Kamis, 09 Oktober 2014

"ARUS BALIK REVOLUSI GOLKAR"



“ Arus Balik Revolusi Golkar”
*Yoyarib Mau

Hasil perolehan kursi DPR-RI Golkar  menempati posisi kedua setelah PDIP dengan perolehan suara PDI Perjuangan 109 kursi, Golkar 91 kursi, Gerindra 73 kursi, Demokrat 61 kursi, PAN 49 kursi, PKB 47 kursi, PKS 40 kursi, PPP 39 kursi, NasDem 35 kursi, Hanura 16 kursi. Total keseluruhan 560 kursi. Adanya kegagalan Golkar sebagai pemain lama yang tidak dapat mengusung calon, kemudian bergabung sebagai salah satu partai pengusung dari paket Prabowo-Hatta. Pilihan pahit memberikan dukungan bagi Prabowo-Hatta menjadi polemik internal Golkar. Pasca pemilu presiden Golkar bermanufer untuk mematenkan koalisi partai-partai pendukung Prabowo-Hatta. Golkar mengkomandai kebersamaan partai-partai pendukung Prabowo-Hatta dengan membangun koalisi permanen dengan nama Koalisi Merah-Putih (KMP).

Pergerakan Golkar dalam mengambil alih kendali KMP pasca putusan MK, 21 September 2014 menjadi embrio arus revolusi balik dimulai, ketika pertemuan yang biasa dilakukan bersama di rumah polonia dan bergeser ke rumah politisi senior Golkar Akbar Tanjung pada 10 September 2014, kemudian dilanjuti dengan penandatangaanan kesepakatan koalisi permanen di parlemen di Tugu Proklamasi. Gejolak yang terjadi di dalam internal Golkar apakah tetap dalam KMP atau bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KHI). Agung Laksono (AL) yang awalnya ngotot agar Munas dipercebat menjadi kendor dan tidak terdengar lagi gaungnnya. Dan tetap mengikuti agenda Munas yang akan berlangsung pada 2015, prestasi dan kemampuan elit Golkar mampu membenamkan kekacauan faksi internal, hal ini disebabkan karena Aburizal Bakrie (ARB) bersandar kuat dibahu Akbar Tanjung. Akbar Tanjung sebagai perekat bagi faksi-faksi partai Golkar, saat Akbar Tanjung menjadi Ketua Umum Partai Golkar disaat yang sama Prabowo Subianto juga terlibat dalam kepengurusan Partai Golkar, sehingga ada hubungan emosional yang kuat.

Sejarah keberadaan Golkar sebagai partai penguasa berjalan seiring dengan keberadaan pemerintahan Soeharto selama 32 tahun. Setelah reformasi Golkar mengalami persoalan internal dimana selalu hadir faksi-faksi dalam tubuh Golkar sehingga sulit bagi partai ini memenangkan kekuasaan secara mutlak,  Golkar berusaha untuk kembali ke panggung kekuasaan, walau hanya menguasai pimpinan DPR-RI pada periode 2004-2009. Sedangkan pada periode 2009-2014 Golkar tidak mendapatkan posisi strategis sebagai ketua, hanya menempati wakil ketua  DPR-RI yang ditempati Priyo Budisantoso dan wakil ketua MPR-RI Hajriyanto Y. Thohari. 

Menjadi pernyataan penting dalam pembahasan opini ini, mengapa Partai Golkar sangat berkepentingan untuk mengendalikan Koalisi merah Putih ? Giovani Sartori membuat defenisi atas partai politik secara longgar yakni kelompok politik apa saja yang ikut serta dalam perilaku dan mampu menempatkan orang-orang dalam jabatan-jabatan publik, tujuan didirikannya partai politik mendapatkan kekuasaaan politik dan mengontrol proses perumusan kebijakan, karena itu partai politik biasannya memiliki lebih dari satu tujuan atau kepentingan dalam masyarakat, dan pada tingkatan tertentu mereka berusaha mengagregasikan berbagai tujuan dan kepentingan (The Golkar Way – Akbar Tanjung – Gramedia).

Arus APBN
Defenisi Sartori jelas memberikan gambaran bahwa keberadaan partai Golkar dalam KMP tidak sekedar sebagai partai yang diibaratkan sebagai sapi yang ditusuk hidungnya untuk mudah di tarik kemana-mana. Habitat Golkar adalah berada dalam lingkaran kekuasaan, mengalami kemunduran ketika tidak ada dalam kekuasaan hal ini dibuktikan dengan beberapa hal yakni perolehan kursi DPR-RI yang menurun, gagal mengusung kader partai Golkar dalam pemilu presiden 2014.  Strategi Partai  Golkar saat berkuasa adalah selalu berusaha menempatkan sejumlah kader Golkar dalam berbagai struktur pemerintahan maupun organisasi sosial kemasyarakatan, dengan tujuan agar mampu mengagregasikan program kerjanya dengan anggaran negara, Contohnya posisi pimpinan organisasi kemasyarakatan seperti KNPI dan laiannya di pusat hingga daerah selalu saja ditempati oleh kader Golkar, KADIN, HIPMI dan organisasi profesional lainnya yang berpeluang untuk mengakses program pada pemerintah serta mengelola dana bantuan/dana pembinaan dari pemerintah.

Pola ini yang dijalanakan oleh Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten di saat berkuasa mengelola dana bansos dengan memberikan hibah dana tersebut, setiap tahun diduga mengalir ke Dinasti Atut bersama kroninya. Pada tahun 2011 lalu, dana hibah yang dianggarkan mencapai Rp 340,463 miliar lebih dan bansos mencapai Rp 51 miliar. Namun, sebagian dana hibah itu mengalir ke lembaga yang dipimpin keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bersama kroninya. menurut hasil investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Aliansi Lembaga Indendepen Peduli Publik (ALIPP). Dana hibah 2011 itu mengalir ke Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebesar Rp 1,85 miliar. Organisasi ini dipimpin Aden Abdul Khalik yang merupakan suami dari adik tiri Atut yakni Lilis Karyawati Hasan. Selain itu lembaga Taruna Siaga Bencana (Tagana) Banten yang dipimpin Andika Hazrumi, putra pertama Atut, menerima dana hibah 2011 senilai Rp 1,75 miliar.

Model penguasaan seperti ini hanya dapat dilakukan ketika ada dalam puncak kekuasaan, Golkar pada periode kepemimpinan Aburizal Bakrie (ARB) mengalami kemunduran karena tidak berada di puncak kekuasaan untuk mengendalikan sejumlah anggaran proyek, sehingga sejumlah janji ARB tidak dapat diwujudkan seperti membangun kantor Golkar sekian lantai, pergantian ganti rugi terhadap korban lumpur lapindo yang tidak terwujud. ARB terlilit utang perusahaan yang begitu besar sehingga jika ada di kekuasaan maka bisa mengalihkan utang tersebut menjadi utang negara. Kebiasaan ini menjadi mental yang terpola sejak orde baru yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan SBY, akan tetapi kehadiran Jokowi dengan ide revolusi mental ingin melibas perilaku buruk ini, sehingga keberadaan Golkar yang hanya bisa kuat dan besar karena pola orde baru tersebut merasa terancam.


Arus Balik Revolusi
       Golkar perlu melakukan perjuangan kontra revolusi mental untuk tetap menikmati kenyamanan berkuasa, melakukann konsolidasi  terhadap sejumlah partai adalah hal yang tidak mudah, dalam revolusi yang harus di lakukan adalah meluluhkan sistem serta lembaga yang berkuasa untuk kemudian mengendalikan kekuasaan maka Golkar bekerja keras untuk meloloskan UU MD3 (Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD) untuk menjegal PDIP sebagai partai pemenang pemilu yang secara otomatis menempati posisi Ketua DPR-RI alhasil Golkar yang menempaati posisi Ketua DPR-RI, kemudian meloloskan UU Pilkada dimana Pilkada Gubernur, Bupati/Walikota tidak lagi dilakukan secara langsung tetapi dilakukan oleh DPRD saja, dan mengubah situasi pemilihan DPD yang seharusnya dimenangkan oleh DPD, tetapi Golkar mampu memanfaatkan kader-kader Golkar di DPD seperti Ibrahim A. Medah, Paul Liyanto, Fahira Idris,Gusti Kanjeng Ratu Hemas yang kemungkinan besar memilih mendukung paket yang diusung KMP.   

            Penguasaan sejumlah jabatan politik yang strategis merupakan indikator keberhasilan arus balik revolusi Golkar karena telah bekerja keras mengurangi taring kekuasaan revolui mental dan meningkatkan aset jabatan dan keuntungan politik, dengan menerapkan prinsip ekonomis psikologis yakni dengan dana terbatas yang di peroleh dari Partai Gerindra yang galau dan sakit hati akibat kekalahan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Geindra dan Partai kecil lainnya tidak sadar bahwa arus Revolusi Golkar ini seperti pedang bermata dua, yang bisa menusuk ke KIH dan ke dalam KMP sendiri dimana Golkar pelan-pelan membunuh Gerindra dan KMP lainya, karena rakyat akan menilai bahwa penyebab utama kekacauan politik dalam negara berawal dari perilaku Gerindra dan Partai koalisi lainnya yang mengusung Prabowo-Hatta yang tidak menerima kekalahan dalam pemilu presiden 2014 yang dimenangkan Jokowi-JK.

*Pemerhati Sosial-Politik

Sabtu, 27 September 2014

"Politik Rasa Iba SBY"

“POLITIK RASA IBA”
*Yoyarib Mau

Pasangan kandidat SBY – Boediono yang memperoleh suara pemilih berkisar 50% lebih dalam pemilu President RI pada rabu, 08 Juli 2009 , hasil yang diperoleh terpaut jauh dari dua pasangan kandidat lainnya. Walaupun ada banyak kelemahan dalam pemilu President tahun terkait DPT (Daftar Pemilih Tetap), namun proses pemilihan dapat berjalan lancar tanpa ada kekacauan.

Indonesia memilih President yang kedua kalinya secara langsung pasca reformasi 1998, kali ke dua ini mampu menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia telah menjadi salah satu negara Asia yang telah memajukan demokrasi. Demokrasi hingga saat ini diyakini oleh sebagian negara sebagai salah satu konsep terbaik untuk mensejahterakan rakyat.

Dalam proses menuju kekuasaan ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh para pasangan untuk bisa menarik simpati masyarakat. Tahapan awal melalui pemilu legislative bagi partai politik untuk mencapai 20%  sebagai syarat untuk mencalonkan President, dan tahapan yang menarik dan menyita banyak energi yakni pendeknya masa kampanye yang hanya berlangsung sebulan, menarik adalah dalam kampanye pemilu president tahun ini model kampanye dilakukan dengan debat terbuka yang di pandu oleh para akademisi dan professional yang berkompeten serta disiarkan langsung melalui media massa.

Para kandidat capres atau cawapres dapat memaparkan visi, misi, serta program kerja apabila terpilih nanti, dan para kandidat bisa saling menyanggah dan memperdebatkan pemaparan yang di sampaikan kandidat lain yang dipandu oleh moderator semuanya sangat demokratis, dalam perdebatan tersebut ada kandidat yang saling menuding dan menyudutkan namun mengakhirinya dengan jabatan tangan seraya memaafkan.

Rakyat dapat menyaksikan secara langsung dan memberikan dukungan bagi kandidat yang didukungnya bahkan menaru rasa simpati dan rasa iba bagi kandidat yang didukungnya, pasangan kandidat yang paling banyak di pojokan adalah incumbent Susilo Bambang Yudoyono, kedua pasangan kandidat yang menyerang SBY-Boediono yakni Megawati-Prabowo dan M. Jusuf Kalla-Wiranto, bahkan sejak Pemilu legislative Megawati sudah menyerang SBY dengan program BLT-nya sedangkan JK mengkritisi SBY yang terkadang lamban dalam memutuskan sebuah keputusan harus melalui rapat berkali-kali dengan cabinet.

Pemojokan tidak hanya dilakukan terhadap SBY tetapi cawapres Boediono juga mendapatkan bagiannya dengan menstigmanya sebagai kaki tangan asing yang akan menerapkan mashab ekonomi neoliberal, dan yang tak luput adalah  Istri-istri pasangan kandidat, istri SBY diberitakan tidak berkerudung jadi tidak pantas menjadi Ibu negara   sedangkan Istri Boediono diisukan sebagai seorang penganut Katolik, dan  Boediono sendiri adalah penganut Kejawen, isu-isu ini ditujukan bagi pasangan ini tetapi isu-isu ini dilabelkan bagi pasangan ini.

Menjelang dua hari sebelum pemilu president kedua kandidat pasangan dengan nomor urut satu (1) dan tiga (3) melakukan konferensi pers dan mengancam akan melakukan boikot dengan tidak menyertakan diri dalam pemilu president jika tidak ada pengumuman dari KPU mengenai Daftar Pemilu Tetap (DPT) secara transparan, tindakan ini membuat resah kandidat incumbent.

Pemojokan dan isu-isu yang menyudutkan, menyalahkan kandidat lain menjadi keuntungan bagi kandidat yang mengalami hal tesebut, bagi rakyat hal ini mengurangi rasa simpati bagi incumbent tetapi bagi kelompok masyarakat tertentu yang tidak setuju dengan memojokan atau sering dibahasakan menzalimi orang lain, rakyat melihat hal ini tidak baik karena membangun permusuhan dan tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Kemampuan untuk membangun citra dengan kondisi ini membuat keuntungan tersendiri bagi para petarung.

Ketika Korupsi menerpa kader-kader Partai Demokrat yang dilakukan secara berjamaah terstruktur maupun pribadi membuat sang SBY gusar, Nazarudin yang menjadi kambing hitam dalam kasus proyek Wisma Atlet Sea Games XVI, mengapa jadi kambing hitam karena korupsi itu dilakukan di kementrian yang nota bene Menteri Andi Malarangeng adalah Pengurus Partai Demokrat menutup mata tanpa mengetahui bawahannya melakukan deal-deal proyek dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Nazarudin. Ansaman pun diterima Nazarudin hal ini diakui oleh Nazarudin yang mengaku diancam akan dibunuh agar tidak lagi membongkar keterlibatan elit Partai Demokrat (PD) dalam kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan korupsi terkait PT Anugerah Nusantara (www.detiknews.com kamis, 07/07/2011).

Waktu kasus ini terkuak ke permukaan semua berusaha membela Nazarudin dengan menyerahkan kepada Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh internal Partai Demokrat tanpa hasil yang dipublikasikan, tarik menarik antar faksi pun tercipta di tingakt kepengurusan pengurus pusat kemudian berujung dengan pencopotan Nazarudin dari jabatan Bendahara Umum Partai Demokrat, namun ketika nama-nama petinggi demokrat diungkit ke permukaan akan keterlibatan mereka makahal yang sama juga  diungkapkan oleh Mustofa Nahrawardaya. "Soalnya Nazar tahu banyak soal aliran uang di PD, dan kini terus meniupkan terompet tentang aliran dana haram ke sejumlah elit PD. Apalagi sekarang sudah menyentuh petinggi Polri," kata Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) (www.detiknews.com kamis 07/07/2011).

Isu ini membuat geram para petinggi partai democrat termasuk SBY memerintahkan untuk penangkapan terhadap Nazarudin dilakukan sedangkan koruptor lain yang melarikan diri seperti Nunun Nurbaitie tidak dilakukan perintah keseluruhan untuk semua koruptor dan hanya Nazarudin yang disebutkan, apakah hanya karena ketakutan akan aib petinggi Demokrat di publikasikan  kepublik sehingga mereka merasa terpojok di zalimi sehingga perintah tegas dengan alasan kepentingan negara ?  

Menjadi pertanyaan yang menarik adalah “apakah budaya politik rasa iba menjadi pola yang tepat dalam perpolitikan Indonesia?, jawaban yang dapat diberikan sangat paradoksal karena dalam konteks tertentu hal ini dapat dibenarkan, tetapi pada kontkes tertentu pertanyaan ini tidak relevan. Sejarah memberikan referensi bahwa kemenangan PDI-P dalam pemilu 1999 pasca orde baru karena figure Megawati sebagai putri proklamator Bung Karno. President I yang saat berkuasa di puja masyarakat tetapi kemudian dimusihi bahkan disingkirkan, dikucilkan oleh rezim orde Baru, puncak nya pada tragedy 27 Juli 1996 dimana intervensi penguasa saat itu.

Inisiatif Peristiwa dan perilaku ini memupuk rasa simpati terhadap Megawati, hal ini membuat rakyat menaruh rasa prihatin dan rasa ibanya pada pemilu 26 Juli 1999 PDI-P memenangi Pemilu legislatif dengan perolehan suara mencapai 35.689.073 suara atau 33,76 % (Kompas, 29 Juni 2009).

SBY dalam perjalanan karier politiknya hampir memiliki kemiripan yakni mengalami kemelut politik karena merasa  tidak dipercaya lagi pada masa kepemimpinan Megawati, sehingga membuatnya mengundurkan diri dari Menko Polkam, keputusan ini membuat rakyat merasa kasihan dan menaruh rasa iba terhadap SBY. Momentum ini membuat SBY berinisiatif bersama-sama teman-temannya membidani lahirnya Partai Demokrat, dan Pengunduran diri SBY dan maju bersama JK sebagai Cawapres membuat Megawati geram dn menyindir mereka sebagai “bajing loncat” membuat rasa simpati rakyat terhadap dirinya kemudian pasangan ini memiliki suara terbanyak pertama pada putaran pertama dan pada putaran kedua menang dengan perolehan suara 78,22 % mengungguli pasangan Mega-Hasyim.

 Budaya politik dapat diambil dari fakta-fakta yang dialami bahkan tanpa sadar dilakoni oleh politisi, hal ini dianalisa dianggap sebagai sesuatu yang ideal dan dapat di terapkan dalam perilaku politik (political behavioral) James Bryce mengungkapkan bahwa; ”terdapat ketetapan dan keseragaman pada berbagai kecenderungan dalam sifat manusia, yang memungkinkan kita beranggapan bahwa tindakan seseorang pada suatu saat selalu dikarenakan oleh sebab-sebab yang sama, yang telah pula menentukan tindakan-tindakan mereka pada waktu sebelumnya” (SP. Varma 2007) pemikiran ini jika di kaitkan dengan fakta-fakta yang dialami oleh para President terpilih maka ada kecenderungan yang dapat dijadikan salah satu alasan keterpilihan president ditentukan  oleh rasa iba atau rasa simpati rakyat karena diri salah satu kandidat dizalimi atau di pojokan.

Sifat ini dapat dijadikan salah satu dalil politik bahwa menempatkan diri sebagai korban yang dizalimi atau dikucilkan oleh lawan politik dapat menguntungkan bagi diri yakni menarik rasa simpati atau rasa iba dari rakyat. Dan ini menjadi selera atau keinginan rakyat, pasca pemilu president 2009, Andrinof Chaniago menuturkan bahwa “dalam memilih rakyat menempatkan porsi kepribadian calon lebih besar ketimbang soal kemampuan calon, dengan 80 % pemilih berpendidikan SLTP ke bawah, pilihan lebih ditentukan oleh factor selera” (Kompas 9 Juli 2009). Jika dikaitkan dengan proses menuju pemilihan president yang kita lalui saat ini maka dapat di benarkan bahwa  perolehan suara yang di peroleh SBY- Boediono, pemojokan terhadap  kepribadian yang dimiliki oleh pasangan kandidat nomor urut 2 (dua) yang selalu disudutkan,  hal ini pulalah yang mampu dicitrakan pada diri pasangan kandidat yang memperoleh suara terbanyak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat manusia Indonesia, memiliki salah satu kecenderungan politik untuk memilih adalah memilih karena rasa iba atau simpati terhadap kandidat tertentu yang mengalami pemojokan atau disudutkan dan bukan karena memilih berdasarkan kemampuan calon.    

 Sikap SBY yang mencoba bersikap tegas dengan memerintahkan penangkapan terhadap Nazarudin walaupun sangat diskriminatif karena ada sejumlah nama yang terlibat korupsi dan melarikan diri tidak diperintahkan untuk penangkapan, sikap ini diambil untuk kembali merebut hati rakyat atau memelas hati rakyat untuk memiliki rasa iba kepada dirinya yang telah berkeras untuk melakukan penangkapan terhadap dirinya. Padahal jika dirunut dari setiap sikap politik yang dilakukan sebelumnya hampir memiliki motif yang sama yakni di saat diri dan kepentingan kelompok terancam dan terpojok maka SBY bersuara.

Padahal jika ditilik dengan seksama perintah ini sebenarnya lebih pada kepentingan pribadi dan kepentingan partai demokrat dalam penegakan citranya dalam menghadapi pemilu 2014 dan bukan semata-mata untuk kepeduliaan terhadap rakyat, karena sikap tebang pilih dalam penyelesaian kasus korupsi di tanah air ini….  

*Pemerhati Sosial-Politik

Senin, 22 September 2014

"TEOLOGI KERAMAHAN DAN KONFLIK KEAGAMAAN"



“Teologi Keramahan dan Konflik Keagamaan”
*Yoyarib Mau

Ahlussunnah (Sunni) dan Syi’ah dua aliran besar mazhab ini kerap kali terlibat konflik kekerasan satu sama lain, sebagaimana yang kita saksikan di negara-negara seperti Irak dan Lebanon. Mazhab Syiah berpusat di Iran, dan Mazhab Sunni berpusat di Arab Saudi,  masing-masing Mazhab keagaaman memiliki pasukan para militer yang diperlengkapi dengan senjata. Setelah jatuhnya Saddam Husein, Muqtada al-Sadr, seorang ulama Irak karismatik, muncul sebagai salah satu pemimpin negara yang paling banyak dibicarakan Syiah. Al-Sadr adalah putra dari Grand Ayatullah Muhammad al-Sadr, yang tewas pada tahun 1999. Pada Juni 2003, ia membentuk kelompok milisi, Tentara Mehdi bertujuan melindungi otoritas keagamaan Syiah di kota suci Najaf. 

Tentara Mehdi terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan AS pada bulan Agustus 2004 di Najaf. Permusuhan antara Tentara Mahdi dan pasukan AS di Najaf dan tidak berhenti sampai Ayatollah Sistani menyatakan gencatan senjata. Pada bulan Maret 2008 selama Pertempuran Basra, Gerakan Sadr melancarkan kampanye pembangkangan sipil secara nasional di Irak untuk memprotes penggerebekan dan penahanan terhadap Tentara Mahdi. Membentuk kekuatan untuk menghalau penyerangan Israel ke Gaza. Pasukan ini juga yang bergabung dalam milisi Syi’ah yang dijuluki “Brigade Damai,” untuk melindungi tempat ibadah kaum Syiah dari serangan pejuang Sunni Wahabi yang tergabung dalam pasukan ISIS. 

Oraganisasi sipil dengan naman Hizbullah, juga adalah organisasi politik dan paramiliter dari kelompok Syiah yang berbasis di Libanon. Hizbullah didirikan pada tahun 1982 dan mempunyai pengaruh besar dalam politik Libanon. Hizbullah kemudian dianggap sebagai cermin gerakan perlawanan di dunia Arab dan Muslim dunia. Berdirinya organisasi Hizbullah tidak terlepas dari paham Syi’ah, yang berkiblat ke Madrasah Ad-diniyah Najaf dan partai dakwah Islam yang diketuai oleh Muhammad Baqir As-Sadr di Irak. Lembaga ini telah mencetak generasi-generasi militan Syi’ah di Lebanon. Satu diantaranya adalah Musa As-Sadr. Organisasi ini sering disebut  sebagai kaki tangan rezim Syiah Iran di Lebanon, yaitu Milisi Syi’ah Hezbollah.

Umat Islam sebelumnya hanya dua puak besar yaitu Sunni dan Syi'ah, kemudian dalam perjalanan waktu menjadi tiga puak yaitu Sunni Wahabi, Sunni Asy'ari Maturidi, dan Syi'ah, Sunni Wahabi adalah hasil bentukan kaum Khawarij yang dalam sejarah Islam dianggap sebagai anak panah yang keluar dari busur, Nama atau sebutan Wahabi diberikan kepada kelompok ini karena pendiri mazhab Wahabi. Muhammad Abd al-Wahhab yang menanamkan paham dan ajaran-ajarannya dengan kekerasan sehingga tanpa rasa risih menuduh orang yang menolaknya sebagai orang kafir dan syirik, yang boleh dibunuh atau membongkar kuburan dan meratakannya dengan tanah dan merusak bangunan mesjid, kalau itu dianggapnya merupakan tempat yang membawa kepada kemusyrikan

Keberadaan wahabi melahirkan gerakan transnasional seperti Hizbut Tahrir (menginginkan sebuah negara transnasional, negara Pan Islamisme Internasional dalam bentuk khilafah, yang sistem politiknya mengacu pada al-Quran dan hadis.), Tarbiyah (gerakan dakwah untuk ntuk menegakkan syari’at Allah di muka bumi ini), Ikhwanul Muslimin (gerakan persaudaraan muslim gerakan rabbaniyah dengan kehidupan syariat Islam berjalan dalam suatu negara).
 
Ada kelompok lain yang dalam perkembangan menggabungkan gerakan Salafi-Wahabi menjadi gerakan Islam yang radikal yang sudah bermetamorfosis menjadi teroris seperti Al-Qaeda (kelompok ekstrimis Islam ini didirikan pada tahun 1989 oleh Osama bin Laden), Mujahidin, Taliban (kelompok teroris yang berbasis di Afganistan juga eksis di Pakistan. Taliban adalah organisasi teroris didirikan oleh suku Pashtun), kelompok teranyar yang mengkoordinir pasukan ISIS di wilayah Suriah dan Utara Irak saat ini yakni Kelompok Jabhat al-Nusra, yang dianggap mempunyai afiliasi dengan  Al Qaeda.

Etnik Yazidi adalah kelompok etnoreligius yang sebagian besar berbahasa Kurdi (bagian dari bahasa Kurmanji) dan merupakan golongan minoritas yang mendiami Irak. Secara historis, sebagian besar kelompok ini telah mendiami Irak (terutama propinsi Niniveh, Irak utara) yang pernah menjadi bagian dari Asyur kuno dan ibukota Kekaisaran Neo-Asyur. Kepercayaan Yazidi berakar pada kepercayaan Zoroastrianisme kuno dan tasawuf atau pada agama Persia yang bercampur dengan unsur-unsur tradisi keagamaan Mesopotamia/Assyrian pra-Islam, Mithraisme, Kristen dan Islam.

Selain konflik aliran juga konflik suku/etnies Kurdi itulah nama kesatuan etnik yang berada di wilayah Timur Tengah, suku itu tidak termasuk dalam jajaran etnik Arab dengan bahasa yang berbeda pula dari bahasa Arab, yaitu bahasa Kurdi. Orang Kurdi hidup di wilayah Kurdistan; yang meliputi bagian negara Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Di Irak, suku ini merupakan suku kedua terbesar setelah Arab. Kurdistan Worker’s Party Kelompok teroris ini berdiri 27 November 1978 dan berbasiskan di Turki. Wilayah operasinya selain di Turki juga di Iran, Suriah dan Irak. Mereka mempunyai tujuan untuk memerdekakan negara Kurdi pasukannya bernama Peshmerga Kurdi. 

Untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah terutama meredam kekuatan ISIS maka AS lewat Menlu John Kerry melakukan diplomasi luar negeri untuk menyerang ISIS maka sepuluh negara Arab termasuk Saudi Arabia sendiri sepakat mendukung Amerika Serikat memerangi Negara Islam atau Islamic State. Saat ini, AS berupaya membangun koalisi internasional untuk membasmi Negara Islam. Selain Arab Saudi, negara Arab lain yang turut bergabung dalam koalisi internasional ini adalah Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab, sedangkan Turki menolak untuk melakukan serangan kepada ISIS.

Wahana Teologi Keramahan

Dimana posisi Indonesia sebagai negara yang penduduknya pemeluk Islam terbesar dunia dalam memberikan kontribusi bagi penyelesaian konflik Timur-Tengah ?  apakah cukup memberikan pernyataan bahwa Indonesia cenderung mementingkan penyelesaian akar atau sumber permasalahan di Irak dan Suriah ketimbang pendekatan militer semata ? Menurut T.R Gurr, kekerasan yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh ideologi. Kekerasan yang sangat besar pengaruhnya mungkin saja hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang memiliki ideologi berbeda. Perbedaan ideology antar kelompok kecil dalam masyarakat dapat memunculkan kekerasan, apabila tidak ada media atau wahana yang digunakan untuk menyalurkan peran sertanya dalam kelompok yang lebih luas (ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/.../2834).

Indonesia perlu menawarkan wahana teologi yang tepat untuk dapat menyelesaikan akar persoalan konflik antar mazhab di Timur-Tengah, tentunya Indonesia harus mampu menunjukan dalam negara Indonesia sendiri bagaimana kehidupan masyarakatnnya yang plural/majemuk dengan berbagai mazhab dan aliran kepercayaan yang jauh lebih banyak dari yang ada di negara-negara Timur Tengah. Indonesia memiliki budaya toleransi dan gotong royong yang sering diekspresikan melalui keramahan antar umat beragama, sebagai bentuk ziarah bersama ke masa depan, dimana perilaku keramahan dengan anti kekerasan dibangun sebagai spritualitas bersama yang disumbangkan bagi kemanusiaan.

Wahana Demokrasi

            Setiap masyarakat yang lahir dan besar di bumi Pancasila mendapatkan pengakuan konstitusional dalam UUD 1945, yakni; mengatur melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Membangun keramahan negara perlu mendapatkan dukungan konstitusaional, agar setiap warga negara menegakan konstitusi dengan menghargai setiap tumpah darah Indonesia. Indonesia telah bertemu dengan demokrasi dan bahkan telah menjamin bahwa pelaksanaan demokrasi di tanah air telah berjalan dengan baik yang dapat dibuktikan dengan hidup berdampingan antar umat beragama. 

Pemeluk Islam di Indonesia terbanyak dari negara-negara lain di dunia, Keberuntungan Indonesia adalah Islam Indonesia menerima dan menjalankan Demokrasi secara baik. Selain penganaut Islam ada penganut Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu, bahkan agama-agama tradisional yang belum diakui tetapi dapat menjalankan ritual keagamaannya. Penganut agama lain diharapkan peran sertanya dalam kehidupan bermasyarakat untuk membantu dan bersama-sama dengan Islam untuk sungguh-sungguh bertemu dengan Demokrasi. Sehingga menjadi modal dasar bagi NKRI tampil dimata dunian sebagai wahana dunia untuk menciptakan kedamaian dunia, tidak harus mengirim pasukan untuk menciptkan kekerasan baru, tetapi cukuplah Indonesia hadir dengan diplomasi teologi keramahannya.

*Pemerhati Sosial-Politik