada di pengungsian penampungan Sidoarjo tanpa kepastian kepemilikan atas aset pribadinya, sebelumnya di tampung di Gedung Olah Raga Sampang kemudian mengalami pemindahan ke Rusunawa yang jauh dari sumber kehidupan mereka.

Penutupan GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi yang hanya berjarak ratusan meter dari istana negara mengalami hal yang sama, sehingga dalam 5 tahun terakhir ini mereka memilih beribadah di depan istana presiden. Karena belum mendapatkan kepastian tempat untuk beribadah tetap, mereka tercabut dari akar keseharian mereka hanya karena aturan soal SKB 2 (dua) Menteri soal mendapatkan tanda tangan kesepakatan warga setempat untuk pendirian rumah ibadah, serta persoalan IMB dari pemda setempat untuk membangun. Dari rentetan peristiwa yang terjadi di tanah air, justru yang mendapatkan simpati dan penyelesaian yang begitu cepat adalah Tolikara, bukan Cikeusik, bukang juga Sampang, apalagi Bogor dan Bekasi. Ketua Umum PPP versi Munas Jakarta Djan Faridz menjanjikan akan membantu korban Tolikara untuk membangun kembali kios-kios dan rumah yang terbakar bahkan Djan Faridz menjanjikan akan membangun kembali Musholla yang turut terbakar karena berdekatan dengan kios-kios yang dibakar menjadi Masjid.

Menjadi pertanyaan untuk kita diskusikan adalah apakah kehadiran negara atau bangsa hanya sebatas agama yang diakui secara resmi ? selanjutnya mungkinkah keberpihakan negara atau bangsa hanya akan melayani kepentingan mayoritas atau  tuntutan jumlah suara terbanyak ? Teori Hegel soal negara dan civil society dalam pandangannya yang memberi posisi unggul terhadap negara. Bagi Hegel civil society adalah realm dari individu, yang memiliki kepentingan, hak pribadi dan egoismenya. Sebagai kontrasnya, negara membawa misi rakyat, melindungi kepentingan umum, dan melayani kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu civil society harus tunduk pada negara, karena negara melaksanakan kebaikan bagi seluruh rakyat. Sementara civil society hanya berhubungan dengan beberapa kepentingan  pribadi dari anggotannya. Civil society akan membawa negara ke banyak arah yang berbeda (Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari – Intrans Publishing – 2012)

Civil Society atau bentuk lain dari kelompok kepentingan yang membentuk diri dalam organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaaan (OKP), atau lembaga-lembaga dengan aspek perjuangan ekonomi dan non ekonomi, dalam konten tulisan ini yakni kelompok kepentingan non-ekonomi memberikan gambaran secara jelas bahwa kelompok kepentingan yang turut berperan dalam setiap peristiwa konflik keagamaan adalah ormas-ormas keagamaan sudah tidak menjadi rahasia umum, bahwa ada organisasi yang mengatasnamakan agama yang selalu melakukan tekanan kepada negara untuk memihak, bahkan menuruti apa keinginan mereka. Pada mulannya kelompok kepentingan agama ini bergerak dalam pengembangan nilai-nilai moral dan sosial keagamaan, namun pasca orde baru kelompok keagaamaan ini atas nama demokrasi dan kebebasan berpendapat terjadi bias dari orientasi kelompok kepentingan agama. Bahkan ormas keagamaan ini tampil dengan performance seperti militer (para militer) memiliki seragam ala militer dengan bebas membawa senjata atau perlengkapan yang dapat digunakan untuk melakukan tindak kekerasan.

Kelompok kepentingan yang berbasiskan agama memiliki kemampuan untuk menekan para politisi dengan ancaman, bahkan melakukan agitasi serta menggalang dukungan dari masyarakat dengan sentimen agama, untuk menekan negara bahkan menggiring negara guna menetapkan kebijakan yang diskriminatif bagi kelompok-kelompok agama yang sedikit jumlahnya di sebuah wilayah kekuasaan baik pada tingakatan kota/kabupaten atau provinsi. Kekuatan kelompok kepentingan ini selalu saja menjadikan basis keagamaan untuk menggalang kekuatan dalam dukungan Pilkada, atau Pileg. Kekuatan ini mampu melakukan transaski dukungan dengan kesepakatan dimana ada kebijakan untuk menciptakan diskriminasi atau penekanan kepada kelompok tertentu dalam bentuk perda diskriminatif.

Kondisi ini yang kemudian membuat negara lemah, negara kehilangan arah tujuan berbangsa dan bernegara, jauh seperti yang diharapkan oleh Hegel yakni berkeinginan untuk mendemokratisasikan masyarakat supaya mendapat keadilan, kesejahteraan adil dan makmur. Apa yang diharapkan Hegel tertuang dalam dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945, yang menawarkan nilai-nilai berkebangsaan yakni menciptakan kemerdekaan, menciptakan keadilan, kemanusiaan yang beradab, sehingga tercipta kesejahteraan dan kesetaraan.

Tolikara bukan peristiwa yang dilihat terpisah, namun Tolikara adalah sebuah akibat dari perilaku lampau dimana pembiaran negara ditundukan oleh kelompok kepentingan tertentu (civil society), dengan misi yang mengabaikan kesempatan yang sama di wilayah mana saja semua memiliki hak yang sama untuk menjalankan kebebasan beribadah. Semua sepakat bahwa peristiwa Tolikara adalah peristiwa yang tidak perlu terjadi, namun perlu diingat bahwa hal ini adalah hasil “sebab-akibat” ketika di wilayah lain terjadi penekanan atau penutupan rumah ibadah terhadap kelompok agama lain dibiarkan tanpa ada penyelesaian. Kebijakan yang tidak merata, tidak adil serta terkesan memihak, akibat tekanan mayoritas membuat negara menjalankan kebijakan fleksibel atau menerapkan pasal karet berdasarkan kebutuhan wilayah dan pesanan sponsor.

Diperparah jika negara (aparat negara) dikendalikan oleh kebutuhan operasional yang didanai oleh kelompok kepentingan, akan menambah posisi tawar negara melemah. Pada akhirnya kasus seperti di Tolikara tidak akan terulang lagi dalam catatan sejarah kelam bangsa ini dalam hal konflik antar agama, apabila kelompok kepentingan yang atas dasar suara terbanyak atau mayoritas mampu dikendalaikan dalam peran negara yakni melaksanakan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata tanpa sentimen primordial.

*Pemerhati Sosial – Politik (Tulisan ini sudah di muat di media lokal NTT Timor Express  (Jawa Pos Group) Pada tanggal 24 Juli 2015








"MEMBATU AKIKAN TOLIKARA"

“Membatu Akikan Tolikara”
*Yoyarib Mau

Judul ini terkesan bombastis dan pembaca akan berpikir bahwa tidak ada korelasi, namun penulis hendak menempatkan judul ini sebagai dua hal yang berbeda tetapi memberikan makna yang mendalam soal kehidupan berkebangsaan Indonesia. Demam batu akik menggejala hampir di seantero  nusantara dimana masyarakat diasikan dengan aktivitas mengumpulkan dan memoles batu akik menjadi hiasan yang disematkan sebagai mata cincin, kalung atau liontin.  Dilain kesempatan yang berbeda bertepatan dengan hari raya Idul Fitri  1 syawal 1436 Hijriyah dimana umat Islam merayakan kemenangan setelah berpuasa selama sebulan, Indoenesia dikagetkan dengan peristiwa Tolikara yang mencederai akan keharmonisan kehidupan beragama di tanah air.

Berbagai spekulasi yang diutarakan berbagai pihak bahwa pemicu konflik di Tolikara diakibatkan oleh surat edaran bersifat pemberitahuan yang diduga dilayangkan  oleh pihak Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Badan Pekerja Wilayah Toli, yang konon isinya melarang umat Islam merayakan Idul Fitri dengan menggunakan pengeras suara, karena pada waktu yang bersamaan pihak GIDI sedang melakukan kegiatan nasional/internasional berupa seminar dan KKR yang menghadirkan pemuda gereja GIDI dalam jumlah yang besar sehingga pengeras suara akan mengganggu kegiatan tersebut karena hanya berjarak 250 km.

Surat tersebar melalui media sosial ditujukan kepada Umat Islam Se-Kabupaten Tolikara namun tidak tertera secara jelas tanggal pembuatan surat ini namun tercetak tembusan surat ini ke berbagai pihak seperti; Bupati Kabupaten Tolikara, Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Polres Tolikara, dan Dandramil Tolikara. Kemudian pihak GIDI memberikan pernyataan bahwa adanya penyebaran surat kaleng atau palsu yang diduga dilakukan oleh aparat kemanan. Pihak GIDI menegaskan bahwa memang ada surat yang dilayangkan pemuda/gereja dua minggu sebelum kegiatan dilangsungkan dimana tidak menggunakan pengeras suara (toa) karena jarak hanya 250 meter dengan tempat dilaksanakannya seminar nasional tersebut.

Pada hari raya Idul Fitri terjadilah peristiwa yang menelan korban jiwa dan harta dan bahkan mencoreng kehidupan beragama di tanah air dengan dua informasi bahwa penyerangan dilakukan oleh pemuda/gereja GIDI Tolikara terhadap umat yang sedang menjalankan sholat Idul Fitri  sehingga aparat melakukan pelepasan tembakan timah panas untuk menghalau massa. Sedangkan dilain pihak versi pemuda gereja GIDI bahwa mereka menuju ke tempat dilaksanakannya sholat ied untuk berdiskusi soal pengeras suara agar kegiatan yang mereka lakukan  juga dapat berjalan dengan baik pula namun mendadak aparat keamanan melepaskan tembakan timah panas sehingga menyebabkan adanya 1 korban jiwa anak berusia 15 tahun bernama Endi Wanimbo, informasi yang berkembang bahwa tembakan yang membabi buta tersebut juga melukai 11 orang lainnya, hal ini yang memicu amukan dan kemarahan masyarakat dengan membakar sejumlah kios yang kemudian merambat musholla yang berdekatan dengan kios-kios tersebut turut terbakar (walau menurut versi ini musholla bukan target utama tetapi ikut terbakar).

Pandangan diatas  hendak menghadikan informasi bahwa peristiwa Tolikara hadir berita dari berbagai sumber dengan beragam versi yang masih membutuhkan verifikasi melalui investigasi yang mendalam oleh pihak yang netral. Menarik dari peristiwa Tolikara ini adalah adanya kelompok agama sebagai alasan atau isu yang menarik dalam konflik keagaaman tetapi ada pihak ketiga yakni aparat kemanan yang juga terlibat aktif. Sehingga tulisan ini menghadirkan pertanyaan, dimana peran dan fungsi aparat keamanan (TNI/Polri) sebagai alat negara dalam menciptakan keamanan dan memberikan perdamaian bagi semua pihak ? atau sudah menjadi khatam budaya represif aparat keamanan sebagai alat penyelesaian persoalan bagi Papua ?

Riri Satria menuliskan bahwa ada 4 empat doktrin militer yang ada di dunia yakni; 1. Doktrin  Pre-emptif yakni menghancurkan musuh di tanah musuh itu sendiri, sebelum musuh itu menjadi kuat dan menyerang dan menyerang kita (menhancurkan potensi ancaman sebelum ancaman itu sempat terjadi. 2. Doktrin Preventif  yakni menghancurkan musuh dalam perjalanannya menuju wilayah kita, doktrin preventif sifatnya menghancurkan gerakan agresi musuh di perjalanan sebelum mencapai tanah wilayah kita. 3. Doktrin defensif lebih pada menghancurkan musuh begitu memasuki wilayah kita. doktrin ini melibatkan masyarakat sipil dalam peperangan jika diperlukan. Sifatnya lebih pada mempertahankan diri dari serangan musuh dan tidak ada niat untuk melakukan   tindakan agresif ke wilayah orang lain. 4. Doktrin Gerilya lebih menarik karena menghancurkan musuh setelah musuh berada di wilayah kita, doktrin ini lebih pada kekuatan infantri, namun minim alutsista. (https://strategi4management.wordpress.com)

Bisnis Militer

Penulisan ini lebih menyoroti keberaadaan aparat militer di Papua yang selang beberapa waktu lalu terjadi peristiwa di Kabupaten Paniai dimana jatuhnya korban sipil dari warga Papua  yang diakibatkan oleh timah panas yang dihamburkan oleh aparat keamanan, tentunya adannya prosedural baku sebagai protap bagi militer dalam menggunakan amunisi. Dalam kasus di Tolikara ini sepertinya sikap militer lebih mengutamakan pendekatan militer dengan doktrin pre-emptif dan preventif yakni menjadikan warga Papua sebagai warga yang hendak dimusnahkan sehingga selalu saja pilihan timah panas yang dimuntahkan untuk melumpuhkan mereka.

Papua dalam bingkai NKRI yang kompleks persoalan dari persoalan hendak memerdekakan diri dari NKRI yang di pelopori oleh  perjuangan OPM, persoalan keberadaan freeport dan bagi hasil, persoalan HAM yang tidak pernah usai. tiga persoalan utama di wilayah Papua ini mendorong aparat keamanan turut mengambil peran dimana sebagai alat negara untuk menciptakan keamanan dan menjaga kedaulatan NKRI, tetapi juga mirip paradigma Rally Paris Dakkar dimana ada peran ganda yakni ada adu persaingan dalam pertandingan tetapi juga ada peran menolong pereli yang lain yang mengalami kecelakaan. Dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap keberadaan aparat keamanan  kita di wilayah Papua adalah berperan menjaga keamanan tetapi bisa juga menciptakan ketidakamanan di Papua, sehingga ada kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Papua yang didukung dengan kebijakan anggaran sehingga ada keuntungan ekonomis bagi petinggi aparat kemanan. Teror keamananpun sangat berpeluang tercipta sehingga perusahaan sekelas freeport dapat mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi aparat keamanan yang bertugas di wilayah Papua.

Kebangsaan dan Nasionalisme melalui sosialisasi kebangsaan soal Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI sepertinya hanyalah proyek pepesan kosong yang dilakukan oleh MPR-RI, karena isu konflik agama masih terjadi sebagai bukti bahwa sosialisasi ini belum menghasilkan efek postif, dalam pembukaan UUD 1945 yang didasari oleh Pancasila dengan tiga nilai yang sangat mendasar yakni kemerdekaan, kemanusiaan dan keadilan. Papua (Tolikara) bukan berarti hendak diberikan kemerdekaan dengan melepaskan diri dari NKRI tetapi pendekatan kepada Papua (Tolikara) tidak harus dengan penjajahan timah panas, tetapi bagaimana peran aparat kemananan menanamkan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi masyarakat dengan berada bersama dalam keseharian masyarakat, dengan meniru euforio batu akik, selalu membicarakan batu akik, memoles batu akik dalam kesehariannya.

Pemerhati Sosial-Politik



Senin, 01 Juni 2015

"INVISIBLE HAND DALAM APBD NTT 2015"



“INVISIBLE HAND DALAM APBD NTT”
*Yoyarib Mau

            Merujuk pada dua (2) aturan hukum ini yakni Permendagri No. 37 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tentunya berbagai pihak terlibat aktif dalam penyusunan bahkan adannya kesepakatan bersama antara eksekutif  dan legislatif hingga penetapan APBD Prov. NTT 2015. Sehingga Fraksi Nasdem Prov. NTT mendorong perlunya dilakukan hak angket agar memberikan penjelasan serta mempertanggung jawabkan uang rakyat.

            Terkuaknnya anggaran Siluman dalam APBD 2015, membuat masyarakat membedakan antara Prov. DKI Jakarta dan Provinsi NTT. Jakarta diduga melakukan upaya siluman sebelum APBD ditandatangani oleh Kemendagri sedangkan di NTT melakukan upaya APBD Siluman setalah adanya, setelah hasil asistensi RAPBD NTT 2015 di Kementerian Dalam Negeri. Informasi berkembang bahwa proyek siluman “diakomodir” atas kesepakatan para pimpinan di DPRD NTT dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Fraksi Nasdem memberikan apresiasi yang cukup bagi saudara  Anggota DPRD NTT Veki Lerik dari Fraksi Gerindra yang telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan hal ini kepada penyidik khusus Kajati NTT, akan tetapi Fraksi  NasDem perlu menegakan DPRD dalam kapasitas serta tugas dan fungsi legislatif, dalam persoalan dugaan penyelewengan APBD 2015 melalui “hak angket” di lembaga terhormat ini.

            Dugaan awal bahwa adanya 14 proyek "siluman" yang dimasukkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setempat dengan total nilai mencapai Rp 147,2 miliar lebih. Namun kemudian dugaan ini dibantah DPRD dan pemerintah setempat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT Andre Koreh dalam sebuah kesempatan mengatakan ada 14 proyek yang terdapat dalam APBD yang tidak masuk dalam perencanaan. Sehingga Andre Koreh harus membuat perencanaan karena sudah termuat dalam APBD NTT 2015 yang telah ditetapkan. Andre Koreh akan membuat perencanaan terhadap 14 proyek yang masuk dalam APBD itu. Walaupun belum ada perencanaan untuk proyek-proyek ini, Akan tetapi Andre Koreh ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan, Senin, 13 April 2015.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Frans Salem mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran ke DPRD untuk dibahas sebesar Rp 330 miliar lebih, belum termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam pembahasan dengan DPRD, Komisi IV DPRD NTT mengajukan tambahan sebanyak 14 proyek dengan nilai Rp 147,2 miliar lebih, sehingga saat pembahasan di Badan Anggaran, Dinas PU mendapat tambahan anggaran sebesar lebih dari Rp 21,7 miliar sehingga total APBD NTT sebesar Rp 351,8 miliar lebih. Ini nilai yang kami konsultasikan ke Mendagri. Sesuai arahan Mendagri, belanja kesehatan harus dinaikkan mencapai 10 persen dan dana untuk peningkatan pelayanan publik, sehingga dinaikkan lagi sebesar Rp 47 miliar lebih. "Dana inilah yang ditetapkan dalam APBD.

Pernyataan Kepala Dinas PU yang menyatakan bahwa ada 14 paket proyek di Komisi IV yang tidak melalui perencanaan namun tiba-tiba muncul di DPA, di tanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Prov. NTT sudara Nelson Matara mengatakan, untuk proyek jalan tidak perlu direncanakan. “Mana orang kerja jalan pake perencanaan? Kan tidak mungkin,”Nelson yang mengatakan penggunaan anggaran itu untuk tanggap bencana. Ini kan uang ini ada. Bagaimana dewan (DPRD) ini urus hal-hal teknis. Kan tidak mungkin. Dewan itu, urusannya menyangkut kebijakan anggaran. Setelah uang itu ada, kan urusannya pemerintah dalam hal ini SKPD. Wakil Ketua DPRD NTT juga membantah jika ada bagi-bagi jatah antara pimpinan DPRD dalam beberapa paket proyek tersebut. “Kalau bagi-bagi pimpinan itu salah. Misalnya di Dapil II Kabupaten Kupang, di Noelbaki ada bencana. Maka kita alokasikan anggaran Rp 2,8 miliar. Dan itu salah satu contoh dari uang yang Rp 7 miliar itu. apakah ada perencanaan ?.

Pernyataan ini tanggapi oleh Sekretaris Daerah NTT dilain kesempatan, Fransiskus Salem. Menurutnya, proses penetapan proyek-proyek yang masuk dalam dana hasil saving atau rasionalisasi sudah sesuai prosedur. Pasalnya, meski tidak dibahas di tingkat komisi, namun Banggar memiliki kewenangan untuk mengakomodir proyek-proyek tersebut sepanjang sesuai dengan saran Kemendagri. Ada usulan-usulan penambahan volume, jadi kita tidak bisa tambah di luar KUA-PPAS. Tapi waktu itu betul ada satu tambahan untuk bencana (Noelbaki, red). Kalau kita pakai tanggap darurat, itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena mereka ada usulan, maka kita sepakat untuk alokasikan dan tidak di luar dari pembahasan,” jelas Frans Salem. Menyoal munculnya proyek-proyek tersebut tanpa perencanaan, Frans Salem mengungkapkan, dalam setiap pembahasan KUA-PPAS, setiap SKPD mengusulkan banyak sekali kegiatan. Sehingga proyek-proyek tersebut menurut dia diakomodir dari usulan-usulan dari KUA-PPAS yang belum disetujui saat dibahas di tingkat komisi. 

Persoalan ini menghadirkan pertanyaan, tarik menarik dalam APBD NTT ini, siapa yang bertanggung jawab atas dugaan adanya APBD siluman ini ? serta, bagaiman penegak hukum melakukan upaya penyelesaian persoalan ini ? Pemikiran Abdul Halim dalam kajian Politik Lokalnya mengatakan bahwa untuk membaca permainan di daerah cukuplah melihat teori modal, yang menggunakan bentuk-bentuk modal yang digunakan oleh elite, aktor politik dan birokrasi. Menurutnya, melalui modal material seorang elite ekonomi dapat menggendalikan jalannya pemerintahan daerah, terlebih jika elite ekonomi dimodali oleh elite ekonomi dalam meraih jabatan dan kekuasaan. Apalagi jika proses politik di daerah dibawah kendali “money politics” maka elite ekonomi sudah pasti menjadi kekuatan yang menentukan dalam roda pemerintahan (Abdul Halim, Politik Lokal, LP2B, Yogyakarta – 2014)

Demikian juga anggota DPRD terpilih, misalnya harus memenuhi tuntutan pihak yang memodali dirinya, bahkan juga elite pemerintah yang berhasil mengikat dan memperkuat aktor-aktor lokal, bahkan aktor-aktor politik yang sebelumnya berseberangan dengan penguasa juga berhasil dijinakan dengan strategi ini. Rekomendasi pemikiran diatas membantu kita untuk memahami bahwa jika politik balas budi yang dijalankan hendaknya bukan APBD yang dijadikan alat mainan untuk memenuhi politik balas budi tersebut. Pemikiran diatas juga memberikan arah bagi cakrawala berpikir kita bahwa jika ada penambahan agenda dan kebutuhan di luar kesepakatan maka ada terjadi kesepakatan transaksional antara beberapa pihak, yang menyebabkan adanya polemik APBD.

Dijalankannya hak angket dapat dijadikan “pisau bedah” untuk melakuakan pembedahan terhadap persoalan dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten yakni aparat penegak hukum serta para para pakar ahli, pemanggilan saksi, dan analisa, untuk menemukan titik persoalan dan siapa yang bertanggung jawab penuh secara langsung tentang persoalan. Apabila tidak diwujudkan melalui hak angket akan menjerumuskan lembaga DPRD bahwa seolah-olah lembaga terhormat ini melakukan praktek siluman, padahal oknum yang melakukan, atau lembagan lain, atau pribadi lain yang tidak tampak tetapi memiliki kekuasaan untuk mengendalikan APBD (invisible hand). 

*Pemerhati Sosial-Politik


Jumat, 22 Mei 2015

"NEGARA OPLOSAN"



“NEGERI OPLOSAN”
*Yoyarib Mau

Pecinta dangdut akan terhipnotis jika hits “Oplosan (House Koplo)” diperdengarkan dimana-mana, lagu ciptaan Nur Bayan dan dipopulerkan oleh Penyanyi dangdut Wiwik Sagita yang beberapa waktu lalu meraih penghargaan dalam program penghargaan bagi insan Dangdut, MNCTV Dangdut award sebagai pemenang lagu Dangdut paling populer di tahun 2014 mengalahkan Sakitnya Tuh Di Sini koleksi Cita Citata. Lirik Oplosan berisi ajakan untuk menghentikan konsumsi minuman keras. Tak puas hanya minuman keras dari pabrik, warga mengoplos sendiri minuman tersebut dengan kandungan lain hingga meningkatkan kadar alkoholnya di atas kemampuan tubuh. Kreasi kesenian yang sarat pesan moral itu.

Kreasi seni ini hendak menggambarkan kondisi carut marut kondisi bangsa saat ini, yang gemar melakukan plagiat karya ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa hingga guru besar, belum lagi penjualan ijasah palsu atau oplosan yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi kepada mahasiswa yang tanpa menikmati bangku kuliah, Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dikti) Mohamad Nasir segera menutup sejumlah perguruan tinggi yang diduga melakukan jual-beli ijazah serta mengeluarkan ijazah palsu. 

Menteri Nasir mengungkapkan hal itu menyikapi pengaduan masyarakat terkait praktik ilegal itu. Berdasarkan pengaduan tersebut, ada sekitar 18 perguruan tinggi yang melakukan praktik transaksi jual-beli ijazah dan mengeluarkan ijazah palsu. Ke-18 PT tersebut terdapat di wilayah Jabodetabek dan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bahkan ijazah sarjana S1 para lulusan sebuah universitas tidak diakui. Hal ini terjadi karena ijazah tersebut ditandatangani rektor yang gelar doktornya dinilai tidak sah. Rektor salah satu universitas di Kupang mengaku memperoleh gelar doktor (S3) dari Berkeley University di Jakarta, yang merupakan cabang dari Amerika Serikat (AS). Sementara yang di AS dikenal dengan nama University of California, Berkeley. Setelah diteliti, universitas tersebut (Berkeley University cabang Jakarta) pun ternyata tidak pernah ada di Jakarta.(http://www.beritasatu.com/kesra/274714-18-pt-penjual-ijazah-palsu-segera-ditutup.html)tidak)

Kini apa yang tidak menjadi oplosan, tidak saja ijasah yang di oplos, tetapi  beras juga di oplos dari plastik menjadi beras, minyak penggorengan juga di campur plastik untuk menghasilkan gorengan yang gurih, wajah disuntik silicon untuk mendapatkan wajah yang seksi, tahu dan tempe untuk awet dalam beberapa hari maka di rendam dengan formalin, minuman juga di oplos dengan spritus dan campuran soft drink seperti kratigdaeng, M-150 dan dicampur dengan sejumlah tablet/obat kimia yang dijual di warung-warung kaki lima untuk menambah dan mempercepat rasa mabuknya. Narkoba juga sudah dapat dihasilkan di dalam penjara, di rumah-rumah warga dengan mudah mereka dapat melakukan rekayasa kimiawi untuk menghasilkan tablet-tablet narkotika untuk dipasarkan diclub-club malam. 

Untuk meningkatkan strata sosial menjadi orang kaya pun dapat di oplos dengan mudah menjual diri dalam jaringan prostitusi artis dengan tarif yang menggiurkan, atau dengan melakukan manipulasi data, atau melakukan tindakan korupsi untuk mengupgrade status sosial. Munas/Kongres/Muktmar dapat juga dilakukan dengan jalan oplosan yakni melakukan tandingan dengan berbagai upaya administratif bodong. 

Keadaan ini merasuk tanya, apa yang sedang terjadi dengan negeri kita ? harapan besar pasca beberapa dekade penting yang kita lalui yakni 20 Mei 1908 tonggak kebangkitan nasional dimana pemuda digelorakan dalam perhimpunan Boedi Oetomo guna memperjuangkan martabat negeri, dekade berikut  28 Oktober 1928 lahir Sumpah Pemuda, 1945 melahirkan perjuangan kemerdekaan, tahun 1966 lahir angkatan 66 melahirkangerakan orde baru, tahun 1974 Gerakan Malari bangkit untuk menentang modal asing, Gerakan 1998 tumbangkan rezim Soeharto yang lama berkuasa dengan jalan represif-otoristik, dekade ini masyarakat Indonesia terjerumus dalam problematika material untuk membiayai ongkos politik yang dihinggapi virus “money politic’ sehinga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.

Revolusi Mental digadang menjadi sebagai “a new hope for the a greater Indonesia ” dengan kata lain sebagai sebuah model bagi kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia, dimana setiap ruang private (baca: mental/perilaku) telah terdistorsi oleh virus oplosan, oplosan kalau tidak keliru berasal dari “hopeless” artinya tanpa harapan. Bila tidak ada ingredient utama apa saja dapat ditambahkan sebagai campuran, peribahasa Indonesia menjelaskan dengan sangat baik istilah oplosan: tak ada rotan akar pun jadi. 

Revolusi Mental gagasan revolusi mental Jokowi bertolak dari sebuah  fenomena paradoksal yang dialami bangsa Indonesia setelah 16 tahun melaksanakan reformasi, yang dalam  pengamatannya telah membuat masyarakat menjadi resah. Jokowi mendasari revolusi mental itu dari konsep Trisakti Soekarno yang belum terwujud secara utuh dalam negara kita, yakni yang dimaksudkan Bung Karno adalah, pertama, “Berdaulat dalam Politik”, Kedua, “Berdikari dalam Ekonomi”, Ketiga, “Berkepribadian dalam Kebudayaan”. Keaslian wajah kita sepertinya jauh dari harapan, selalu saja berpikir untuk mewujudkan nilai dan filosofis kebangsaan  selalu saja mengedepankan uang atau bagaimana membiayai program. 

Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, sejumlah kementerian berlomba-lomba meminta tambahan anggaran. Tambahan anggaran diajukan karena APBN 2015 yang disusun pemerintahan mantan Presiden SBY, dianggap belum memasukkan program kerja kementerian sesuai visi-misi Presiden Joko Widodo. Dengan alasan adanya tambahan program kerja sesuai visi misi pemerintahan Jokowi-JK, sejumlah menteri menggelar rapat dengan mitra kerjanya masing-masing di DPR. Termasuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani Seperti menteri lainnya, Menteri Puan mengajukan tambahan anggaran. Nilainya Rp 149 miliar. Tambahan dana ini disebut-sebut akan digunakan untuk program revolusi mental yang digagas Jokowi. Menteri Puan mengajukan tambahan anggaran untuk program koordinasi pengembangan kebijakan sebesar Rp 19 miliar, dari pagu dalam APBN 2015 sebesar Rp 153,3 miliar, menjadi Rp 172,3 miliar (http://www.merdeka.com/uang/akal-akalan-menteri-puan-minta-dana-rp-149-m-buat-revolusi-mental.html).

Apakah memang benar setiap perwujudan nilai dan filosofis kebangsaan selalu harus menggunakan anggaran yang fantastis, model bernegara dengan selalu orientasi pembiayaan maka sulit untuk mewujudkan revolusi mental, sebab jika di hulunya saja mengoplos anggaran untuk kepentingan pribadi dan kepentingan partai politik, maka akan membangun budaya yang mengakar  dan terekspresi dalam masyarakat sebagaimana lagu dangdut oplosan, ketika dinyanyikan semua lapisan masyarakat akan berdendang-ria karena lagu oplosan tersebut. Jika mental pejabatnya selalu saja mengoplos dana tambahan, atau hari-hari terakhir kita di suguhi dengan menambahkan dana siluman maka wajarlah semua rakyat ikut-ikutan melakukan berbagai upaya oplosan dalam semua aspek dan dimensi kehidupan masyarakat, jika sudah demikian maka hanyalah isapan jempol jika kita akan berdikari, berdaulat dan berkepribadian dalam menyongsong MEA dan ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan kita akan tetap saja dihantui tutupen botolmu..tutupen oplosanmu emanen nyawamu.

*Pemerhati Sosial-Politik