Selasa, 17 Februari 2015

“Hati - Hati Ressentiment Atas KPK Vs POLRI”



“Ressentiment Atas KPK Vs POLRI”
By Yoyarib Mau

Berawal sejak penetapan calon Kapolri Budi Gunawan (BG) menuai kontroversi ketika selang waktu KPK menetapkan BG sebagai tersangka karena kepemilikan rekening gendut. Komjen BG tersangka kasus Tipikor saat menduduki Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006, Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di kantor KPK pada 13-Januari-2015. Penetapan ini tidak di menjadi penghalang bagi jalan Budi Gunawan menjadi calon Kapolri karena dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR. Menariknya Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Komisaris Jenderal Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri menggantikan Jenderal Sutarman, pada Kamis (15/01) siang. Keputusan sidang paripurna itu didukung oleh delapan fraksi yaitu PDI-P, Golkar, Gerindra, PKS,PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP. Sementara Fraksi Demokrat dan PAN meminta DPR menunda persetujuan dengan sejumlah pertimbangan, antara lain adanya penetapan tersangka Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada situasi ini, beredar foto-foto mesra yang diduga sebagai sebagai Ketua KPK Abraham Samad dan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira. Jelang 2 hari kemudian pada 22-1-2015, PLT Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto memberikan pernyataan publik bahwa Abraham Samad pernah mengutarakan ambisi menjadi calon wakil presiden dan bahwa Samad menuduh Budi Gunawan menggagalkan ambisinya. Kemudian Bareskrim Polri menangkap wakil ketua KPK Bambang Widjojanto dengan tuduhan memerintahkan saksi sengketa pilkada Kotawaringin Barat untuk bersumpah palsu. 

Penangkapan dilakukan petugas bersenjata di hadapan anak Bambang. Ratusan orang berdatangan ke gedung KPK untuk memberikan dukungan kepada KPK. Pada malam harinya, serta sejumlah tokoh masyarakat mendatangi Bareskrim Mabes Polri menuntut pembebasan Bambang Widjojanto.
Publik membelah diri dan berpihak baik kepada Polisi maupun KPK, masing-masing menuntut Presiden untuk  bersikap tegas untuk bersuara dalam konflik ini, yang memihak ke KPK dengan simbol #SaveKPK walaupun  menuntut untuk  Presiden bersikap tetapi dengan syarat Budi Gunawan tidak di lantik menjadi Kapolri, bahkan kelompok ini menganggap Polri hendak mengkriminalisasi KPK dengan melakukan penangkapan terhadap Bambang Widjoyanto serta melaporkan pimpinan KPK lainnya. Sedangkan pihak yang mendukung kepolisian memilih simbol #SavePolri sebagai bagian dari dukungan kepada Polri, sedangkan kelompok ketiga memilih untuk tidak berpihak pada KPK maupun Polisi tetapi lebih memilih untuk mendukung penegakan hukum di Indodnesia dengan simbol #SaveIndonesia.

Puncak dukungan publik jelang putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 16-02-2015 terlihat dengan jelas dukungan kepada dua institusi ini, namun di media sosial banyak pihak yang mencerca Polisi yang melakukan sujud syukur ketika putusan Pra Peradilan Budi Gunawan diterima, Polisi sepertinya terbawa dalam perasaan dukungan terhadap korps, padahal persoalan ini lebih pada persoalan pribadi (private)  dan bukan persoalan institusi. kekecewaaan menyaksikan pra-peradilan BG menang , publik kecewa serta antipati akan pemberantasan korupsi kedepan, disuatu sisi partai politik begitu mendesak partai agar BG tetap jadi Kapolri.

Perilaku ini membuat rasa simpati terhadap Polisi oleh publik menjadi menurun,seolah-olah Polisi hendak membenarkan akan gratifikasi atau kepemilikan rekening gendut. Situasi ini menghadirkan pertanyaan apakah harus melakukan kebencian kolektif terhadap institusi Polri sebagai penegak hukum ? Nietzsche dalam bukunya Genealogie der Moral memperkenalkan “Ressentiment”, yaitu sentimen kebencian terpendam yang dipelihara oleh kaum budak, ressentiment menjadi kekuatan yang luar biasa untuk meledakan pemberontakan di kalangan kaum budak terhadap kasta para tuan, perilaku ini terjadi karena moralitas (balas dendam imajiner) dan bukan pada kenyataan politik.  Nietzsche menyimpulkan perilaku ini sebagaimana yang di kenal dalam kekristenan sebagai “suara hati” (F. Budi Hardiman – Erlangga – 2011).

Suara hati publik ibarat mengalami kekangan akibat kekuasaan institusi yang selama ini melakukan tekanan represif, menerima suap, apalagi menjalankan tugas penilangan STNK/SIM, dan melakukan razia kelengkapan aksesories kendaraan sekedar untuk mendapatkan uang melalui penyelesaian di tempat, dan terlibat dalam human traffiking. Sekelumit kasus-kasus in menjadi alasan yang kuat untuk rakyat menjalankan sikap ressentiment. Persoalan yang melibatkan KPK Vs Polri sudah terulang yang keduakalinya, pertama; konflik  pertaman anatara Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto (KPK) Vs Susno Duadji (Polri) saat menjabat sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal, konflik ini lebih kental dengan sebutan Cicak Vs Buaya. Menjadi alasan yang kuat bagi publlik untuk menjalanklan ressentiment karena menumpuknya perilaku buruk penegak hukum yang dijalankan Polisi.

Ressentiment  adalah sebuah bentuk kekecewaan yang menggunung namun ressentiment bukanlah jalan hukum untuk kemudian menggiring publik untuk berada dan melakukan mobilisasi ressentiment sebagai perjuangan moral atau suara hati, perjuangan ressentiment harus mampu ditundukan dalam proses hukum yang berlaku, bukan pada kekuatan membangun sentiment kebencian yang mendalam untuk mematahkan proses dan keputusan hukum. Persoalan konflik KPK dan Polri ini merupakan persoalan private (pribadi) yang menggiring institusi, karena pribadi melekat kuat pada institusi. Runtutan persoalan ini memberikan indikasi bagi interpretasi personal dan subyektif serta terkesan balas dendam.

Persoalan sikap Polisi yang kemudian mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat bukan sebuah kebenaran absolut yang menggiring publik untuk mengabaikan keterlibatan oknum KPK  dalam penyalahgunaan wewenang jabatan, ressentiment bukanlah alat legitimasi untuk dibenarkan dalam mempengaruhi bahkan menekan keputusan hukum, tetapi sebagai pesan moril untuk membangun rasional berpikir kita bahwa ada kontrol masyarakat terhadap penegak hukum  bahwa ada kebutuhan terbatas dari sikap ressentiment.

Ressentiment dibangun bukan dengan tujuan mengggeneralisir persoalan dan hendak menggulung kekuatan yang diserang tersebut, ressentiment hanyalah alat atau jembatan untuk mengamati proses hukum ditegakan dan menggiring opini publik, tetapi bukan kekuatan hukum, kekuatan hukum adalah penegakan konstitusi dengan segala pasal dan ayat yang dijalankan. Terkesan bahwa resentiment sebagai alat induksi karena mengaitkan kasus-kasus yang dilakukan polisi sebelumnya yang diabstraksi publik menjadi opini hukum yang harus dilegalkan, induksi ini kemudian hendak menghadirkan deduksi untuk menyimpulkan bahwa seolah-olah keseluruhan persoalan yang melibatkan polisi bejat, dan terbangun stigma menyeluruh bahwa setiap persoalan yang melibatkan polisi selalu berada pada pesimistis miring yakni dari sana sudah begitu sehingga tidak bisa dipercaya (black list).

Negara hukum seyogiannya menjunjung tinggi keputusan hukum, keputusan pra-peradilan terhadap gugatan BG diterima harus dihargai, jika ada celah hukum maka dapat dilakukan gugatan hukum, ressentiment yang di bangun dapat digunakan untuk melakukan perlawanan hukum secara kolektif melalui prosedural adminsitratif  dan standard hukum yang berlaku bukan melakukan bulling di media sosial.

* Yoyarib Mau (Pemerhati Sosial - Politik)

Rabu, 11 Februari 2015

BANJIR ADALAH SEBUAH KEHENDAK



“BANJIR ITU SEBUAH KEHENDAK”
*Yoyarib Mau

Judul ini pasti menuai kontroversi,  sebab banjir selalu diidentikan dengan bencana, bencana selalu dihindari dan tidak diinginkan oleh setiap manusia normal. Kenyataannya kekuasaan untuk menolak banjir takluk dan tidak berdaya, dibuat lumpuh oleh banjir. Banjir melanda Jakarta yang diakibatkan oleh hujan deras, dengan intensitas yang cukup tinggi sejak Minggu 09-02-2015 hingga Senin 10-02-2015,  menghadirkan air yang berlebihan karena tanah di Jakarta sudah tidak lagi menyimpan bahkan menampung air yang berakibat meluap memenuhi sejumlah ruang kosong seperti jalanan, rumah, dan gedung yang berada di dataran rendah tidak luput dari genangan air dengan ketinggian yang bervariasi.

Bencana ini berdampak pada lumpuhnya aktivitas masyarakat, menggangu persoalan ekonomi, kerusakan materil, serta dampak turunan lainnya yang diakibatkan oleh banjir. Kejadian luar biasa ini tidak saja terjadi di Ibukota negara tetapi hampir menyeluruh di sejumlah daerah di tanah air. Ibu kota Negara sebagai pusat pemerintahan dan sebagai salah kota besar di Indonesia sebagai pusat sumbu kegiatan ekonomi dan jasa apabila mengalami bencana maka dampaknya akan berpengaruh bagi daerah lain. Jakarta sebagai barometer negara, hal ini membuat  setiap orang akan memberikan perhatian, bantuan kemanusiaan, komentar serta kritik bagi mereka yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan di kota ini.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang biasannya di sapa Ahok, menjadi sasaran umpatan, makian dari masyarakat Ibu kota baik secara langsung maupun melalui media sosial, dasar pemikiran menyalahkan Ahok karena dianggap paling bertanggung jawab soal banjir di DKI Jakarta, namun Ahok berargumentasi bahwa banjir terjadi karena PLN mematikan listrik sehingga pompa air di sejumlah lokasi tidak dapat berfungsi dengan baik, PLN beralasan bahwa gardu PLN terlalu rendah sehingga terendam air, yang dapat menyebabkan arus pendek dan banyak orang terkena setrum. 

Ahok menimpali alasan pihak PLN bahwa jika Gardu berada di tempat yang rendah maka seharusnya segera di tinggikan sehingga pompa dapat berfungsi dengan normal.  Perdebatan yang tak berujung dan saling menyalahkan akan menguras energi dan tidak menyelesaikan akar persoalan, melihat persoalan banjir yang telah berlangsung cukup lama sejak tahun 2002, 2007, 2012 dan 2015. Rutinitas banjir  menghadirkan pertanyaan apakah banjir menjadi kehendak mutlak yang harus di terima

Dunia filsafat memberikan pemahaman yang berbeda soal kehendak atau “will”, menurut Plato kehendak merupakan fungsi menengah manusia, yakni diantara akal dan nalurinya, kehendak merupakan suatu instansi kekuatan motivasional di dalam diri individu. Filsuf Jerman Schopenhaeur memberikan pemahaman tentang kehendak sebagai bentuk metafisis yakni suatu realitas yang meliputi segala sesuatu (segala sesuatu adalah kehendak).  Berbeda dengan pendalaman filsuf Nietzche yang melukiskan kehendak itu sebagai kehendak untuk berkuasa sebagai sikap hidup yang otentik (F. Budi Hardiman – Erlangga – 2011) 

Dari pemikiran para filsuf diatas menghadirkan korelasi antara kehendak dan banjir, Pertama; apabila dipahami menurut Plato maka banjir adalah kehendak manusia, banjir terjadi karena kehendak atau kemauan manusia, dimana manusia melakukan penebangan hutan tanpra memikirkan bagaimana fungsi hutan untuk mencegah terjadi erosi. Penebangan hutan untuk pemukiman dan perkebunan menambah beban persoalan terjadinya banjir, Jakarta yang sering mengalami banjir kiriman dari hulu Bogor dan Puncak Ciawi memberikan ruang bagi kita semua untuk  menyimpulkan bahwa, Banjir di Jakarta disebabkan oleh pembangunan pemukiman dan vila didaerah Puncak Bogor. 

Manusia yang sering membuang sampah ke sungai, daerah resapan air yang dibangun mall, supermarket dan bangunan lainnya menambah kehendak adanya banjir. Kedua; Schopenhaeur melihat kehendak itu adalah sebuah bentuk metafisis dimana realitas yang berkembang dan menjadi pengetahuan umum, tidak menjadi rahasia umum lagi menjelang hari raya imlek (tahun baru china) selalu ditandai dengan hujan lebat yang menyebabkan banjir. Masyarakat yang menyakini bahwa apabila pada perayaan imlek  bersamaan dengan hujan yang lebat maka pertanda banyak rezeki yang akan diperoleh pada tahun berjalan. 

Pemahaman metafisis ini dianggap mitos namun menjadi pemahaman umum yang dapat di terima kebenarannya di tengah -tengah masyarakat. Untuk menghindari adanya banjir maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Bidang Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) berencana merekayasa turunnya hujan. Menggunakan bantuan pesawat terbang untuk mempercepat awan menjadi hujan. Pesawat tersebut terbang setiap hari dengan menjatuhkan hujan buatan sekaligus mendistribusikan hujan tersebut ke luar area rawan banjir yakni laut. Upaya ini menurut ahli feng shui Xiang Yi, hujan memang sering kali dipercaya membawa keberkahan. Namun, rekayasa hujan tidak akan mengubah garis peruntungan seseorang. Rekayasa hujan hanya untuk mengalihkan hujan, bukan sebuah alat ampuh untuk  bisa menciptakan atau menghilangkan hujan," (www.tempo.co)

Berbeda dengan Ketiga; Nietzche yang melihat kehendak sebagai sebuah keadaan untuk berkuasa, kehendak ini selalu diidentikan dengan penguasa, banjir juga dapat disebabkan oleh penguasa yakni kebijakan yang dihasilkan atau ditetapkan seperti; soal planologi, tata ruang serta pemberian ijin membangun bangunan (IMB). Merujuk pada pemikiran Nietzche, kehendak selalu memiliki dua dimensi dalam wujudnya yakni kebaikan yang mensejahterahkan dan nafsu yang memusnahkan. Indikasi kebijakan pemerintah yang merupakan bentuk nyata dari sebuah “kehendak” dari nafsu kekuasaan adalah adanya banjir. Banjir yang sudah terjadi berulang-ulang tanpa menemukan solusi terbaik untuk memberikan kenyamanan, hal ini merupakan warisan kehendak penguasa yang membudaya. 

Harapan untuk mengatasi banjir selalu menjadi isu bahkan ide yang menarik dalam kampanye, kenyamanan dari banjir menjadi kebutuhan dari seluruh rakyat  namun menjadi persoalan ketika rakyat diperhadapkan pada tiga pilihan pemikiran diatas. Pilihan pertama menolak banjir adalah kehendak manusia, karena kesalahan manusia (human eror) yang dalam kesehariannya melakukan kebiasaan buruk. Pilihan kedua ini menghadirkan ambiguitas (mendua) karena keyakinan masyarakat yang membuat sebagian masyarakat hendak menikmati suasana banjir karena hendak mendapatkan peruntungan. Pilihan Ketiga yakni banjir dihadirkan karena kehendak berkuasa, pilihan ini pastinya akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat karena nafsu kekuasaan yang mendatangkan kemudaratan.

Imlek yang diidentikan dengan hujan lebat dapat dinikmati dalam suasana yang baik untuk mendapatkan peruntungan, karena adanya hujan yang melimpah dan mensejahterahkan apabila individu/manusia menjaga lingkungan dimana dirinya tinggal, tidak melakukan kegiatan yang merusak alam. Kehendak kepemimpinan dari penguasa yang menjalankan pemerintahan yang pro rakyat, dengan menetapkan kebijakan-kebijakan dan pembangunan yang melestarikan alam, membangun daerah-daerah resapan, menetapkan program pembangunan yang kreatif sehingga bisa menjamin keyakinan atau mitos yang berkembang dalam masyarkat dapat dinikmati dalam suasana yang bersahabat tanpa menimbulkan bencana dan kerugian materil.

*Pemerhati Sosial-Politik

Rabu, 14 Januari 2015

"Satire Charlie Hebdo Benturkan Pluralisme"



“Satire Charlie Hebdo Benturkan Pluralisme”
*Yoyarib Mau
 
Revolusi Perancis mengadirkan pengaruh bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara luas, diantaranya; Berkembangnya paham liberalisme (kebebasan). Liberalisme adalah paham kebebasan yang berhasil mengahpuskan kekuasaan mutlak (absolut) di daratan Eropa, Berkembangnya paham berkebangsaan (Nasionalisme). Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang berusaha menentang segala bentuk penjajahan untuk mencapai kedaulatan bangsa dan negara, Berkembangnya perlindungan hukum (The Rule of Law), Berkembangnya sisitem demokrasi dan bentuk republik, Berkembangnya paham kesamaan derajat. Revolusi Perancis diarahkan pula pada usaha-usaha menghapuska diskrimanasi dalam kedudukan, status sosial, agama, dan warna kulit, dan keberhasilan Revolusi Perancis telah menghapus pengkotak-kotakan masyarakat tersebut.Tidak ada lagi golongan bangsawan, ulama, atau rakyat jelata. Semua rakyat mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

            Keberhasilan Revolusi Perancis yang mampu mengubah kehidupan dunia yang bar-bar dan salin membunuh (cheotic) menjadi kehidupan yang beradab dan berkeadilan maka kemudian bangsa-bangsa bersepakat untukTop of FormBottom of Form Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sebagai sebuah deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris. Deklarasi muncul langsung dari pengalaman Perang Dunia Kedua dan mewakili ekspresi global pertama hak-hak dimana semua manusia secara inheren berhak, DUHAM menjadi dokumen dasar dari HAM. 

Deklarasi DUHAM ini diadopsi pada 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, DUHAM merupakan referensi umum di seluruh dunia dan menentukan standar bersama untuk mencapai perwujudan HAM. Meskipun DUHAM tidak memiliki kekuatan resmi secara hukum, namun prinsip-prinsip dasarnya telah menjadi standar internasional di seluruh dunia dan banyak negara memandangnya sebagai hukum internasional. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang semata-mata karena dia adalah manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Semua HAM sama pentingnya dan mereka tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun.

Dari sejarah perjalanan negara Perancis seharusnya Perancis berada di garis depan soal penegakan HAM, serta masyarakat Perancis seyogiannya mencerminkan nilai-nilai HAM. Atas nama kebebasan sebagai cermin dari nilai-nilai HAM maka majalah satie charlie hebdo menjalankan semangat kebebasan itu dalam setiap artikel pemberitaan media yang disebarkan luas ke publik. Jauh sebelum kartun pemicu utama tragedi charlie hebdo ada film karya sutradara anonim Sam Bacile yang juga memicu emosi umat Islam, dalam film"Innocence Of Muslims" mem-visualkan sosok Nabi Saw, film ini menuduh homoseksual terhadap Nabi Muhammad Saw. 

Belum reda soal masalah film “innocence of muslims” kemudian ini giliran majalah mingguan Prancis, Charlie Hebdo mempublis kartun Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam edisi terbaru. Empat kartun Nabi Muhammad SAW di Sampul depan majalah mingguan tersebut yang digam­bar sendiri oleh pemimpin redaksi, Stephane Charbonnier, juga terlihat sangat provokatif tersebut memperlihatkan seo­rang muslim duduk di kursi roda yang didorong seorang Yahudi orto­doks di bawah judul Intou­chable 2, merujuk pada film Pe­rancis dengan judul yang sama yang menceritakan seo­rang kulit hi­tam miskin yang membantu seo­rang aristokrat cacat. Sub­ju­dul­nya: Jangan Macam-Macam. 

Akibat pemuatan kartun tersebut ternyata akan berbuntut panjang, tiga orang bersenjata bertopeng memasuki kantor satir mingguan Charlie Hebdo dan membantai puluhan orang didalam kantor tersebut,  yang  mengakibatkan dua belas (12) orang tewas dan delapan (8) terluka, termasuk empat (4) yang berjuang untuk hidup. Tiga kartunis utama Charlie Hebdo yakni Charb, Cabu, Tignous, dan Wolinski tewas. 

Sehari setelah Penyerangan Charlie Hebdo berlanjut dengan penyanderaan di toko kelontong Yahudi yang menewaskan 4 sandera  di Vincennes, Paris,  sedangkan 1 orang tewas adalah pelaku penyanderaan. Selain korban ada 4 orang lainnya terluka dan kritis. Penyerangan terhadap Charlie Hebdo juga sudah dilakukan berulang-ulang sebelumnya yakni pada 2012 lalu pernah menerbitkan kartun bergambar Nabi Muhammad yang menghebohkan dunia internasional. Prancis saat itu  terpaksa menutup sementara beberapa kedutaan dan sekolah di 20 negara karena khawatir serangan balasan. Pada November 2011 kantor tabloid itu juga pernah diserang ledakan bom setelah memajang karikatur Nabi Muhammad di halaman depan tabloid.

Aktivitas Charlie Hebdo yang selalu menampilkan artikel karikaturnya yang dipublikasikan kepada publik, menarik untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Satire Charlie Hebdo yang tak selalu membela kebebasan berekspresi. Mereka memecat komikus mereka bernama SinĂ© yang pada tahun 2008 membuat kartun tentang anak Sarkozy (Presiden Prancis waktu itu) yang mau beralih agama menjadi Yahudi demi menikah dengan anak pengusaha kaya. SinĂ© segera dipecat oleh Charlie Hebdo dengan tuduhan anti semit. Kita tidak bisa berkata-kata tentang kasus Charlie Hebdo tanpa berkata-kata juga tentang konteks sosial ekonomi politik yang terkait dengannya. 

Apakah tabloid ini anti islam atau satire mingguan Charlie Hebdo ini sebagai alat propaganda dari tangan yang tak terlihat (Invisible Hand) ? Teori “Invisible Hand” yang dikenalkan oleh Adam Smith di dalam bukunya The Wealth of Nation (1776). menurutnya pasar yang baik adalah pasar yang dibentuk oleh kompetisi antara penawaran dan permintaan. Pemikirannya hendak mengatakan bahwa biarkan pasar digerakkan oleh “kekuatan tersembunyi” yang akan menyeimbangkan antara supply dan demand. Teori ini berujung pada membiarkan warga atau masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi mandiri tanpa campur tangan pemerintah.

Pada edisi tertentu Charlie Hebdo pernah memuat kartun yang menggambarkan Bunda Maria melahirkan Yesus berwajah babi. Juga pada Shoah (holocaust) Hebdo, ketika majalah ini menghina kaum Yahudi karena membiarkan Palestina dibantai. Pada tahun 2000, salah satu jurnalis Charlie Hebdo, Mona Chollet dipecat karena melayangkan protes keras kepada Philippe Val, editor tabloid itu. Dikarenakan Charlie Hebdo menuliskan orang Palestina sebagai orang barbar. Val abai terhadap fakta bahwa Palestina adalah warga berdaulat yang sedang mengalami perang. Mona Chollet bukan orang yang pertama dipecat oleh Val. Sebelumnya, kolumnis Charlie Hebdo Philippe Corcuff juga dipecat karena melakukan protes. Dalam surat yang ia tulis pada 3 Desember 2004, beberapa tahun setelah ia keluar, Corcuff menyatakan bahwa ia tidak setuju kebijakan redaksi Charlie Hebdo yang abai terhadap Islam sebagai agama, Islam sebagai gerakan politik, dan Islam sebagai alasan fundamentalisme.

Perilaku yang dihadirkan oleh Charlie Hebdo yang mengatas namakan kebebasan sejati, tetapi tidak mencerminkan nilai-nilai HAM karena ada kecenderungan kuat dari invisible hand yang polanya selama ini adalah sebagai berikut: Pertama; selalu menciptakan pertentangan terbuka secara sosial akibat narasi "benturan norma dan etika antar peradaban", memberi legitimasi bagi tindakan-tindakan dan kebijakan politik agresi negara-nagara sekutu yang berkoalisi melawan apa yg mereka sebut terorisme. Kedua; merespon dari histeria dan phobia yang meluas yang dibangun barat dan sekutunya dengan membuat fragmentasi Je Suis Charlie Vs Je Suis Ahmed (contoh konflik Ambon Acang Vs Obed)  yang  memunculkan kebijakan politik negara-negara barat untuk segera menggerakkan perang agresi skala besar untuk memberikan perlawanan kepada negara-negara kontra barat yang memiliki sumber daya energi di timur tengah (asosiasinya Islam). 

Perang agresi yang  dilakukan oleh invisible hand ini mampu menghipnotis dunia dengand kekuatan propaganda media sehingga membuat masyarakat kemudian terjangkiti perilaku dan kesadaran "Abai dan Lupa yang hegemonik". Ini tak terlihat tetapi mampu meracuni dunia bahwa ada kemanusiaan yang utuh dan menghargaai perbedaan tetapi butuh hidup berdampingan, kemanusiaan sejati tidak harus menghina atau mengatasnamakan kebebasan tetapi mengiris hati orang lain yang tak berdaya.

*Pemerhati Sosial - Politik