Jumat, 20 Maret 2015

"DEVOSI INDONESIA DALAM NYEPI"



“DEVOSI INDONESIA DALAM NYEPI”
*Yoyarib Mau

Semua agama yang dianut oleh penghuni Nusantara dapat bertemu dalam momentum tertentu, bukan karena tekanan atau dengan kekerasan yang dilakukan oleh para militer (lembaga/organisasi yang dibentuk untuk membela agama), guna mengancam individu atau komunitas tertentu untuk dapat bertemu dalam momentum bersama. Pertemuan tercipta dan tersirat dalam ayat-ayat suci keagaamaan dan doktrin, padahal dilain pihak doktrin agama-agama nusantara tidak dapat dipersatukan karena prinsipil yang tidak dapat diganggu gugat. Namun tidak dapat dipungkiri dalam kekayaan doktrin keagamaan kita justru tersirat pesan yang dapat menyatukan dan mempertemukan agama-agama di Nusantara bahkan dunia.

Nyepi merupakan sebuah momentum keagaaman yang dalam Agama Hindu adalah doktrin terpenting yang wajib dirayakan oleh umat Hindu. Umat Hindu berkewajiban melaksanakan “Catur Brata”. Catur Brata atau empat pantangan selama sehari, amati geni (tak menyalakan api atau penerangan), amati karya (tak melakukan aktivitas atau rutinitas kerja), amati lelungan (tak bepergian) dan amati lelangguan (tak bersenang-senang atau menikmati hiburan).

Pelaksanaan Catur Brata dimana manusia diberi kesempatan untuk melakukan kontemplasi atau perenungan dalam suasana sepi, tanpa aktifitas yang mengundang keramaian.  Hal ini berbeda dengan perayaan hari raya lainnya yang sering kita rayakan dalam umat beragama, yang selalu diwarnai dengan perayaan, kemegahan, bunyi-bunyian dan bentuk aktifitas lainnya yang dilakukan dengan membentuk kepanitiaan dan menghabiskan sejumlah uang untuk menciptakan kemeriahaan acara perayaan, bahkan harus mengorbankan alam dalam hal ini tumbuhan-tumbuhan untuk menghiasi perayaan tersebut. 

Nyepi mendapatkan tempat yang berbeda dengan perayaan hari raya keagamaan lainnya, dimana hadir perdebatan soal halal atau haram jika kita mengucapkan selamat kepada saudara kita yang merayakan, atau berdepat soal penentuan waktu atau tanggal yang tepat untuk menetapkan perayaan hari raya. Perayaan Nyepi berbeda dengan perayaan hari raya keagamaan lainnya karena  dilakukan dalam nuansa sepi. Perayaan Nyepi mendorong pertanyaan bagi kita semua bahwa, mengapa hari raya Nyepi bisa menyatukan kebersamaan agama-agama di nusantara bahkan dunia

Sejarah keagamaan dunia dengan para tokoh agama dunia dengan kisah dan perilaku keimanan dan kerohaniannnya selalu diwarnai dengan Nyepi atau dalam keadaan sepi. Husein Ja’far Al Hadar dalam opini di Tempo 20 Maret 2015, mengutip apa yang dikatakan oleh  Mother Theresa bahwa, Tuhan bersemayam dalam sepi. Bahkan Husein Ja’far Al Hadar juga melukiskan tentang Nabi Musa dalam sejarah perjalanan bangsa Israel (Alkitab),  dalam perjumpaan dengan Tuhan untuk kemudian membawa 10 perintah (the Ten Commandments) dilakukan di tempat sepi dimana Musa harus berjumpa dengan Sang Pencipta Semesta di tempat sepi yakni di Gunung Torsina.  Bahkan  Yesus pun dalam catatan-catatan Injil menyebutkan bahwa Yesus juga memilih tempat sepi untuk menyepi, Di Taman Getsemani sebelum Yesus diperhadapkan dengan Tiang Salib di Golgota, Yesus memilih Taman Getsemani untuk melakukan aktifitas perenungan dalam keadaan sepi. Selanjutnya Husein juga mengatakan bahwa begitupula dengan Nabi Muhamad saat menerima wahyu pertama dalam keadaan sepi di Gua Hira. (Koran Tempo Jumat 20 Maret 2015).

Gambaran soal para tokoh agung yang melakukan aktivitas dalam keadaan sepi, bukanlah soal doktrin tetapi sebagai bentuk aktivitas keimanan yang diharapkan dalam keadaan demikian ada peristiwa iman yang menolong para tokoh agung untuk mendapatkan kekuatan spiritual dalam perjumpaan keimanannya. Kebutuhan akan keadaaan sepi adalah suasana penting untuk menjalankan ritual keagamaan, guna mendapatkan kekuatan spritual dalam mengambil keputusan untuk menghadapi keadaan genting. Dalam ritual keagamaan hampir seluruh agama dunia menjalankannya dalam keadaan tenang, hening untuk dapat berkonsentrasi menjalankan ritual. Seniman kadang dalam menghasilkan karya lukisan atau narasi dapat dicapai melalui keadaan tenang melalui kotemplasi, perenungan dalam suasana sepi atau tenang. Keadaan ini adalah faktor pendorong untuk menciptakan hasil karya yang memenuhi kebutuhan keindahan, dan kedamaian bathin.

 Hari Raya Nyepi dapat menjadi rekomendasi kebangsaan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mengambil kesempatan untuk melakukan devosi, devosi bukan sebuah doktrin baku dalam bentuk liturgi/tata cara yang baku bahkan tidak perlu dilegalkan dalam bentuk UU, Perppu,  bahkan Perda syariah. Pemahaman devosi Nyepi dapat dijadikan budaya yang mengakar dalam keindonesiaan, yang dibangun bagi kebersamaan bernegara , sikap bakti bagi negeri, alam, dan hubungan sosial dengan sesama manusia. Devosi dilakukan dalam keadaan sepi (kontemplasi) yang dapat dilakukan dalam kesadaran keimanan dalam ritual doa/sholat, keadaan sepi ini dilakukan sebagi bentuk penyerahan diri, bagaimana pribadi/diri berperan untuk perwujudan cinta kasih dan kemaslahatan bangsa. Kemaslahatan umat dapat dilakukan dengan melakukan penghematan energi dengan tidak melakukan aktivitas yang menghabiskan bahan bakar ataupun arus listrik. Seandainya perayaan Nyepi dapat dilakukan di seluruh nusantara maka dampaknya dapat memberikan penghematan bagi negara.   

Apabila Nyepi menjadi bermakna dalam insan persada, maka tentunya menjadi lazim momentum Nyepi dapat dilihat sebagai devosi sepi dalam bentuk kebaktian khusus warga negara (perenungan/kontemplasi) untuk mendapatkan misteri iman, dengan melakukan ibadah kebaikan guna menyelesaikan soal kisruh kenegaraan. Jika dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agung keagamaan dengan melakukan devosi nyepi untuk mendapatkan misteri keimanan seperti yang dilakukan Musa di Gunung Torsina, Yesus di Taman Getsemani dan Muhamad di Gua Hira. 

Hiruk-pikuk persoalan kebangsaan kita, seperti korupsi dan jegal menjegal dalam perebutan pimpinan partai politik, yang pada akhirnya membuat masyarakat merasa bukan tanggung jawabnya, tetapi kekisruhan hanya menjadi tanggung jawab mereka yang terlibat. Dengan demikian warga negara telah lari dari kenyataan, maka perlu memilih jalan untuk melakukan devosi nyepi. Umat Hindu di Bali merayakan Nyepi dan keadaan sepi terasa, namun banyak warga negara yang tidak melihat perayaan Nyepi dalam perspektif agama, merasa bahwa hari Nyepi adalah hari untuk lari dari kenyataan untuk mencari keramian dan hiburan. Justru melarikan diri dari Nyepi adalah bentuk pengkhianatan terhadap devosi nyepi yang menjadi wajah keagamaan Indonesia.

*Pemerhati Sosial – Politik

Kamis, 12 Maret 2015

"JANGAN POLITISASI GEREJA !



               
Jangan Politisasi Gereja !
*Yoyarib Mau

Kisruh pernyataan Setya Novanto (SN) saat tampil sebagai keynote speaker dalam seminar nasional bertema "Apakah NTT Jadi Gerbang Selatan Indonesia" yang dilakukan untuk memperingati perayaan Ulang Tahun Gereja Protestan di Indonesia (GPI) tahun 2015 ke-410, pada tanggal 26 Februari 2015 yang bertempat di GMIT Jemaat Koinonia. Dalam kesempatan tersebut SN diduga menyampaikan statement bahwa, Gereja di NTT  menjadi penghambat pembangunan karena menghadang masuknya investor tambang. Pernyataan yang disampaikan oleh SN, “Daerah ini kaya mangan, marmer, emas dan pasir besi. 

Namun, saat investor hendak mengelola potensi sumber daya alam selalu ada penolakan dari LSM yang berlindung di bawah Gereja”, begitu pernyataannya di Kupang,  pada seminar tersebut. Lebih lanjut dalam kesempatan yang sama SN, kembali menegaskan bahwa, “Karena itu, Gereja sebagai elemen penting dalam pembangunan di NTT, harus memberi pencerahan kepada masyarakat termasuk LSM, agar menerima investor yang memiliki niat baik membangun daerah ini.  Ungkapkan-ungkapan ini dari luar konteks makalah yang sudah disiapkan sebelumnya. Pernyataan ini kemudian berkembang dikalangan masyarakat luas maupun di NTT, sepertinya SN melukai gereja-gereja di NTT.  

Menelisik pernyataan SN ini dapat diinterpretasikan  seolah-olah gereja sedang terlibat dalam politik praktis, karena gereja dikatakan memanfaatkan LSM untuk menolak investor. Dilain kesempatan  sekelompok orang yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Tambang NTT (Koalisi), yang berjibaku menentang pernyataan SN, Koalisi menuntut agar SN meminta maaf kepada Gereja-gereja di NTT  dan masyarakat NTT serta mencabut pernyataannya sebagai bentuk permohonan maaf. 

Melihat gerakan masyarakat yang tergabung dalam koalisi yang melakukan tuntutan, menghadirkan pertanyaan, apa efek pernyataan dan permintaan maaf SN terhadap gereja-gereja di NTT ? Meminjam kalimat  Romo Y.B. Mangunwijaya,  beliau mengatakan bahwa, Keterlibatan gereja dalam politik itu mengarah kepada tindakan universal. Point pentingnya adalah tindakan gereja yang partisipatif dalam persoalan universal, (Y.B. Priyanahadi, dkk (ed). Y.B. Mangunwijaya Pejuang Kemanusiaan, Yogyakarta: kanisisus, 1999). Hal ini hendak menjelaskan bahwa Jika politik hanya dipagari pada politik praktis, yaitu arena politik yang selama ini hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu (partai dan kelompok) dan menggunakan kekuasaan yang diperoleh sebagai alat untuk itu,  maka yang ditakutkan adalah adanya pemahaman bahwa, benar bahwa politik itu kotor dan kejam.

Tulisan ini sekedar kajian logis dari persoalan di atas. Intensinya adalah untuk menempatkan dengan baik penekatan-pendekatan yang dipakai dalam melihat masalah ini. SN diperhadapkan dengan Institusi gereja, sedangkan dua pendekatan yang dipakai oleh SN dan juga oleh Koalisi masyarakat ini berbeda dengan penekatan dan fungsi gereja. Pendekatan gereja seyogiannya adalah pendekatan moral-etis, sedangkan  antara SN dan Koalisi Masyarakat lebih pada pendekatan politis. Mengapa dikatakan politis, jelas karena SN menyampaikannya dalam di forum seminar yang dihadiri publik dalam tugas sebagai wakil rakyat yang bersamaan dengan jadwal reses. 

Gerakan sipil dalam gabungan koalisi, yang menuntut permintaan maaf SN kepada Gereja dan masyarakat NTT di sejumlah media  ini juga jelas sangat politis. Sementara institusi gereja selalu memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Setiap tindakan gereja selalu didasari oleh tiga tugas mendasar gereja yakni; Gereja sebagai Nabi, Gereja sebagai Raja dan Gereja sebagai Imam. Tudingan SN kepada gereja yang memanfaatkan LSM, untuk menolak investor dapat diartikan SN menunjuk  gereja sedang melakukan politik praktis. Sedangkan peran gereja dalam konteks persoalan ini, setiap tindakan dan usaha yang tidak memikirkan keselamatan manusia dan kelestarian alam, tentu akan gereja tolak. Ini adalah tugas kenabian gereja murni penilaiannya sekali lagi dengan moral-etis Kristiania.

Salah seorang tokoh Nusa Tenggara Timur (NTT) Petrus Selestinus  yang juga Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mendesak masyarakat, gereja, dan Pemerintah Daerah NTT memberikan sanksi sosial terhadap Ketua DPR RI Setya Novanto atas pernyataannya yang menghujat Gereja di sana. Sanksi sosial tersebut, katanya dapat dilakukan dalam bentuk ekskomunikasi atau pengucilan dalam segala bentuk hubungan sosial. (http://www.beritasatu.com/nasional/254730-hujat-gereja-tokoh-ntt-minta-setya-novanto-diberi-sanksi-sosial.html).

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Tambang dan Petrus Selestinus bertindak sekali lagi dalam pernyataan mereka dapat dilihat bahwa mereka memperhadapkan SN dengan Institusi gereja, padahal siapa SN sehingga dirinya harus diperhadapkan dengan  Institusi gereja ? Jika SN diperhadapkan dengan konstituennya  maka wajar bagi Koalisi Masyarakat untuk meminta SN untuk meminta maaf, karena tudingan yang disampaikan SN dianggap pemilihnya tindakan yang tidak bijak. Penempatan posisi Koalisi Masyarakat yang benar adalah menyampaikan tuntutan dan ketidakpuasannya atas nama dan untuk rakyat NTT dan bukan atas nama gereja.  

Apabila Institusi gereja “dipaksa” untuk menekan SN, agar meminta maaf atau melakukan tekanan secara politis, agar  diganti atau dicopot dari Ketua DPR RI, maka Institusi gereja sedang digiring untuk terlibat dalam pertarungan politik praktis, dan tidak secara langsung gereja didorong untuk tercebur dan berenang secara nyaman di dalamnya, ketika Institusi gereja dipaksa melakukan tekanan maka tidak secara langsung hierarki Gereja terlibat dalam politik praktis. 

Hakikat Gereja harus terhindarkan dari Politik praktis, karena politik praktis pada dirinya hanya bergerak sesuai dengan tuntutan politik untuk kekuasaan (politik kekuasaan). Politik kekuasaan berurusan dengan teknik dan organisasi untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Posisi Gereja dalam mengambil bagian dalam polemik ini sejatinya tanpa rasa takut bahkan bukan dibawah tekanan sedikitpun. Gereja harus berperan tegas dalam perang terhadap kemiskinan, pelecehan hak asasi manusia, ketidakadilan social, penindasan terhadap mereka yang lemah. Sehingga dalam konteks persoalan ini, Institusi gereja dalam melakukan sikap kritisnya, harus dapat dipastikan bahwa bukan semata-mata atas tekanan atau tuntutan koalisi masyarakat atau pribadi tertentu.

*Pemerhati Sosial-Politik

Senin, 09 Maret 2015

"REINVENTING PEMUDA INDONESIA"



                                      “REINVENTING ORGANISASI PEMUDA”
                                                              *Yoyarib Mau

Kata ‘reinventing’ memiliki berbagai dimensi makna: menemukan kembali (jatidiri, kepercayaan diri, potensi diri), memperbaiki (diri, tatanan, kinerja), mengembalikan (sesuatu yang hilang atau terlupakan atau terabaikan, perjalanan yang sedang menyimpang ke jalur yang benar), dan membangkitkan (kesadaran, tekad, semangat). Kata ini disematkan di depan kalimat organisasi pemuda, hal ini dikarenakan Pasca Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia - XIV  (KNPI), salah satu pimpinan OKP peserta kongres menghubungi via hand phone untuk membantu menghubungi salah satu tim sukses dari salah satu kandidat calon ketua umum, soal janji imbalan dukungan kepada salah satu calon yang belum diberikan.

Imbalan dukungan sudah menjadi sebuah kebiasaan yang hampir terjadi dalam setiap perhelatan perebutan pimpinan pucuk organisasi, baik partai politik, organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi kepemudaan. Kebiasaan ini dilakukan sangat sistematis biasannya diawali dengan “road show” ke sejumlah daerah sebelum kongres dilakukan sebagai bentuk sosialisasi diri, perkenalan serta mohon dukungan.

Jelang kongres ada deklarasi sang calon untuk memantapkan langkah sebagai calon, disaat inilah dilakukan ikatan dukungan dengan memberikan uang tiket bagi organisasi pendukung serta informasi bahwa disediakan tempat penginapan. Pada hari pelaksanaan kongres pimpinan organisasi pendukung kandidat akan diberikan kunci kamar penginapan dan sebagaian imbalan diberikan sebagai uang saku.

Puncak perhelatan kongres yakni acara pemilihan, nilai imbalan akan bertambah jika intensitas pertarungan diarena kongres semakin memanas karena konstelasi dukungan suara yang berubah. Keberadaan dukungan awal bisa mengalihkan dukungan kepada calon yang lain, tergantung kesepakatan tim sukses biasanya  kalau bukan karena posisi jabatan dalam struktur kepengurusan, maka nilai uang yang lebih besar dari calon sebelumnya. 

Kondisi ini merasuk dalam organisasi kepemudaan yang menyebabkan posisi tawar pemuda Indonesia dalam pembangunan nasional menjadi lemah serta mengalami degradasi peran, saat sebelum dan setelah kemerdekaan sumbangsi pemuda sangat jelas yakni berjuang untuk mencapai kemerdekaan, setelah kemerdekaan mengisi kemerdekaan dengan menganalisa persoalan-persoalan kebangsaan dan nasionalisme hampir di seluruh nusantara dan memberikana solusi dengan analisa yang memadai. Pemuda kini hanya berperan sebagai kurir pengantar pesan atau sebagai corong untuk menyampaikan informasi konstelasi politik, manuver lawan politik, kepada pimpinan organisasi dengan harapan setelah informasi di terima maka mendapatkan ongkos pulang.

Melihat fenomena sepak terjang Organisasi Kemasrakatan Kepemudaan (OKP) dalam perilaku berorganisasi seperti yang digambarkan diatas, maka dapat dilakukan hipotesa sementara bahwa, kekuatan pemuda tidak lagi terletak pada pemikirannya tetapi dilihat pada sebagaimana kuat pemuda mampu membayar, memberi mahar, bahkan seberapa lama mampu memelihara kawanan OKP. 

Perilaku ini tidak berjalan sesuai dengan skema strukurtur organisasi yang terdiri dari berbagai bidang kehidupan seperti; bidang ekonomi, bidang hukum, bidang pertanian, ada advokasi, bidang komunikasi. Bidang-bidang ini apabila berjalan ideal sesuai fungsinya maka akan mencerminkan wajah asli organisasi tersebut, namun yang terjadi adalah pengadaan struktur organisasi yang gemuk dengan tujuan untuk mengakomodir mereka yang telah memberikan dukungan suara. 

Keberadaan organisasi pemuda hari ini menghadirkan pertanyaan yang sederhana namun sangat sulit untuk dijawab, bagaimana membangun organisasi kepemudaan yang sesuai dengan jati diri pemuda sebagai bentuk mengisi kemerdekaan yang sudah dicapai oleh para pejuang ?

Seorang demonstran, dosen, penulis dan pencinta alam Soe Hok Gie (17 Desember 1942 – 16 Desember 1969), dalam kumpulan quotesnya mengatakan bahwa; "Mimpi saya yang terbesar, yang ingin saya laksanakan adalah, agar mahasiswa Indonesia berkembang menjadi "manusia-manusia yang biasa". Menjadi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang bertingkah laku sebagai seorang manusia yang normal, sebagai seorang manusia yang tidak mengingkari eksistensi hidupnya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pemuda dan sebagai seorang manusia." (http://uniqpost.com/76456/kumpulan-quotes-soe-hok-gie/).

Mimpi sang demonstran sepertinya tidak lagi berlaku bagi pemuda Indonesia saat ini, bahkan Soe Hok Gie menambahkan, Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat. Karena itulah kami naik gunung.” Jalan pemikiran Soe Hok Gie mungkin dipandu oleh ungkapan yang selalu disematkan bagi pemuda yakni; pemuda sebagai tulang punggung bangsa. Keberadaan tulang yang kuat akan menampilkan pemuda yang kokoh, tangguh. Kenyataannya tulang pemuda terlihat kropos tak berisi, hanya memikirkan berapa “tarikan” yang diperoleh, kata “tarikan” dijadikan padanan kata atas besar imbalan yang diperoleh dari sebuah pertemuan atau kegiatan organisasi kepemudaan. 

Realitas tulang kropos bukan pengertian secara literal tetapi lebih pada matinya kreatifitas berorganisasi sebagaimana dikatakan oleh Soe Hok Gie soal manusia normal, manusia normal selalu mengedepankan manusia sebagai makhluk yang berakal. Akal sebagai modal untuk hidup, menciptakan kreatifitas, berpikir sebagai tujuan mulia untuk membangun bangsa. 

Arus balik dari pemuda hari ini dalam organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan telah mengalami pergeseran, pergeseran dari perilaku pemuda dan mahasiswa kekinian dalam  organisasi kepemudaan ada beberapa hal; Pertama, kegiatan organisasi hanya sebagai ajang selfie dengan menggunakan atribut organisasi untuk di pamerkan melaluoi media sosial atau dapat dipajang sebagai hiasan dinding di rumah/kantor. Kedua, berburu jabatan struktur organisasi sebagai keperluan pemenuhan curiculum vitae / daftar riwayat hidup guna kebutuhan lamaran pekerjaan bahkan kebutuhan bergaining politik di partai politik. Ketiga, sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, karena dengan berada dalam struktur organisasi, dengan mudah untuk mengelola alokasi anggaran pemerintah bagi pembinaan kepemudaan. Sebagai pengurus organisasis dengan mudah dapat membangun hubungan dengan pemerintah atau swasta untuk mendapatkan proyek, membuat proposal kegiatan untuk mendapatkan dana perusahaan (CSR) atau dapat beriklan dalam kegiatan (event) yang diadakan. Keempat, sebagai sarana menghimpun basis untuk dukung-mendukung dalam pileg, pilpres dan pilkada.

Daya magis OKP saat ini menghadirkan orientasi ekonomi (pragmatisme material), sangat menggangu serta membangun budaya organisasi yang akan menyuburkan suap-menyuap, karena ada sebab-akibat adanya transaksional sebagaiamana hukum ekonomi terdapat permintaan (demand) dan penawaran (supply). Kebiasaan ini mendorong para pemuda untuk berada dalam organisasi pemuda tidak lagi berpikir untuk menjalankan ide dan gagasan untuk membangun bangsa, tetapi arah orientasi berorganisasinya adalah meraup keuntungan. 

Kemudian organisasi kepemudaan dalam setiap perhelatan pergantian kepengurusan, tidak lagi ada panggung untuk adu argumen, ide dan gagasan, tetapi lebih pada adu energi uang, siapa yang lebih besar membeli suara dialah yang akan menjadi pucuk pimpinan. Pola ini kemudian berujung pada dualisme kepemimpinan organisasi kepemudaan, karena kelompok yang tidak puas memilih untuk melakukan kongres/musyawarah tandingan, bahkan lebih radikal dengan mendirikan organisasi baru dengan nama yang baru tetapi motif dan perilaku organisasi masih tetap sama.

*Pemerhati Sosial - Politik