Senin, 01 Juni 2015

"INVISIBLE HAND DALAM APBD NTT 2015"



“INVISIBLE HAND DALAM APBD NTT”
*Yoyarib Mau

            Merujuk pada dua (2) aturan hukum ini yakni Permendagri No. 37 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tentunya berbagai pihak terlibat aktif dalam penyusunan bahkan adannya kesepakatan bersama antara eksekutif  dan legislatif hingga penetapan APBD Prov. NTT 2015. Sehingga Fraksi Nasdem Prov. NTT mendorong perlunya dilakukan hak angket agar memberikan penjelasan serta mempertanggung jawabkan uang rakyat.

            Terkuaknnya anggaran Siluman dalam APBD 2015, membuat masyarakat membedakan antara Prov. DKI Jakarta dan Provinsi NTT. Jakarta diduga melakukan upaya siluman sebelum APBD ditandatangani oleh Kemendagri sedangkan di NTT melakukan upaya APBD Siluman setalah adanya, setelah hasil asistensi RAPBD NTT 2015 di Kementerian Dalam Negeri. Informasi berkembang bahwa proyek siluman “diakomodir” atas kesepakatan para pimpinan di DPRD NTT dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Fraksi Nasdem memberikan apresiasi yang cukup bagi saudara  Anggota DPRD NTT Veki Lerik dari Fraksi Gerindra yang telah melakukan upaya hukum dengan melaporkan hal ini kepada penyidik khusus Kajati NTT, akan tetapi Fraksi  NasDem perlu menegakan DPRD dalam kapasitas serta tugas dan fungsi legislatif, dalam persoalan dugaan penyelewengan APBD 2015 melalui “hak angket” di lembaga terhormat ini.

            Dugaan awal bahwa adanya 14 proyek "siluman" yang dimasukkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setempat dengan total nilai mencapai Rp 147,2 miliar lebih. Namun kemudian dugaan ini dibantah DPRD dan pemerintah setempat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT Andre Koreh dalam sebuah kesempatan mengatakan ada 14 proyek yang terdapat dalam APBD yang tidak masuk dalam perencanaan. Sehingga Andre Koreh harus membuat perencanaan karena sudah termuat dalam APBD NTT 2015 yang telah ditetapkan. Andre Koreh akan membuat perencanaan terhadap 14 proyek yang masuk dalam APBD itu. Walaupun belum ada perencanaan untuk proyek-proyek ini, Akan tetapi Andre Koreh ketika memberikan keterangan pers kepada wartawan, Senin, 13 April 2015.

Sedangkan Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Frans Salem mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran ke DPRD untuk dibahas sebesar Rp 330 miliar lebih, belum termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam pembahasan dengan DPRD, Komisi IV DPRD NTT mengajukan tambahan sebanyak 14 proyek dengan nilai Rp 147,2 miliar lebih, sehingga saat pembahasan di Badan Anggaran, Dinas PU mendapat tambahan anggaran sebesar lebih dari Rp 21,7 miliar sehingga total APBD NTT sebesar Rp 351,8 miliar lebih. Ini nilai yang kami konsultasikan ke Mendagri. Sesuai arahan Mendagri, belanja kesehatan harus dinaikkan mencapai 10 persen dan dana untuk peningkatan pelayanan publik, sehingga dinaikkan lagi sebesar Rp 47 miliar lebih. "Dana inilah yang ditetapkan dalam APBD.

Pernyataan Kepala Dinas PU yang menyatakan bahwa ada 14 paket proyek di Komisi IV yang tidak melalui perencanaan namun tiba-tiba muncul di DPA, di tanggapi oleh Wakil Ketua DPRD Prov. NTT sudara Nelson Matara mengatakan, untuk proyek jalan tidak perlu direncanakan. “Mana orang kerja jalan pake perencanaan? Kan tidak mungkin,”Nelson yang mengatakan penggunaan anggaran itu untuk tanggap bencana. Ini kan uang ini ada. Bagaimana dewan (DPRD) ini urus hal-hal teknis. Kan tidak mungkin. Dewan itu, urusannya menyangkut kebijakan anggaran. Setelah uang itu ada, kan urusannya pemerintah dalam hal ini SKPD. Wakil Ketua DPRD NTT juga membantah jika ada bagi-bagi jatah antara pimpinan DPRD dalam beberapa paket proyek tersebut. “Kalau bagi-bagi pimpinan itu salah. Misalnya di Dapil II Kabupaten Kupang, di Noelbaki ada bencana. Maka kita alokasikan anggaran Rp 2,8 miliar. Dan itu salah satu contoh dari uang yang Rp 7 miliar itu. apakah ada perencanaan ?.

Pernyataan ini tanggapi oleh Sekretaris Daerah NTT dilain kesempatan, Fransiskus Salem. Menurutnya, proses penetapan proyek-proyek yang masuk dalam dana hasil saving atau rasionalisasi sudah sesuai prosedur. Pasalnya, meski tidak dibahas di tingkat komisi, namun Banggar memiliki kewenangan untuk mengakomodir proyek-proyek tersebut sepanjang sesuai dengan saran Kemendagri. Ada usulan-usulan penambahan volume, jadi kita tidak bisa tambah di luar KUA-PPAS. Tapi waktu itu betul ada satu tambahan untuk bencana (Noelbaki, red). Kalau kita pakai tanggap darurat, itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena mereka ada usulan, maka kita sepakat untuk alokasikan dan tidak di luar dari pembahasan,” jelas Frans Salem. Menyoal munculnya proyek-proyek tersebut tanpa perencanaan, Frans Salem mengungkapkan, dalam setiap pembahasan KUA-PPAS, setiap SKPD mengusulkan banyak sekali kegiatan. Sehingga proyek-proyek tersebut menurut dia diakomodir dari usulan-usulan dari KUA-PPAS yang belum disetujui saat dibahas di tingkat komisi. 

Persoalan ini menghadirkan pertanyaan, tarik menarik dalam APBD NTT ini, siapa yang bertanggung jawab atas dugaan adanya APBD siluman ini ? serta, bagaiman penegak hukum melakukan upaya penyelesaian persoalan ini ? Pemikiran Abdul Halim dalam kajian Politik Lokalnya mengatakan bahwa untuk membaca permainan di daerah cukuplah melihat teori modal, yang menggunakan bentuk-bentuk modal yang digunakan oleh elite, aktor politik dan birokrasi. Menurutnya, melalui modal material seorang elite ekonomi dapat menggendalikan jalannya pemerintahan daerah, terlebih jika elite ekonomi dimodali oleh elite ekonomi dalam meraih jabatan dan kekuasaan. Apalagi jika proses politik di daerah dibawah kendali “money politics” maka elite ekonomi sudah pasti menjadi kekuatan yang menentukan dalam roda pemerintahan (Abdul Halim, Politik Lokal, LP2B, Yogyakarta – 2014)

Demikian juga anggota DPRD terpilih, misalnya harus memenuhi tuntutan pihak yang memodali dirinya, bahkan juga elite pemerintah yang berhasil mengikat dan memperkuat aktor-aktor lokal, bahkan aktor-aktor politik yang sebelumnya berseberangan dengan penguasa juga berhasil dijinakan dengan strategi ini. Rekomendasi pemikiran diatas membantu kita untuk memahami bahwa jika politik balas budi yang dijalankan hendaknya bukan APBD yang dijadikan alat mainan untuk memenuhi politik balas budi tersebut. Pemikiran diatas juga memberikan arah bagi cakrawala berpikir kita bahwa jika ada penambahan agenda dan kebutuhan di luar kesepakatan maka ada terjadi kesepakatan transaksional antara beberapa pihak, yang menyebabkan adanya polemik APBD.

Dijalankannya hak angket dapat dijadikan “pisau bedah” untuk melakuakan pembedahan terhadap persoalan dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten yakni aparat penegak hukum serta para para pakar ahli, pemanggilan saksi, dan analisa, untuk menemukan titik persoalan dan siapa yang bertanggung jawab penuh secara langsung tentang persoalan. Apabila tidak diwujudkan melalui hak angket akan menjerumuskan lembaga DPRD bahwa seolah-olah lembaga terhormat ini melakukan praktek siluman, padahal oknum yang melakukan, atau lembagan lain, atau pribadi lain yang tidak tampak tetapi memiliki kekuasaan untuk mengendalikan APBD (invisible hand). 

*Pemerhati Sosial-Politik


Jumat, 22 Mei 2015

"NEGARA OPLOSAN"



“NEGERI OPLOSAN”
*Yoyarib Mau

Pecinta dangdut akan terhipnotis jika hits “Oplosan (House Koplo)” diperdengarkan dimana-mana, lagu ciptaan Nur Bayan dan dipopulerkan oleh Penyanyi dangdut Wiwik Sagita yang beberapa waktu lalu meraih penghargaan dalam program penghargaan bagi insan Dangdut, MNCTV Dangdut award sebagai pemenang lagu Dangdut paling populer di tahun 2014 mengalahkan Sakitnya Tuh Di Sini koleksi Cita Citata. Lirik Oplosan berisi ajakan untuk menghentikan konsumsi minuman keras. Tak puas hanya minuman keras dari pabrik, warga mengoplos sendiri minuman tersebut dengan kandungan lain hingga meningkatkan kadar alkoholnya di atas kemampuan tubuh. Kreasi kesenian yang sarat pesan moral itu.

Kreasi seni ini hendak menggambarkan kondisi carut marut kondisi bangsa saat ini, yang gemar melakukan plagiat karya ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa hingga guru besar, belum lagi penjualan ijasah palsu atau oplosan yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi kepada mahasiswa yang tanpa menikmati bangku kuliah, Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Dikti) Mohamad Nasir segera menutup sejumlah perguruan tinggi yang diduga melakukan jual-beli ijazah serta mengeluarkan ijazah palsu. 

Menteri Nasir mengungkapkan hal itu menyikapi pengaduan masyarakat terkait praktik ilegal itu. Berdasarkan pengaduan tersebut, ada sekitar 18 perguruan tinggi yang melakukan praktik transaksi jual-beli ijazah dan mengeluarkan ijazah palsu. Ke-18 PT tersebut terdapat di wilayah Jabodetabek dan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bahkan ijazah sarjana S1 para lulusan sebuah universitas tidak diakui. Hal ini terjadi karena ijazah tersebut ditandatangani rektor yang gelar doktornya dinilai tidak sah. Rektor salah satu universitas di Kupang mengaku memperoleh gelar doktor (S3) dari Berkeley University di Jakarta, yang merupakan cabang dari Amerika Serikat (AS). Sementara yang di AS dikenal dengan nama University of California, Berkeley. Setelah diteliti, universitas tersebut (Berkeley University cabang Jakarta) pun ternyata tidak pernah ada di Jakarta.(http://www.beritasatu.com/kesra/274714-18-pt-penjual-ijazah-palsu-segera-ditutup.html)tidak)

Kini apa yang tidak menjadi oplosan, tidak saja ijasah yang di oplos, tetapi  beras juga di oplos dari plastik menjadi beras, minyak penggorengan juga di campur plastik untuk menghasilkan gorengan yang gurih, wajah disuntik silicon untuk mendapatkan wajah yang seksi, tahu dan tempe untuk awet dalam beberapa hari maka di rendam dengan formalin, minuman juga di oplos dengan spritus dan campuran soft drink seperti kratigdaeng, M-150 dan dicampur dengan sejumlah tablet/obat kimia yang dijual di warung-warung kaki lima untuk menambah dan mempercepat rasa mabuknya. Narkoba juga sudah dapat dihasilkan di dalam penjara, di rumah-rumah warga dengan mudah mereka dapat melakukan rekayasa kimiawi untuk menghasilkan tablet-tablet narkotika untuk dipasarkan diclub-club malam. 

Untuk meningkatkan strata sosial menjadi orang kaya pun dapat di oplos dengan mudah menjual diri dalam jaringan prostitusi artis dengan tarif yang menggiurkan, atau dengan melakukan manipulasi data, atau melakukan tindakan korupsi untuk mengupgrade status sosial. Munas/Kongres/Muktmar dapat juga dilakukan dengan jalan oplosan yakni melakukan tandingan dengan berbagai upaya administratif bodong. 

Keadaan ini merasuk tanya, apa yang sedang terjadi dengan negeri kita ? harapan besar pasca beberapa dekade penting yang kita lalui yakni 20 Mei 1908 tonggak kebangkitan nasional dimana pemuda digelorakan dalam perhimpunan Boedi Oetomo guna memperjuangkan martabat negeri, dekade berikut  28 Oktober 1928 lahir Sumpah Pemuda, 1945 melahirkan perjuangan kemerdekaan, tahun 1966 lahir angkatan 66 melahirkangerakan orde baru, tahun 1974 Gerakan Malari bangkit untuk menentang modal asing, Gerakan 1998 tumbangkan rezim Soeharto yang lama berkuasa dengan jalan represif-otoristik, dekade ini masyarakat Indonesia terjerumus dalam problematika material untuk membiayai ongkos politik yang dihinggapi virus “money politic’ sehinga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.

Revolusi Mental digadang menjadi sebagai “a new hope for the a greater Indonesia ” dengan kata lain sebagai sebuah model bagi kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia, dimana setiap ruang private (baca: mental/perilaku) telah terdistorsi oleh virus oplosan, oplosan kalau tidak keliru berasal dari “hopeless” artinya tanpa harapan. Bila tidak ada ingredient utama apa saja dapat ditambahkan sebagai campuran, peribahasa Indonesia menjelaskan dengan sangat baik istilah oplosan: tak ada rotan akar pun jadi. 

Revolusi Mental gagasan revolusi mental Jokowi bertolak dari sebuah  fenomena paradoksal yang dialami bangsa Indonesia setelah 16 tahun melaksanakan reformasi, yang dalam  pengamatannya telah membuat masyarakat menjadi resah. Jokowi mendasari revolusi mental itu dari konsep Trisakti Soekarno yang belum terwujud secara utuh dalam negara kita, yakni yang dimaksudkan Bung Karno adalah, pertama, “Berdaulat dalam Politik”, Kedua, “Berdikari dalam Ekonomi”, Ketiga, “Berkepribadian dalam Kebudayaan”. Keaslian wajah kita sepertinya jauh dari harapan, selalu saja berpikir untuk mewujudkan nilai dan filosofis kebangsaan  selalu saja mengedepankan uang atau bagaimana membiayai program. 

Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, sejumlah kementerian berlomba-lomba meminta tambahan anggaran. Tambahan anggaran diajukan karena APBN 2015 yang disusun pemerintahan mantan Presiden SBY, dianggap belum memasukkan program kerja kementerian sesuai visi-misi Presiden Joko Widodo. Dengan alasan adanya tambahan program kerja sesuai visi misi pemerintahan Jokowi-JK, sejumlah menteri menggelar rapat dengan mitra kerjanya masing-masing di DPR. Termasuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani Seperti menteri lainnya, Menteri Puan mengajukan tambahan anggaran. Nilainya Rp 149 miliar. Tambahan dana ini disebut-sebut akan digunakan untuk program revolusi mental yang digagas Jokowi. Menteri Puan mengajukan tambahan anggaran untuk program koordinasi pengembangan kebijakan sebesar Rp 19 miliar, dari pagu dalam APBN 2015 sebesar Rp 153,3 miliar, menjadi Rp 172,3 miliar (http://www.merdeka.com/uang/akal-akalan-menteri-puan-minta-dana-rp-149-m-buat-revolusi-mental.html).

Apakah memang benar setiap perwujudan nilai dan filosofis kebangsaan selalu harus menggunakan anggaran yang fantastis, model bernegara dengan selalu orientasi pembiayaan maka sulit untuk mewujudkan revolusi mental, sebab jika di hulunya saja mengoplos anggaran untuk kepentingan pribadi dan kepentingan partai politik, maka akan membangun budaya yang mengakar  dan terekspresi dalam masyarakat sebagaimana lagu dangdut oplosan, ketika dinyanyikan semua lapisan masyarakat akan berdendang-ria karena lagu oplosan tersebut. Jika mental pejabatnya selalu saja mengoplos dana tambahan, atau hari-hari terakhir kita di suguhi dengan menambahkan dana siluman maka wajarlah semua rakyat ikut-ikutan melakukan berbagai upaya oplosan dalam semua aspek dan dimensi kehidupan masyarakat, jika sudah demikian maka hanyalah isapan jempol jika kita akan berdikari, berdaulat dan berkepribadian dalam menyongsong MEA dan ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan kita akan tetap saja dihantui tutupen botolmu..tutupen oplosanmu emanen nyawamu.

*Pemerhati Sosial-Politik


  

Rabu, 13 Mei 2015

"SBY, PARTAI DEMOKRAT DAN KORUPSI"


“SBY, PARTAI DEMOKRAT DAN KORUPSI”
*Yoyarib Mau

Tiga variabel ini memiliki keterikatan yang sangat kuat, SBY menjadi ikon dari Partai Demokrat hal ini terlihat dari kuatnnya dukungan yang meneguhkan dirinya untuk menjadi Ketua umum pada Kongres IV Partai Demokrat yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, sosok SBY dianggap sebagai perekat bagi partai, ketika konflik internal antara faksi dalam partai memuncak dan mengancam akan keikutsertaan Partai Demokrat dalam pemilu 2014, karena Anas Urbaningrum terlibat dalam kasus korupsi Hambalang dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kondisi ini menuntut agar segera ada penetapan ketua umum pada temu kader nasional pada 26-27 Oktober 2013 di Sentul International Convention Center, Bogor – Jawa Barat. 

Pembuktian bahwa SBY dan Partai Demokrat itu ada ikatan yang melekat kuat terlibat dari penetapan temu kader nasional sejumlah jabatan yang melekat dalam diri SBY yakni; sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Majelis Tinggi, dan Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, sekaligus Ketua Majelis Tinggi (sebelumnya juga merangkap sebagai Ketua Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan) Partai Demokrat.

Tak terbantahkan bahwa SBY dan demokrat adalah dua kutub magnet yang bertemu sehingga melengket kuat dimana pada Kongres IV Partai Demokrat secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Pada paripurna 12 Mei 2015 memutuskan SBY menjadi pemimpin partai periode 2015-2021. Berbeda dengan proses kongres partai politik lainnya, dimana agenda pemilihan ketua umumnya menjadi agenda utama sebelum agenda lainnya. Normalnya agenda pemilihan ketua umum menjadi agenda puncak dari seluruh agenda kongres. 

Agenda sidang pada malam setelah pembukaan yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, sesuai agenda hanya melakukan pembahasan tata tertib kongres, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pembentukan komisi serta laporan pertanggung jawaban Dewan Pengurus Partai pimpinan SBY. Namun kemudian dalam sela-sela agenda penyampaian pandangan umum baru saja dua DPD menyampaikan pandangan umumnya, E.E. Mangindaan sebagai pimpinan sidang menskors sidang selama sepuluh menit, kemudian pimpinan sidang menanyakan kepada seluruh  peserta kongres, apakah sepakat soal hasil pandangan umum yang telah di sampaikan oleh dua DPD terdahulu yang mengajukan SBY sebagai ketua umum ? Akhirnya semua peserta sepakat maka pimpinan sidang mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan kembali SBY. Berdasarkan Keputusan Kongres Nomor 10/4/PD/5/2015 memutuskan menetapkan Prof. Dr. SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Surat tersebut ditandatangani oleh tujuh pimpinan sidang yaitu Hasan Basri Agus, Amir Syamsudin, Syarief Hasan, Evert Erenst Mangindan, Edhie Baskoro, Robi M. Nouw, Muhammad Zainul Majdi.

Jauh sebelumnya SBY pada 30 Maret 2013, mengatakan bahwa janganlah dirinya yang jadi Ketua Umum lagi, lebih tepat sebagai pembina atau ketua dewan pembina. Politik tidak selamanya berjalan sesuai janji, Selasa, 12 Mei 2015 membuktikan bahwa pernyataan SBY dua tahun lalu itu, SBY mengatakan kader tanah air meminta dia kembali memimpin Partai Demokrat dengan membulatkan sikap melalui surat pernyataan dukungan yang digalang dari DPC se tanah air.

Variabel lain yang cukup melekat kuat pada Partai Demokrat selain SBY, adalah korupsi, Partai Demokrat ketika pada pemilu 2004 mampu menjadi partai baru yang memperoleh suara yang cukup signifikan yakni memperoleh jumlah suara 8.455.225 suara, presentasi 7,45% dengan jumlah kursi 55 kursi, dan berhasil melakukan koalisi yang mengusung SBY dalam pemilu presiden dan terpilih mengalahkan Megawati. Berbeda dengan pemilu 2009, dimana sebelum pemilu jelang Hari Anti Korupsi Sedunia sekaligus iklan kampanye menuju 2009 Partai Demokrat menayangkan iklan di sejumlah TV dengan taqline “katakan tidak pada korupsi”, ajakan kepada masyarakat bahwa Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi dan bergabung bersama Partai Demokrat tanpa pandang bulu. Harapan dari iklan ini diyakini akan membawa Demokrat masuk dalam jajaran tiga besar partai peraih suara tertinggi dalam pemilu legislatif 9 April 2009. 

Pemilu 2009 sepertinya Partai Demokrat mampu mengasosiasikan anti korupsi pada diri partainya, sebagai komitment untuk membasmi korupsi sehingga rakyat merasa Partai Demokrat sebagai partai yang  diharapkan untuk membasmi korupsi. Alhasil Pemilu 2009 Partai Demokrat mampu menjadi partai pemenang jumlah suara 21.703,137 suara, presentasi 20,4% dengan jumlah kursi 150 kursi. Kenyataanya bahwa mengidentikan Partai Demokrat dan Korupsi ini dengan dua kutub yakni; positif dan negatif. Positif dimana komitment yang telah dilakukan oleh demokrat melalui iklan yang mungkin dipahami sebagai janji kampanye. Kutub Negatif  ternyata tidak kalah kuatnya mempertahankan image Partai Demokrat dengan variabel korupsi. 

Para petinggi Demokrat dalam hal ini mereka yang berperan dalam iklan anti korupsi yang ditayangkan pada tahun 2008 terlibat korupsi seperti; Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dan Andi Mallarangeng, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II Jero Wacik di jerat terlibat korupsi, petinggi pengurus partai terlibat korupsi Muhamad Nazarudin, pendiri partai juga terlibat korupsi yakni Sutan Batoetagana. Dari persoalan identitas yang melekat kuat pada Partai Demokrat hadir pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh Partai Demokrat untuk menciptakan “brain image” dipikiran masyarakat Indonesia tentang Partai Demokrat ?.
Partai Politik (parpol) menurut Miriam Budiardjo merupakan organisasi politik yang menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju parpol menjadi ikhtiar yang penting dalam sebuah sistem politik. Pendapat atau aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang tak berbekas, apabila tak ditampung dan disalurkan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat menjadi lebih teratur. Pendapat dan sikap yang bermacam-macam tersebut perlu diolah dan dirumuskan sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah sebagai pembuat keputusan dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum (Miriam Budiardjo – Dasar-dasar Ilmu Politik –Gramedia). 

Partai politik dalam sejarah bangsa Indonesia akan besar dan tetap bertahan jika ada dalam lingkaran kekuasaan atau terlibat dalam pemerintahan, karena keterbatasan dana pembinaan yang dimiliki oleh partai politik untuk membiayai kegiatan politik parpol yakni menampung dan merumuskan tuntutan masyarakat dalam bentuk kebijakan umum. Keuntungan bagi parpol yang ada dan terlibat dalam pemerintahan adalah sarana pemerintah, dalam hal ini peran dan fungsi menteri dapat dimanfaatkan untuk kepentingan parpol tertentu karena akan melekat kuat pada jabatan menteri. Program kementerian akan diklaim sebagai program parpol pengusung sehingga masyarakat akan menilai kerja menteri adalah kerja parpol.

Tidak adannya iuran anggota parpol untuk membangun parpol menjadi penyebab utama, parpol di Indonesia menjalankan tokoh central sebagai pendiri dan pembiayai operasional parpol, SBY tidak cukup kuat untuk membiayai Partai Demokrat dari kantong pribadinya, bisa saja untuk 5 – 10 tahun ke depan namun setelah itu Demokrat akan mengalami kesulitan, SBY tidak lagi harus menjadikan model manajemen partai dengan tokoh central lagi, Apabila Demokrat hendak menjadi partai besar maka pola yang bisa dilakukan adalah memilih berada dalam barisan pemerintah untuk bisa mendapatkan jatah kursi menteri apabila ada “reshuffle” kabinet, maka Ruhut Sitompul sebagai penghubung yang tepat untuk menghadirkan Presiden Jokowi untuk membuka kongres. Pilihan kedua adalah mampu menyiapkan penerus parpol yang mampu menciptakan fundraising untuk kemandirian parpol, jika tidak maka akan kembali menciptakan lingkaran tokoh central yang memiliki modal. Ibarat menjual saham perusahaan ke investor lain.

*Pemerhati Sosial - Politik