Minggu, 20 Juli 2014

"Anomali POT Bunga Politik"

“Anomali POT Bunga Politik”
*Yoyarib Mau

            Masyarakat Persehatiaan Orang Timor (POT) adalah Orang Timor sebagai penduduk asli yang mendiami Pulau Timor di NTT yang meliputi: Kab. Belu, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Kupang dan Kota Kupang. Menarik dari ormas POT adalah bukan lembaga atau institusi politik namun dalam setiap perhelatan politik selalu hadir dan memberikan partisipasi politik, partisipasi politik POT teranyar dalam pemilu legislatif yang telah berlalu, POT secara resmi memberikan dukungan politiknya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta pada 26 Mei 2014 di depan Kantor DPD Partai Gerindra Provinsi NTT.

            POT memiliki basis pemilih yang cukup real dari jumlah pemilih NTT yang terdaftar sebagai DPT sebanyak 3.1 juta. Pemilih yang mendiami Pulau Timor yang juga merupakan basis POT, hasil pemilu presiden 09 Juli 2014 yang lalu, dari jumlah pemilih yang ditetapkan sebelum pemilu legislatif sumber KPUD-NTT di beberapa kabupaten yang merupakan basis POT tersebar, seperti di Kab. Kupang 201.395, TTS 289.534, TTU 151.176, Belu 247.354 di tambah dengan sebagian basis POT yang bermukim di Kota Kupang maka dapat diprediksi berkisar 1 juta pemilih.

            Dukungan basis ini tidak sejalan dengan harapan yang hendak dicapai oleh POT, saat sesumbar yang disampaikan dalam deklarasi dukungannya kepada Prabowo-Hatta. Hasil rekapitulasi perolehan suara pemilu presiden di NTT. Prabowo Subianto -Hatta Rajasa hanya memperoleh suara 769.391 suara atau 34,08%, padahal idealnya jika POT mendukung pasang ini maka 30% suara yang di peroleh ini berasal dari basis POT, sebelum ditambah dengan basis Prabowo-Hatta di kabupaten lain yang bukan basis POT. Kenyataan yang terjadi pada pemilu presiden yang telah berlalu suara pasangan Prabowo-Hatta di kab/kota basis POT hanya 362.304, harapan untuk menggarap suara di basis POT tidak mencapai 50% .

            Realitas politik ini menghadirkan beberapa pertanyaan yang cukup mendasar bahwa, mengapa POT tidak berhasil mendapatkan tempat di hati masyarakat Timor ? POT ini dibentuk untuk apa dan siapa ? Deklarasi dukungan POT untuk Prabowo-Hatta dapat diberi kesimpulan sementara bahwa pemilih di NTT dapat digarap untuk memilih calon tertentu karena aspek rasional psikologis pendukungnya.

            Tobias Basuki Staf Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional CSIS memberikan karakterisasi pemilih; 1. Pemilih merupakan masa mengambang yang siap diarahkan penguasa. 2. Pemilih oportunis yang menunggu insentif material (menunggu serangan fajar atau politik gentong babi dimana diberi sumbangan baru memberikan suara bagi partai/figure yang memberi). 3. Kelompok pengikut yang hanya mengikuti langkah pemimpin agama, sosial ataupun etnis (Analisi CSIS – Maret 2014 – Vol 43 No 1).

            Strategi POT untuk mendapatkan dukungan melalui karakterisasi, dimana mengharapkan kelompok pengikut atau basis POT mengikuti apa yang dilakukan oleh para pemimpin atau pengurus. Sejatinya keberadaan POT sebagai civil society yang bertujuan melakukan pemberdayaan, pembelajaran dan pendidikan bagi masyarakat sipil (khususnya orang Timor – Atoin Meto). Dengan tujuan mensejahterakan dengan peran bergaining power dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berpihak bagi orang Timor.

            Kenyataan yang terjadi wujud pengurus POT mengambil haluan yang berbeda memposisikan dirinya sebagai ormas yang memiliki legitimasi sosial untuk membentuk diri menjadi rezim despotik dan berevolusi menjadi kelompok menengah,  sebagai sebuah stratum yang dapat di identifikasi kepentingannya yakni hasrat ekonomi dan kekuasaan (politik) dengan membangun tempramen ideologi baru yakni bangkitnya orang Timor (Spring Timor) musim semi di tanah Timor akibat politik warisan penjajah (devide et impera).

            Pola yang dilakukan selalu melalui sistem yang dibangun sebagaimana yang diungkapkan oleh David Easton dalam teori sistemnya, apabila dianalogikan POT sebagai out put dan orang Timor sebagai in put, menurut David Easton, agar sebuah sistem dapat terus berlangsung maka out put (POT) harus senantiasa memperoleh in put (dukungan orang Timor) dari lingkungannya, karena tanpa in put maka sistem tersebut tidak akan dapat bekerja dan berjalan dan sebaliknya tanpa out put maka kita tidak akan menikmati dan mengetahui hasil dari sebuah sistem (Ronald H. Chilcote – Grafindo – 2003).

            Keberadan POT yang tampil sebuah kekuatan sosial politik di NTT tentunya tersistem dalam kepengurusan serta memiliki AD/RT. Kenyataannya setiap pengambilan keputusan selalu saja menurut kehendak segelintir pengurus saja, atau pengurus memobilisasi perwakilan raja dari suku atau klan yang ada didataran Timor untuk merepresentasi masyarakat Timor. POT selalu saja menguntungkan dan dimanfaatkan dalam setiap momentum pemilu, awal berdirinya POT dimanfaatkan dalam pemilu 2004 dimana masyarakat diarahkan untuk memilih orang Timor untuk kursi DPD-RI maka saat itu semua orang Timor memilih Jonatan Nubatonis.

            Terpilihnya Jonatan Nubatonis  sebagai anggota DPR- RI dari NTT merupakan sebuah prestasi yang luar biasa, kemudian dalam Kongres POT II memilih Jonathan Nubatonis sebagai Ketua Umum dan Gustaf Oematan sebagai Sekertaris Umum. Dalam perjalanan ormas ini akan terdengar dan terlihat taringnya ketika menjelang suksesi kepemimpinan dalam Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. POT akan bersuara untuk siapa yang diusung atau berafiliasi. Pada Pilkada Kota Kupang yang telah berlalu Gustaf Oematan diberbagai media mengatakan bahwa dirinya telah siap untuk maju sebagai calon walikota, karena sudah saatnya orang Timor pimpin Kota Kupang. Gustaf Oematan beranggapan bahwa dirinya sebagai representasi dari orang Timor telah mendapat restu dari para tokoh orang Timor yang tergabung dalam organisasi POT.

            Pemilu 2009 Jonatan Nubatonis tidak lagi maju sebagai calon DPD-RI karena maju sebagai calon anggota DPR-RI dari Partai Karya Perjuangan, Istrinya Carolina Nubatonis – Kondo maju sebagai calon DPD-RI dan terpilih, sedangkan Pileg 2014 strategi Ketua Umum POT ini berubah, dirinya tidak lagi mencalonkan diri tetapi incumbent DPD-RI tetap maju sebagai caleg DPD-RI bersama anaknya Ronny Nubatonis caleg No 2. DPR-RI dapil II NTT dari Partai Bulan Bintang.

            Pada Pemilu Gubernur 2013 yang lalu Esthon Foenay mendapatkan dukungan dari POT dalam pilkada gubernur karena posisi Esthon Foenay dalam ormas POT sebagai Ketua Dewan Penasihat, walau hampir 10 tahun hubungan POT dengan Esthon Foenay tidak berjalan harmonis,  namun dengan dibuatnya ritual adat potong hewan sebagai hukum adat tertinggi untuk kembali membangun kesatuan (nekaf mese - ansaof mese) dan mengharapkan seluruh orang Timor memilih pasangan Esthon-Paul akan tetapi dimenangkan oleh pasangan Frans-Benny (Frenly).

            Keberadaan POT perlu mengevaluasi keberadaannya jika ingin mendapatkan pengakuan dari basis masanya dalam setiap momentum politik, dimana dapat dibuktikan melalui dukungan suara sesuai dengan arahan pengurus POT maka yang perlu dilakukan adalah kembali ke “khitah” POT yakni melakukan pemberdayaan, pembelajaran dan pendidikan bagi masyarakat Timor dan tidak memanfaatkan POT hanya untuk kepentingan pengurus, jika tidak POT hanya akan menjadi bunga yang mekar dan bersemi di musim pemilu dan layu setelah pemilu.

*. Pemerhati Sosial – Politik (Intelektual Muda Timor)

    


“Jokowi Memilih Sapi Timor Berarti Sangat Atoin Meto?”

“Jokowi Memilih Sapi Timor Berarti Sangat Atoin Meto?”
*Yoyarib Mau

        Kunjungan Jokowi  Gubernur DKI Jakarta ke NTT pada 28 April 2014 yang lalu menuai banyak tanggapan pro-kontra, kapasitas kunjungan Jokowi jelas sebagai Gubernur DKI Jakarta yang hendak melakukan hubungan kerjasama di sektor peternakan dengan Pemerintah Provinsi NTT. Bentuk kerjasama ini adalah sebuah arah kepastian ekonomis bagi Provinsi NTT dalam cita-cita yang digaungkan selama ini sebagai lumbung ternak bagi Indonesia.

Provinsi DKI Jakarta sebagai Provinsi dengan kebutuhan tertinggi akan daging sapi rata-rata mencapai 150 ton per hari, kebutuhan konsumsi daging akan meningkat jika bertepatan dengan hari raya keagamaan, dimana dapat mencapai hingga 2 kali lipat, bahkan dalam setahun daging yang dibutuhkan sebesar 52.500 ton per tahun. Kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri sehingga kebutuhan ini harus dipenuhi dengan melakukan import.

Untuk menekan import daging sapi, maka inisiatif Pemda DKI untuk mencari daerah-daerah yang potensial. Berdasarkan data Dinas Peternakan Prov. NTT dengan lahan padang yang cukup luas berkisar 1.5 juta ha, dengan populasi Sapi Bali di Timor sekitar 600.000 ekor, di daratan Flores 155.195 ekor yang masih bisa dikembangkan hingga 400.000 ekor, dan di Sumba ada sapi Ongole berkisar 60.000 ekor masih dapat dikembangkan hingga 300.000 ekor.  ketika melihat peluang dengan prospek besar ini maka Jokowi menaruh harapan besar akan ketersediaan sapi dari NTT untuk menekan impor daging sapi baik di Jakarta maupun secara nasional.

Kondisi ini kemudian mendorong Jokowi dan Frans Leburaya mewujudkannnya dalam kesepakatan kerjasama dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai kekuatan hukum untuk segera diwujudkan, jika tidak maka hanya akan menjadi wacana sepanjang masa. Peristiwa yang bersejarah dalam era otonomi daerah ini kemudian menghadirkan polemik di tengah masyarakat NTT bahwa perjanjian kerjasama ini lebih pada nuansa politis, karena menjelang pemilu presiden.

Polemik ini kemudian menghadirkan pertanyaan yang sangat mendasar bahwa, Apakah dengan bertepatan momentum pemilu presiden kerjasama untuk kesejahteraan masyarakat NTT tidak boleh dilakukan ?.  Konsep pembangunan ekonomi khususnya di wilayah pedesaan juga tidak terlepas dari “konsep resilince yang dikemukan oleh W. N. Adger ” dimana masyarakat perdesaan dalam aktivitas sehari-hari jamak ditemui tergantung dari sumber daya alam sehingga kesinambungan keberadaan sumberdaya alam tersebut merupakan bagian terpenting untuk mendukung keberlanjutan dari kehidupan masyarakat (Menuju Desa 2030 – PSP3-IPB).

   Telah digambarkan diatas bahwa alam dan potensi sumberdaya alam NTT sangat potensial untuk pengembangan ternak padang yang luas, modal sapi yang tersedia sudah ada, bahkan kehidupan masyarakat NTT khususnya daratan Timor pernah ada pada masa keemasan, Timor sebagai gudang ternak sapi yang pada tahun 60-an, ada pusat peternakan sapi di Besipae – Amanuban TTS, akan tetapi tinggal kenangan.  Tidak dapat di pungkiri bahwa komoditas sapi sebagai produk unggulan untuk menggerakan roda perekonomian di pulau Timor khususnya untuk membiayai adat (mas kawin/belis dan kebutuhan pesta adat) dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Untuk memenuhi kebutuhan adat dan pendidikan, kepemilikan ternak bagi setiap rumah tangga berkisar 3-4 ekor sapi, maka bagi tiap keluarga hanya mampu menjual 1 ekor ternak setiap 3 tahun sekali, rendahnya produktifitas inilah merupakan faktor kunci, kondisi yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mensuplay tingginya permintaan sapi lokal. Modal untuk mengembangkan sumberdaya alam yang sudah ada, yang menjadi persoalan agar bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kondisi ini yang harus di lihat sebagai peluang yang sangat berarti bagi pengembangan ekonomi masyarakat NTT. Jika produktifitas rendah sedangkan permintaan tinggi tetapi tidak mampu dipenuhi dengan keadaan lokal yang ada maka perlu strategi baru dengan melibatkan pihak ketiga.

Pihak ketiga adalah kehadiran mereka yang ingin menginvestasikan dananya. Era otonomi daerah dimana setiap daerah harus mampu mengembangkan pendapatan asli daerah (PAD), jelas terlihat ada potensi SDA namun membutuhkan biaya  untuk pengembangan lebih besar. Protes dilakukan oleh kelompok tertentu atas kerjasama yang dilakukan Pemda DKI dan Pemda NTT yakni mengapa harus mendatangkan (import) sapi dari Australia kemudian hanya dilakukan penggemukan di NTT, setelah itu daging atau sapinya dikirim ke DKI, melihat ketersediaan ternak lokal yang ada di NTT untuk saat ini belum mampu menjawab kebutuhan di DKI, maka penting untuk melakukan strategi lain dengan mendatangkan bibit sapi dari daerah yang surplus ternak sapinya seperti Australia, untuk kemudian dikembangkan sebagai sapi produktif (dikawinkan dengan sapi lokal) dan dilakukan penggemukan.

Keadaan NTT ini membutuhkan stimulasi dana untuk pengembangan ternak sapi maka DKI menyediakan dana investasi hingga Rp. 2 triliun, tidak semua daerah berkesempatan untuk mendapatkan kesempatan kerjasama antar provinsi karena ego sektoral, apalagi  kesempatan emas ini diberikan bagi NTT yang memiliki indeks pertumbuhan manusia (IPM) sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat pada tahun 2011 menurut UNDP dikategorikan sebagai daerah tertinggal bersama NTB dan Papua. Pertumbuhan ekonomi (PDRB) NTT pada triwulan I 2014 masih dibawah normal sebesar 5,02 % daerah lain berada di atas 6 %. 

Dengan kondisi demikian apakah dengan tawaran investasi dari sesama anak bangsa yang hendak membangun negeri bersama, kemudian kita melakukan penolakan. Kesempatan emas ini harus dilihat sebagai proses magis, proses magis sangat kita butuhkan untuk berubah dan menghantarkan kita untuk mencari mimpi-mimpi besar. Bagaimana orang Timor hendak menyekolahkan anaknya, agar sejalan dengan cita-cita yang digaungkan untuk menggantungkan cita-cita setinggi langit sedangkan dalam 3 tahun baru bisa menjual 1 ekor sapi itupun untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup.

Jika Jokowi jeli melihat peluang NTT khususnya orang Timor membutuhkan lebih dari 3 ekor sapi per- rumah tangga serta bagaimana dapat menjual per-tahun minimal 1 ekor, maka kehadiran Jokowi dalam menandatangani MoU di NTT, sebaiknya dilihat sebagai ibadah politik untuk melakukan amal-soleh demi terwujudnya Amar Ma’ruf  Nahi Mungkar

Jika saja ada ketakutan bahwa ini adalah bentuk kampanye, biarkan rakyat menilai dan menentukan pilihan politiknya, lahan dan wilayah NTT tidak dikapling oleh figure tertentu. NTT penuh dengan kompleks persoalan serta terbuka bagi siapa saja untuk melakukan proses-proses magis sebagai bentuk ibadah politik dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Tidak ada batasan dan bahkan membangun ketakutan berlebihan dari pihak tertentu bahwa Jokowi telah menguasai NTT, hanya karena membawa pengembangan sapi di Pulau Timor. Silahkan kandidat lain  menjalankan strategi dan pola pendekatan yang tepat sesuai kebutuhan hakiki masyarakat.

*Pemerhati Sosial Politik     

Sabtu, 05 Juli 2014

"SBY Dengan Kebijakan Banci"

“SBY Dengan Kebijakan Banci”
*Yoyarib Mau

            Pemilu 2014 merupakan pemilu yang menarik perhatian dan keterlibatan semua masyarakat karena hanya dua pasangan kontestan, yakni Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. SBY sebagai incumbent tidak ikut dalam kontestasi karena dibatasi oleh konstitusi dimana hanya dua periode. SBY selain sebagai Presiden tetapi juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

            Sikap Partai Demokrat dalam Pilpres 2014 pada 18 Mei 2014 seusai rapat pimpinan partai Ketua Harian Syarief Hasan mengatakan bahwa; Partai Demokrat akan bersikap netral tidak akan bergabung secara formal dengan kubu capres Jokowi atau capres Prabowo namun tidak berarti golput. Partai Demokrat menginisiasi kegiatan dialog bersama Partai Demokrat dan Prabowo-Hatta di Hotel Sahid, pada 01 Juni 2014, dan pada kesempatan itu Prabowo menyampaikan visi dan misi Prabowo-Hatta, kemudian Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan memberikan kesimpulan bahwa visi dan misi Prabowo-Hatta segaris dengan Partai Demokrat. Pada kesempatan tersebut Syarief Hasan menyatakan bahwa hasil dialog ini akan disampaikan ke SBY dan baru akan mendeklarasikan mendukung atau tidak.

            Beberapa waktu kemudian pada 30 Juni 2014 melakukan jumpa pers di kantor DPP. Partai Demokrat yang disampaikan oleh Syarief Hasan selaku Ketua Harian yang dihadiri juga oleh para pimpinan DPP Demokrat termasuk Sekretaris Jenderal Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, DPP. Partai Demokrat memutuskan dan menginstruksikan kepada pimpinan DPD,DPC dan kader Demokrat, simpatisan Demokrat, termasuk organisasi sayap Demokrat untuk memberikan dukungan penuh sekaligus suarannya kepada Prabowo-Hatta dalam Pilpres 9 Juli mendatang.

            Keputusan ini berbeda dengan sejumlah pengurus dan kader Partai Demokrat yang memilih untuk mendukung Jokowi-JK seperti; Suadi Marasabesy, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman, didahului oleh Anies Baswedan, Dahlan Iskan, Sinyo Sarundajang yang juga Gubernur Sulawesi Utara, himpunan komunitas demokrat yang digagas oleh politisi Demokrat Pasek Suardika dengan sebutan PD (Pemilih Dua) juga menyatakan dukungan ke pasangan capres nomor urut dua. Tokoh kontroversial yang juga Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul juga mendeklarasikan diri untuk mendukung Jokowi walau sebelumnya selalu mengkritik Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sikap Ruhut ini mendapat dukungan dari Sekjend Demokrat  Edhie Baskoro Yudhoyono, tetapi juga kecaman dari Wakil Ketua Umum Max Sopacua.

            Melihat kebijakan Partai Demokrat yang semula memilih netral dengan tidak memberikan dukungan politik ke salah satu pasangan capres-cawapres dalam rapimnas, tetapi kemudian memilih menyatakan dukungan ke pasangan Prabowo-Hatta setelah melakukan dialog bersama antara Partai Demokrat dan Prabowo-Hatta, hasil dialog tersebut menurut Ketua Harian Syarief Hasan akan dikomunikasikan dengan Ketua Umum, selang beberapa hari kemudian Demokrat mengumumkan kepada publik bahwa Demokrat mendukung Pasangan Prabowo-Hatta, dengan demikian bahwa Susislo Bambang Yudhoyono yang adalah Presiden juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat memberikan dukungan Politik kepada pasangan Prabowo-Hatta dan tidak lagi netral.

                  Dari pembahasan diatas menghadirkan pertanyaan mengapa SBY bersikap seperti memakan buah simalakama, merasa bersalah jika tidak memberikan dukungan ?, di satu sisi menyatakan netral dalam sebuah keputusan resmi partai dalam salah satu forum pengambilan kebijakan tertinggi partai yakni rapimnas, atau SBY memilih menjadi safety players ?  

            Pemilu adalah sebuah agenda demokrasi yang menjadi tangung jawab negara yakni Presiden untuk mewujudkannya, peran SBY seharusnya turut serta dalam mewujudkan proses pemilu presiden sehingga berjalan dengan baik, untuk perwujudan Indonesia sebagai negara demokrastis, meminjam istilah Larry Diamond yang menilai demokrasi baru sekedar “demokrasi prosedural” dan belum mencapai “demokrasi substansial”. 

Menurut Daniel Sparingga demokrasi prosedural dari pemilu adalah suatu sistem kompetitif yang bukan saja merupakan wahana perebutan jabatan-jabatan publik (official elected), kata kunci paling penting dari demokrasi prosedural adalah kapasitas pemilu sebagai cara untuk memproduksi legitimasi sebesar-besarnya dari rakyat (pemilih) melalui kontestasi yang kompetitif (competitivines) berdasarkan prosedur yang ditetapkan. Sedangkan entitas lain yakni demokrasi substansial adalah apakah hasil pemilu dapat bermanfaat bagi pencapaian kesejahteraan rakyat banyak. Pemilu hanya digelar untuk mengatur sirkulasi kekuasaan dan kepemimpinan sementara produk dari demokrasi bernama itu dipertanyakan (Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia – Fajar Media Press- 2011).

Keberadaan dan posisi SBY sebenarnya dalam pemilu 2014 adalah demi mewujudkan demokrasi substansial karena SBY tidak lagi sebagai kontestan tetapi berperan sebagai kepala negara untuk mewujudkan produk pemilu yang demokratis, dengan kata lain bagaimana pemilu itu digelar dari proses hingga menuju hasil pemilu (dari hulu hingga hilir) itu, tanpa ada kecurangan atau keberpihakan kepada kontestan tertentu. 

Awal yang baik ketika 02 Juni 2014, SBY mengintruksikan kepada seluruh jajaran TNI/Polri dan juga BIN untuk bersikap netral dalam Pemilu Presiden 2014, puluhan jenderal TNI/Polri hadir dalam agenda Apel Pimpinan Perwira Tinggi TNI/Polri di Kementerian Pertahanan, dalam kesempatan itu SBY juga berpesan kepada para jenderal untuk bisa menciptakan suasana yang tertib, serta menghimbau dengan sangat agar para jenderal TNI/Polri bersikap netral dalam Pilpres. Pernyataan SBY ini sebenarnya diikuti dengan sikap tegasnnya untuk mempertahankan kenetralan Partai Demokrat secara organisasi tidak melakukan dukungan kepada pasangan tertentu.

Atmosfir SBY dalam kebijakan terkesan banci, karena secara institusi partai politik adalah Ketua Umum Partai Demokrat, yang walaupun keputusan partai dibacakan oleh ketua harian, namun SBY lupa bahwa ketua umum sebagai penanggungjawab organisasi bukan di tangan ketua harian tetapi ketua umum. Kebijakan Partai Demokrat ini seolah-olah SBY membuang badan bahwa bukan kebijakan SBY tetapi kebijakan sebagian pengurus. Seyogiannya SBY memberikan kebebasan kepada kader dan pengurus untuk menentukan pilihan politik tetapi secara institusi partai politik tidak memberikan dukungan kepada pasangan manapun.

Menjadi sangsi bagi TNI/Polri untuk bersikap netral jika SBY tidak netral, sebab keberadaan TNI/Polri adalah netral, akan tetapi posisi Panglima TNI dan Kepala Kepolisian selalu ditentukan oleh Presiden, penentuan jabatan ini oleh presiden menjadi impian, sehingga tidak secara formal petinggi TNI/Polri menyatakan sikap mendukung salah satu pasangan capres-cawapres tetapi bisa saja secara diam-diam memakai kekuasaan komando untuk menggerakan mesin struktural TNI/Polri untuk mendukung pasangan tertentu dengan imbalan posisi Panglima TNI atau Kepala Kepolisian.

Kenetralan TNI/Polri harus sejalan dengan kenetralan SBY, namun kenyataannya SBY menjalankan perilaku banci yakni setengah hati, bukan saja dalam keputusan institusi partai tetapi dalam menyikapi persoalan-persoalan dalam masa kampanye ini, dalam persoalan Tabloid Obor Rakyat yang dibidani oleh para staf dari lingkaran istana yang melakukan “blak campaign” tetapi SBY diam dan tidak memberikan sikap. Namun ketika persoalan kader PDIP yang melakukan presure ke stasiun TV-One yang nota bene stasiun tv ini memberikan dukungan penuh kepada pasangan capres-cawapres tertentu malah SBY angkat bicara.
 
SBY dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substansial dalam mewujudkan akhir kepemimpinan yang baik, ada peribahasa; gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, SBY meninggalkan jabatan dengan demokratis, sehingga suatu saat nanti ketika SBY hendak diperjuangkan menjadi pahlawan nasional ada alasan yang mendasar.

*Pemerhati Sosial - Politik   


   

Jumat, 07 Februari 2014

"TUJUH GENERASI BIRU"

“TUJUH GENERASI BIRU”
*Yoyarib Mau


Tujuh sempurna dalam angka teologis kami /
Tujuh Insan merenggang nyawa /
Tujuh kader menunaikan janji bhakti /
Menyamai tujuh perkataan salib //


 Eloi – Eloi Lama Shabaktani  /
 Yang artinya Allah ku – Allah ku /
 Mengapa Engkau meninggalkan daku /
 Kedalam tangan-Mu tujuh nyawa menyerahkan diri //


Biru sangsaka membakar gelora /
Demi Dikau di balik Langit Biru /
Langit biru berubah jadi pekat  kelam membakar /
Sinabung mengganas merangas birunya harapan /
Mengharu-birukan  Nusantara dengan Air mata //


Kalut dan salut melongokan mata yang menatap awan /
Banyak pertanyaan melawan kenyataan /
Inikah yang namanya jalan Viadolorosa /
Kami menggangguk dan mengaminkan /
Tinggi Iman, Tinggi Ilmu dan Tinggi pengabdianmu kawan /
Tujuh menyatu dalam Ut Omnes Unum Sint //


Cikini – 03/02/2014 (dibacakan di Bundaran HI pd Aksi Berkabung buat ke 7 korban )

Minggu, 01 Desember 2013

"BOLA LIAR IKLAN LIFEBOOY"


BOLA LIAR IKLAN LIFEBOOY”
*Yoyarib Mau

Kehadiran iklan produk Lifebooy di berbagai media massa baik itu stasiun televisi dan media cetak, tak kalah juga di media sosial (dunia maya), terutama youtube dengan mudah dapat dinikmati oleh semua pembaca. Kehadiran iklan ini juga mengundang rasa simpatik masyarakat luas di seluruh pelosok nusantara akan keadaan NTT karena kemasan iklan yang menyampaikan kepada publik soal harapan hidup dari anak NTT sangat kritis sejak lahir hingga umur 5 tahun. Menurut iklan ini anak-anak NTT pada umur balita sering tidak mencuci tangan, kondisi ini membuat mereka rentan terhadap kuman yang mengakibatkan diare sehingga meninggal dunia.

Iklan sabun Lifebooy adalah salah satu produk dari PT. Unilever Indonesia Tbk yang keberadaannya di Indonesia sudah sejak 1933, yang sebelumnya bernama Zeep fabrie ken  N.V. Lever yang sesuai akta notaries berkedudukan di Batavia. Unilever sebenarnya adalah perusahaan asing yang didirikan sejak tahun 1930 dan berkedudukan di London-Inggris dan Rotterdam-Belanda, Unilever dibentuk oleh perserikatan pembuat sabun di Inggris dan seorang produsen margarine di Belanda. Kemungkinan PT. Unilever Indonesia didirikan oleh VOC karena masa itu Indonesia kekuasaan ditangan penjajahan Belanda. NTT menjadi orientasi dari para perusahaan asing untuk menjalankan CSR-Projectnya (Corpoorate Social Responsibility).

“Kampanye Tangan Bersih” yang di lancarkan Lever Brothers pendiri Unilever sudah dilakukan sejak 1926, dimana mendorong orang untuk mencuci tangan; “sebelum sarapan, sebelum makan malam dan setelah bersekolah.” Dengan mengajarkan kebajikan akan kesehatan dan kesadaran terhadap kuman, kampanye ini menanamkan merek perusahaan ke dalam pikiran anak-anak dan orang tua mereka (Jonathan Mantle – Esensi Erlangga Group – 2008).

Sebelumnya Danone sudah hadir di NTT dengan iklan Aqua dan pesannya dalam iklan tersebut adalah membantu pengadaan pipa air bersih agar memudahkan akses air bersih bagi masyarakat, sebuah taq line yang melekat kuat pada masyarakat yakni “sekarang sumber air su dekat”, iklan ini mampu membuat semua orang mengenangnya bahkan tak cukup daerahnya yang di kenang tetapi warga NTT yang bermukim di Jawa dan pulau di luar NTT sering mendapatkan sapaan cukup dengan taq line “sumber air su dekat”. Danone adalah perusahaan asing yang memiliki sejumlah produk makanan dan minuman yang juga memiliki cabang di Indonesia, sedangkan Danone memiliki kantor berpusat di Perancis.

Logika pasar sederhana yang terbangun, setelah sudah tersedia air seperti yang diiklankan Danone melalui produk Aqua, maka manusia butuh sabun untuk mandi dan menucuci tangan sebagaimana yang diiklankan oleh Unilever melalui produk Lifebooy, tentunya setelah iklan Lifebooy maka ada kemungkinan ada CSR-Project yang dihadirkan melalui iklan produk lain seperti closet untuk kebutuhan MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Pola ini akan berkelanjutan dan dapat dilakukan oleh berbagai perusahaan dengan melihat isu yang bisa di jual dan memiliki keterkaitan dengan isu sebelumnya, tema besarnya adalah “kekurangan atau kemiskinan” sehingga dengan alasan CSR-Project yang diharuskan oleh pemerintah bagi seluruh perusahaan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pasal 74 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan Terbatas.

Perusahaan selalu memiliki orientasi yakni meraup keuntungan, walaupun ada keharusan oleh pemerintah untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya tetapi mereka selalu mempertimbangkan kompensasi keuntungan ini. Sebagian warga NTT tentunya senang karena mendapatkan bantuan kemanusiaan bahkan senang karena mendapatkan kesempatan untuk membintangi iklan tersebut. Tetapi efek lain dari iklan ini adalah tetap berharap meraup keuntungan yang sangat besar dari iklan ini sebagaimana telah diungkapkan pada alinea sebelumnya yang diungkapkan oleh Jonathan Mantle bahwa “Kampanye Tangan Bersih” bertujuan untuk menanamkan merek perusahaan ke dalam pikiran anak-anak dan orang tua. Topik kampanye Unilever ini melihat NTT dengan kondisi daerah yang sudah di iklankan oleh Danone melalui produk Aqua menjadi obyek yang menarik untuk dilanjutkan oleh Unilever.

Persoalan yang telah diutarakan diatas menghadirkan pertanyaan besar, dimana  posisi Pemerintah Daerah dalam iklan Lifebooy ini ? apakah pemerintah daerah tidak mengetahui akan proses pembuatan iklan ini ataukah ada Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Pihak III (Unilever, Danone) yang dilakukan dengan pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah turut serta dalam proses iklan Lifebboy ini maka tentunya ada klausul-klausul yang disepakati dalam perjanjian kerjasama ini. Sehingga ada hitung-hitungan keuntungan yang harus di “share” dengan masyarakat NTT. Jangan hanya karena merasa ada keberuntungan ibarat “durian runtuh” sesuatu yang tidak diharapkan tetapi memberikan keuntungan maka dibiarkan saja pihak III menjalankan project ini tanpa ada kontrol atau sepengetahuan Pemda.

Pemerintah Daerah Seharusnya Wasit Tetapi Berperan Sebagai Penonton

Pemda sangat diharapkan turut serta memiliki peran kontrol tentang kehadiran pihak III, karena dalam iklan tersebut menayangkan keberadaan sebuah daerah dengan melibatkan peta geografis sebuah wilayah secara jelas kepada publik luar, serta melibatkan aparat pemerintah desa iklan Aqua, anak-anak sekolah dalam iklan Lifebooy. Mengapa Pemda sangat diharapkan peran sertanya karena hal ini dikarenakan peliputan ini berkaitan dengan pembuatan iklan yang memiliki orientasi bisnis yakni keuntungan. Berbeda dengan peliputan demi kebutuhan pers sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah daerah tidak perlu melakukan ijin atau kerjasam sebelumnya.

Kemungkinan kerjasama dengan Pemda apabila dilakukan antara Pihak III (Aqua dan Lifebooy) tentu ada hitung-hitungan yang perlu diketahui oleh masyarakat NTT, atau dipublikasikan kepada publik terutama masyarakat NTT. Perlunya kerjasama dilakukan antara Pemda dan Pihak III ini sangat perlu mengingat CSR-Project tersebut adalah wujud dari Peraturan Pemerintah. Ketakutan terbesar adalah adanya kesepakatan di bawah tangan dengan Pemda yang dilakukan dengan hanya memberikan amplop permisi saja.

Arah Tendangan Bola Liar

Orientasi keuntungan yang dibangun oleh iklan ini tentu berdampak sangat besar, apabila ada kerjasam yang jelas dengan pihak III maka bisa dilakukan hitung-hitungan, sebelum iklan ini ditayangkan di media massa, berapa omzet yang di peroleh oleh pihak Lifebooy-Unilever,  kemudian dibandingkan setelah sekian bulan, setelah iklan ini ditayangkan di media massa berapa keuntungan yang di peroleh produk ini.

Kondisi alam dan masyarakat yang diambil gambar kondisi wilayah dan masyarakatnya dengan moment dalam iklan tersebut sudah menjadi keuntungan yang sangat besar bagi masyarakat publik karena sudah mempengaruhi pemikiran mereka tentang NTT yang diidentikan dengan iklan Lifebooy dengan keterbelakangan serta harapan hidup yang kritis sehingga keuntungan Lifebooy-Unilever sudah dengan sendirinya, pada tataran ini saja sudah seharusnya masyarakat mengetahui berapa besar peran CSR-project itu bagi masayarakat NTT. Ketakutan arah Bola liar ini yakni iklan yang begitu memukau dan mempengaruhi psikologi masyarakat yang cakupannya cukup luas, bahkan terbangun stigma khusus bagi warga NTT tetapi kompensasinya hanya pada Desa Tobe semata, maka wajarlah ada kelompok masyarakat yang menolak akan konten iklan ini.

*Mahasiswa Ilmu Politik – FISIP UI



 

Jumat, 18 Oktober 2013

"YABES JANGAN DIKOOPTASI OLEH POLITISI"



“YABES JANGAN DIKOOPTASI POLITISI”
*Yoyarib Mau
Prestasi Tim Nasional Indonesia usia di bawah 19 tahun menetapkan sebanyak 23 orang pemain inti untuk berlaga di kejuaraan Piala AFF U-19 di Sidoarjo dan Gresik, Jawa Timur, pada 9-22 September 2013. Kemudian menjelang final pertandingan di pindahkan di Gelora Bung Karno, pemindahan tempat ini memberikan angin segar bagi kemenangan Team Indonesia meraih kemenangan sebagai juara Group G.
Garuda Muda memastikan lolos ke putaran final piala AFC U-19 di Myanmar pada bulan Oktober 2014 mendatang dicapai melalui poin sempurna yakni sembilan, pasca mengalahkan Juara bertahan Piala Asia Korea Selatan dengan skor 3-2. Kemenangan ini tak luput dari sang pelatih bertangan dingin Indra Sjafri yang berinisiatif mencari pemain-pemain berbakat di seluruh penjuru Indonesia. Dalam pengakuan Indra Safri  bahwa proses seleksi pemain dilakukan selama tujuh (7) bulan tanpa di bayar.
Perjuangan berat Indra Safri dan seluruh skuad tim Garuda Muda U-19 tahun, mendapatkan apresiasi dari semua pihak di seluruh tanah air. Apresiasi yang tak kalah menariknya datang dari warga Flobamora di semua tempat. Ungkapan apresiasi dan kebanggaan dilakukan oleh warga Flobamora dikarenakan seorang Putra Flobamora dari kampung Moru Kab. Alor-NTT terpilih dalam skuad tim Garuda Muda.
Yabes Roni Malaifani menjadi kebanggaan warga NTT ketika malam itu pelatih Indra Sjafri, menurunkan pemain 18 tahun itu di pertandingan melawan Filipina U-19 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (10/10/2013). Yabes masuk menggantikan Dinan Yahdian pada pertengahan babak kedua, dia membuktikan kelasnya sebagai pemain berpotensi. Pada menit ke-82, Yabes mencetak gol setelah melakukan kerjasama apik dengan Paulo Sitanggang. Gol itu menggandakan kedudukan Indonesia U-19 menjadi 2-0 dari Filipina U-19.

Malam itu nama Yabes Roni Malaifani menjadi kebanggan dan topik pembicaraan bagi seluruh warga Flobamora yang berada di seluruh pelosok nusantara bahkan di mancanegara. Sejarah baru bagi persepakbolaan tanah air, dimana ada sosok pemain yang hanya bertanding dipertandingan antar kampung tanpa melalui sekolah sepakbola sebagaimana lazimnya para pemain nasional, tetapi memiliki skill yang luar biasa. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Indra Sjafri bahwa Yabes dapat menjadi kartu truf bagi kemenangan tim Garuda Muda. Kenyataannya memang sesuai dengan aksi Yabes ketika menjebol gawang Filipina pada menit-menit terakhir pertandingan. 

Keberhasilan Yabes adalah keberhasilan rakyat NTT khususnya masyarakat di Alor yang sering melakukan pertandingan antar kampung sebagai media bagi anak-anak kampung menunjukan kemampuan alamiah yang mereka miliki. Namun menjadi pertanyaan bagi kita bersama untuk direnungkan, bagaimana nasib Yabes Roni Malaifani ketika para politisi atau lembaga bentukan politisi yang mengklaim bahwa keberhasilannya adalah peran keberhasilan mereka ?  

Jika partai politik atau institusi yang melakukan penguasaan terhadap diri Yabes maka benarlah apa yang dikatakan oleh Antonio Gramsci mengenai hegemoni, dimana hegemoni sebagai strategi perjuangan, dengan melakukan kepemimpinan de facto suatu kelompok sosial atas kelompok sosial lain tanpa harus memimpin secara de jure. Dimana kekuasaan politik yang didasarkan pada konsensus moral dan politis melalui perserikatan, partai politik, sekolah-sekolah, media massa, lembaga agama dan sebagainya. Kelompok sosial yang melakukan hegemoni, sengaja ataupun tidak akan menampilkan secara implisit konsepsi politik yang dimanifestasikan dalam penggunaan bahasa. Agar kelas atau kelompok yang dikuasai patuh kepada penguasa maka kelas itu harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka (Arief Adityawan S – LP3ES – 2008).

Kooptasi Atlet Sebagai Pencitraan
Perkembangan paska kemenangan tim Garuda Muda besutan Indra Sjafri memenangan perhelatan di grup G sebagai juara group. Membuat kehadiran Yabes sebagai salah satu tim sebagai atlet NTT yang berprestasi, seiring dengan  prestasi yang di raih, sejumlah kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok sosial yang diberi nama Novanto Center melakukan hegemoni bahwa mereka yang memiliki peran penting bagi kebesaran nama Yabes, hal ini di ungkapkan oleh salah satu tim Novanto Center yakni Hendro Ndun bahwa  kehadiran pelatih tim Garuda Muda Indra Sjafri adalah hasil sponsor Novanto Center, mereka yang mendatangkan pelatih ini ke kupang untuk mencari bibit pemain Garuda Indonesia di bulan Mei, bertepatan dengan diadakannya pertandingan bola antar SMU yang diinisiasi oleh kelompok sosial ini.

Bahkan penguasaan Yabes sebagai alat visual untuk kekuasaan politik Novanto Center dikemas dalam pembuatan sejumlah baju yang kaos yang bertuliskan nama Yabes Roni Malaifani untuk mengkooptasi pengagum Yabes (fans). Penggiringan atau bahasa yang tepat yang digunakan sebagai bentuk hegemoni  politik atas pengagum (fans) Yabes akan dimobilisasi dalam penjemputan Yabes di Bandara Eltari Kupang. Kekwatiran atas proses hegemoni ini akan menghambat pengembangan persepakbolaan di tanah air, karena atlet akan dimanfaatkan bagi pencitraan visual bagi sang politisi. Pengakuan Tim Novanto Center tentunya berbeda dengan pengakuan Indra Sjafri yang mengatakan bahwa proses pencarian atlet ini dilakukan sendiri tanpa dibiayai oleh siapapun.

Jauhkanlah Mereka Dari Godaan Setan
Mengharumkan nama NTT di level nasional membuat semua pihak bangga atas prestasi yang diraih, bahkan memberikan pemahaman baru bahwa di NTT banyak pemain potensial. Keberadaan Yabes sebagai salah satu tim Garuda Muda dari 32 orang yang berasal dari berbagai provinsi di tanah air, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PSSI sehingga seyogiannya PSSI betanggungjawab atas skuad Garuda Muda.

PSSI tidak dapat melepaskan keberadaan skuad tim Garuda Muda ini lepas ke tangan para kaum hegemoni yang dapat memanfaatkan keberadaan atlet untuk kepentingan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan. Info dari Hendro Ndoen salah satu tim Novanto Center bahwa Yabes diinapkan di rumah Setya Novanto adalah sebuah kesalahan atau pelanggran terhadap keberadaan Yabes sebagai tim Garuda Muda Indonesia. Seyogiannya keberadaan Yabes diserahkan dalam pengawasan PSSI di tingkat provinsi atau kabupaten. 

Keberadaan Yabes berbeda dengan anggota tim yang berasal dari klub bola dimana mereka direkrut. Seandainya Yabes masih sebagai anggota tim Perskab Alor, maka sebaiknya pemda bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Hal ini penting karena agenda Garuda Muda ke depan masih panjang menuju perebutan Piala AFC U-19 di Myanmar pada bulan Oktober Mendatang.

Jika jatuh ke tangan mereka yang tidak bertanggung jawab, akan menyebabkan keberadaan diri Yabes sebagai alat eksploitasi bahkan menjadi alat dagangan politik, bagi para politisi untuk pencitraan diri mereka. Hal ini akan mengurangi orientasi prestasi yang hendak dicapai oleh bangsa ini. Sebagai alat pencitraan dari para politisi tentunya akan mendapatkan imbalan sejumlah uang, sehingga membentuk karakter (mindset) pemain kita untuk lebih memikirkan uang. Akibat terlena atas pengagguman para politisi kita dengan sejumlah uang penghargaan maka akhirnya lebih memikirkan jumlah uang bayaran daripada prestasi yang hendak di capai.

*Mahasiswa Ilmu Politik – FISIP - UI

  

Jumat, 04 Oktober 2013

"GOLKAR PENYEBAB UTAMA RONTOKNYA AKIL MUCHTAR


GOLKAR PENYEBAB UTAMA RONTOKNYA AKIL MUCHTAR
*Yoyarib Mau

            Proyek bernegara dijalankan dalam sebuah narasi besar yang namanya demokrasi. Dalam menjalankan negara  dengan narasi demokrasi maka dalam kontrak sosial yang ditawarkan oleh oleh para filsuf untuk menjamin hak-hak politik masyarakat yang kemudian kita kenal dengan sebutan trias politika.

            Gagasan trias politik, yakni yudikatif, eksekutif dan legislatif  hadir akibat revolusi Prancis yang telah menumbangkan kerajaan yang mengamputasi hak dan kebebasan rakyat. Waktu itu kekuasaan semata-mata hanya dikendalikan dan dinikmati oleh lingkaran kerajaan Perancis saja. Gagasan trias politika diadopsi oleh Indonesia, bahkan keberadaan trias politika yang seharusnya menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, berubah wujud menjadi trias koruptika yang membangun kartel untuk memangsa, perilaku kartel politik yang dijalankan oleh ketiga lembaga ini terlihat jelas dalam  peristiwa tertangkap tangannya Akil Mochtar.

            Kartel trias koruptika ini terlihat jelas dalam memainkan perannya. Dalam dua (2) kasus suap pilkada yang terungkap saat Akil Muchtar tertangkap tangan, Kasus Pemilihan Bupati Gunung Mas; eksekutif direpresentasikan oleh pihak Bupati Gunung Mas - Hambit Bintih yang memanfaatkan pengusaha untuk menyiapkan uang, Chairun Nisa merepresentasikan legislatif, karena sebagai anggota DPR-RI dari Partai Golkar.  Chairun Nisa seorang ligislator di Komisi VIII DPR-RI  membidangi kesejahteraan sosial dan agama, berperan sebagai perantara. Sudah sejak pemilu 1997 dirinya sebagai legislator, bahkan saat ini tercatat sebagai calon legislatif pada pemilu 2014 dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah Nomor Urut 1. Kepentingan Hambit Bintih sebagai eksekutif di jembatani oleh legislator yang diperankan oleh Chairun Nisa untuk mempertemukan kepentingan eksekutif tersebut  dengan pihak yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi yang direpresentatiskan oleh Akil Mochtar.

            Kasus yang sama yang motif dan operandi yang sama dilakukan Akil Muchtar menyangkut soal Pemilihan Bupati Lebak. Amir Hamzah Bupati Lebak incumbent yang adalah legislatif yang bertarung di pilkada dan sebagai pemenang suara terbanyak ke dua, yang mengugat ke MK memanfaatkan keberadaan jaringan sesama eksekutif yakni Tubagus Chaeri Wardhana yang adalah adik kandung Gubernut Banten Ratu Atut Chosiyah dan juga adalah suami dari Walikota Tangerang Selatan Airin Rachma Diany. Daerah Banten adalah daerah yang hampir semua kepala daerahnya di pimpin oleh keluarga Gubernur Banten, sebagai daerah basis Golkar yang tentunya memiliki kader legislatif di parlement, namun dalam kasus di pilkada Lebak – Banten ini, legislatif tidak banyak dilibatkan tetapi kedekatan secara emosional sebagai kader dan basis Golkar tentunya mendorong peran serta para  petinggi Golkar yang kemungkinan ada dalam lembaga legislatif untuk memfasilitasi kepentingan eksekutif lokal untuk dapat berhubungan dengan yudikatif dalam hal ini Akil Muchtar sebagai salah satu penentu dalam setiap keputusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

            Kartel Politik yang dibangun dengan memanfaatkan sentiment emosional kepartaian ini membuat sistem pemerintahan kita mengalami “rontokrasi karena pilar-pilar demokrasi yang diharapkan peran mereka yang independent, ternyata tidak memberikan kinerja yang sangat mengecewakan. Kondisi ini menghadirkan pertanyaan. Bagaimana membangun sistem pemerintahan kita yang baik, guna menciptakan situasi negara yang diharapkan oleh para pendiri bangsa kita yang dirangkum dalam  pembukaan UUD 1945 ?   

            Kontrak sosial yang di bangun oleh masyarakat dengan memberikan mandat kepada tiga lembaga negara ini, untuk bekerja sama dan saling mengontrol demi menghasilkan sebuah kehidupan yang mensejahterakan, yakni terciptanya kehidupan yang adil dan makmur. Kenyataannya lembaga-lembaga trias politika ini membangun kartel dengan sebuah tujuan. Menurut Kuskrido Ambardi; membangun kartel adalah kepentingan partai politik untuk menjaga kelangsungan hidup partai politik. Karena kelangsungan hidup mereka adalah bagaimana menjaga kekuasaan kepala daerah untuk mendapatkan sumber keuangan. Sumber keuangan ini bukan alokasi resmi negara kepada partai politik, melainkan uang pemerintah yang didapatkan oleh partai politik melalui perburuan rente. Aktivitas ini hanya akan mungkin jika memiliki akses dalam jabatan pemerintahan dan parlemen ( Kuskrido Ambardi – 2009).

Golkar Penguak Tabir Kartel
              Dalam kasus yang menimpa Akil Muchtar dengan dua kasus pemilihan bupati ini, menunujukan dengan jelas bagaimana peranan Partai Golkar. Akil Muchtar adalah Ketua Mahkamah Konstitusi yang adalah mantan kader Golkar yang pernah menjadi anggota DPR RI selama dua periode yakni 1999-2004 dan 2004-2009. Kemudian memilih menjadi Hakim Konstitusi sejak 2008-2013, kemudian terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2013-2016.

            Sejatinya keberadaan diri Akil Muchtar sebagai Hakim Konstitusi sudah seharusnsya berperan sebagai penegak konstitusi dengan pendirian teguh demi kedamian dan kesejahteraan negara, dimana berperan sebagai negarawan yang telah di ambil sumpah. Karakter negarawan tidak tampak dalam diri Akil Muchtar yang tampak adalah karakter politik rezim orde baru dengan bawaan spesifik yang bergantung penuh pada lembaga atau organisasi dengan tujuan utama yang dikejar adalah mempertahankan kekuasaan dengan memaksimalkan energi politik dan hukum.

            Karakter khas rezim orde baru adalah mengoperasikan kekuatan ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar) untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, hal ini yang kembali dibangun oleh rezim ARB di tubuh Golkar. Golkar menyadari bahwa keberadaan mereka bukanlah “the rulling party” yang bisa mendapatkan sumber-sumber tambahan bagi partai, melalui kekuasaan yang dikendalikan pada tingkat pusat seperti Kementerian atau BUMN. Peluang untuk mendapatkan keuntungan pada tingkatan provinsi tidak tercapai, karena dalam beberapa pilkada pada tingkat provinsi Golkar mengalami kekalahan secara telak.

Partai Politik Harus Tau Diri
            Era otonomi daerah dengan pola disentralisasi dimana memberikan peluang kekuasaan itu berada di tingkat kabupaten dan kota. Keadaan ini memaksa Golkar hendak merebut kemenangan, demi mempertahankan kekuasaan serta keberlangsungan Partai Golkar. Perjuangan dalam setiap pilkada dimaksimalkan hingga Mahkamah Konstitusi. Maka sering menghalalkan segala cara untuk merebut kekuasaan. Tidak menaifkan bahwa partai lainpun melakukan hal yang sama. Ada keterkaitan yang saling menguntungkan, dan keberadaan legislatif di DPR-RI sangat berperan penting dalam persoalan ini, dimana mereka memiliki kedekatan dengan para elite penentu kebijakan, seperti keberadaan Akil Muchtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tentunya mengenal mereka sebagai sesama anggota DPR dari Partai Golkar.

            Pengendalian pilkada kabupaten/kota oleh sejumlah anggota legislatif dan melibatkan penegak hukum yakni yudikatif dipaksa untuk terlibat dalam konsolidasi kemenangan partai politik ini juga bertujuan agar eksekutif yang terpilih bertanggung jawab untuk mengarahkan rakyat di wilayah kekuasaannya untuk memilih legislator yang telah berperan sebagai perantara di Mahkamah Konstitusi.

            Keberadaan yudikatif sebagai lembaga pemerintahan setara dengan dengan eksekutif dan legislatif, keberadaan mereka adalah menjalankan fungsi kenegaran tanpa harus membangun kartel demi kepentingan partai politik tertentu. Independensi lembaga-lembaga pemerintahan ini tidak harus dikecilkan bahkan direndahkan martabatnya oleh  peran partai politik. Partai politik keberadaannya hanya sebatas membangun komunikasi dengan lembaga legislatif memberikan pemikiran dan masukan bagi legislatif.

*Mahasiswa Ilmu Politik – FISIP - UI