Senin, 08 September 2014

"Poros Maritim Bocor di Hulu"


“Poros Maritim Bocor Di Hulu” 
*Yoyarib Mau
 
Isu strategis yang di kampanyekan Jokowi dalam masa kampanye untuk pemilu 2014 adalah Indonesia sebagi poros maritim dunia, ide dan gagasan inilah yang menjadi sebuah wacana menarik (trand topic) untuk diperbincangkan hampir seluruh rakyat Indonesia, bahkan ide dan gagasan poros maritim dunia sebagai salah satu isu penentu kemenangan Jokowi. Ide dan gagasan ini dipertegas oleh Jokowi dengan melakukan pidato kemenangan di atas geladak kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Jika awal kepemimpinan Jokowi-JK difokuskan pada persoalan kemaritiman, tentunya kementerian ataupun badan yang dibentuk untuk menangani soal kemaritimin perlu mendapatkan perhatian lebih, jika kementerian kelautan dan perikanan tetap sebagai ujung tombak dalam menangani kemaritiman maka diharapkan adanya sosialisai yang tepat tentang pemahaman akan kementerian kelautan  dan soal kemaritiman. Pemahaman yang berbeda akan nama kelautan dan kemaritiman bisa menjadi penafsiran yang bervariasi di masyarakat. 

Hal yang substansial dalam perwujudan program ini adalah bagaimana dukungan postur APBN bagi kementerian ini. Kenyataan yang terjadi penetapan APBN 2015 dalam pemerintahan SBY sepertinya tidak memiliki niat yang tulus untuk mendukung nawa cita  dan harapan Jokowi – JK soal poros maritim dunia. Terlihat secara gamblang dari penetapan APBN 2015 dimana ada beberapa kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 67,2 triliun serta Kementerian Agama sebesar Rp 50,5 triliun, alokasi untuk kedua kementerian ini menurut SBY diprioritaskan untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan. Juga sebagai strategi tersebut ditujukan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia, sekaligus memanfaatkan potensi demografi Indonesia yang produktif.
 
Adapun alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp 47,4 triliun, diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan, antara lain berupa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas di daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar, sehingga memenuhi standar pelayanan Kesehatan Primer sebanyak 70 puskesmas; pemberian bantuan operasional kesehatan sebanyak 9.715 puskesmas; penyaluran anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait BPJS kesehatan; serta peningkatan persentase jumlah bayi usia 0-11 bulan yang memperoleh imunisasi dasar lengkap sebesar 91%.

Di bidang pertahanan, dialokasikan dana untuk anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 95,0 triliun. Alokasi dana ini digunakan untuk melanjutkan pemenuhan kekuatan dasar yang diperlukan (Minimum Essential Forces/MEF), meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan melalui peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, baik produksi alutsista maupun pemeliharaannya.
 
Di samping pertahanan negara, alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi prioritas yaitu sebesar Rp 47,2 triliun. Institusi Polri diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. SBY juga menyebutkan pemerintah memandang perlu untuk mempertahankan rasio polisi dengan jumlah penduduk sebesar 1 berbanding 582, yang dilaksanakan dengan menambah jumlah personil Polri. Dua kementerian yang sangat berperan di bidang pemba-ngunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum, yang dialokasikan dana sebesar Rp 74,2 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 44,6 triliun.

SBY dalam sambutannya pada sidang paripurna DPR RI 15 Agustus 2014, besaran alokasi anggaran APBN untuk tujuh kementerian negara dan lembaga negara dari RAPBN 2015 adalah  dari total pendapatan negara sebesar Rp1.762,3 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.370,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 388 triliun dan penerimaan hibah Rp 3,4 triliun. Sementara itu, total belanja negara mencapai sebesar Rp 2.019,9 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat  Rp 1.379,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 640 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah Rp 257,6 triliun atau 2,32%.

            Alokasi postur anggaran kepada sejumlah kementerian dan lembaga yang begitu besar sepertinya dilakukan oleh SBY selama masa kepemimpinannya selama 10 tahun ini, dari alokasi anggaran 2015 untuk beberapa pos kementerian ini menghasilkan defisit yang cukup besar yakni Rp. 257,6 triliun, defisit ini berarti menjadi utang negara pada tahun 2015, apakah itu utang negara dari bank dalam negeri atau negara asing tetaplah menjadi utang yang dibebankan kepada pemerintahan Jokowi-JK,  belum lagi ditambahkan dengan utang SBY tahun 2014 yang dilansir Bank Indonesia (BI) yang mencatat total utang luar negeri Indonesia per Januari 2014 mencapai USD269,27 miliar atau Rp3.042,751 triliun jika mengacu kurs Rupiah sebesar Rp11.300 per USD.

            Kondisi kebocoran anggaran dalam bentuk utang ini, kemudian menghadirkan pertanyaan; apa yang hendak Jokowi-JK gunakan untuk membiayai program “poros maritim dunia” ? kemudian bagaimana Jokowi-JK membuat terobosan untuk menjawab program 100 hari menjabat kepada rakyat Indonesia ?

            Para ahli mengklasifikasikan teori kemaslahatan kepada dua hal. Pertama, mashlahah ‘ammah,  yaitu kemaslahatan umum  yang berhubungan dengan kepentingan  masyarakat banyak.  Dalam hal terkait dengan kenaikan harga BBM jika memberikan kebaikan lebih besar untuk mayoritas penduduk Indonesia maka menaikan harga BBM itu merupakan suatu kebutuhan primer, yaitu menjaga kestabilan ekonomi bangsa dan negara.Kedua, mashlahah khasshah,  yaitu kemaslahatan khusus yang berhubungan dengan kemalahatan individual. Apabila menaikan harga BBM itu hanya memberikan kemaslahatan bagi golongan tertentu, atau kepentingan kelompok atau individ-individu tertentu, maka menaikan harga BBM itu harus ditolak. 

Teori Kemaslahatan Najm al-Din al-Thufi  dikembangkan dari pemikiran yang menyiratkan adanya suatu upaya untuk memperoleh suatu hukum fiqh melalui perluasan makna suatu teks syari’ah yang bersifat eksplisit dengan mengungkap pengertian-pengertian implisitnya. Ini dilakukan dengan menggali causalegis (illat) suatu nash untuk diterapkan pada kasus-kasus serupa yang secara ekplisit tidak termasuk ke dalamnya. Atau juga dengan menggali semangat, tujuan dan prinsip umum, yang terkandung dalam suatu nash untuk diterapkan secara lebih luas dalam masalah lain yang diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan umum (http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2218021-teori-kemaslahatan-najm-din-thufi/#ixzz3Ck2pHgVd).

Teori ini terlihat mungkin banyak orang yang berpikir parsial pasti alergi karena teori ini berdimensi nilai agama, tetapi bagi penulis bukan soal agamannya tetapi nilai universal yang dapat bermanfaat bagi kemanusiaan. Persoalan poros maritim dunia merupakan persoalan publik atau mayoritas rakyat Indonesia yang daerahnya berbentuk daerah kepulauan. Sikap politik harus diwujudkan oleh Jokowi-JK walaupun mungkin tidak populer tetapi ada pencapian kemaslahatan rakyat Indonesia yang hendak di capai. Kebutuhan ini yang kemungkinan besar mendorong Jokowi untuk memilih menaikan bbm, karena ada alasan logis untuk pembangunan nasional yakni “Indonesia sebagai poros maritim dunia”.

Melihat kondisi utang luar negeri Indonesia yang terus membengkak, tidak mungkin Jokowi-JK melakukan pinjaman luar negeri karena akan menambah utang luar negeri, pilihan pil pahit untuk menaikan bbm yang mungkin dilakukan Jokowi-JK  dengan perilaku moral Jokowi yang menjadi jaminan, tentunya kebijakan menaikan bbm untuk kemaslahatan umat tidak membunuh rakyat. Hal ini juga sebagai bentuk kontribusi rakyat dengan konsep kerelawanan yang telah menghentarkan Jokowi-JK dengan sumbangan sukarela hingga terpilih menjadi presiden.

*Pemerhati Sosial Politik

           


Selasa, 26 Agustus 2014

"Titu Eki Tersandera Kubus Ongkos Politik"

“Titu Eki Tersandera Kubus Ongkos Politik”
*Yoyarib Mau

Mengawali kepemimpinan periode 2014-2019 ini, konflik berkelanjutan bahkan eskalasinya hingga permohonan uji materil ke Mahkamah Agung (MA) RI, terkait penolakan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2013 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati Kupang periode 2009-2014 yang tidak dilakukan Bupati Ayub Titu  Eki. Alasan sejumlah anggota DPRD Kab. Kupang bahwa Ayub Titu Eki dinilai telah melanggar sumpah dan janjinya saat dilantik, bahkan dinilai telah melanggar konstitusi yang diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 dan Undang-undang 32 Tahun 2004 yang mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan LKPj akhir tahun dan LKPj akhir masa jabatan.  
.
Bupati Ayub Titu Eki bukan tidak mau melakukan LKPJ tetapi ia sudah menyerahkan secara formal dan materil dokumen LKPj akhir masa jabatan sekaligus dokumen LKPj akhir tahun anggaran pada tanggal 26 Februari 2014 melalui surat pengantar dengan Nomor BU.138/302/PEM/II/2014. Surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang agar DPRD melakukan rapat Badan Musyawarah (Banmus). Namun, dalam rapat Banmus tanggal 4 Maret 2014, anggota Banmus gagal menetapkan agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Kupang untuk  penyerahan LKPj akhir masa jabatan bupati.

Rapat Banmus DPRD saat itu gagal karena  anggota DPRD Kabupaten Kupang, Yohanes Mase dan Anton Natun, 'memaksa' Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, untuk menandatangani SK tenaga kontrak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Bupati Ayub Titu Eki menolak menandatangani SK tenaga kontrak itu, dan rapat Banmus tersebut gagal menetapkan agenda paripurna DPRD sidang LKPJ.

Bupati Ayub Titu Eki tetap berkeras tidak mau melakukan laporan LKPJ, dirinya tidak akan melakukan penyerahan secara simbolis dokumen LKPj akhir masa jabatan. Karena menurutnya dapat menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan etika penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Alasan Bupati tidak mau melakukan pertanggungjawaban kepada DPRD karena hal ini dapat dijadikan pintu masuk untuk menghakimi Bupati bahwa gagal pada periode 2009-2014, karena kenyataannya dirinya terpilih kembali dan telah menjalani jabatan sebagai Bupati Kupang periode 2014- 2019.

Persoalan lain yang menjadi keluhan Bupati atas perilaku pelaporan Bupati oleh DPRD ke MA yakni soal pemerasan terhadap sejumlah SKPD, Titu Eki mengungkapkan bahwa, para wakil rakyat Kabupaten Kupang tersebut kerap meminta uang kepada sejumlah pemimpin SKPD saat asistensi pembahasan anggaran di tingkat komisi. Keberadaan anggota DPRD sangat strategis dengan 3 fungsi yakni legislasi, pengawasan dan budgeting. 3 fungsi ini merupakan alat kekuasaan DPRD untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya, namun fungsi ini bisa di manfaatkan untuk melakukan manufer politik, sehingga wajarlah antara Bupati dan DPRD saling menikung.

 Dari uraian persoalan diatas hadir pertanyaan untuk menelaah opini, mengapa Bupati yang adalah eksekutif dan DPRD yang adalah legislatif seharusnya bersinergi untuk mewujudkan pembangunan daerah tetapi berperilaku seperti kucing dan tikus yang saling menerkam ?

John Gaventa mencetuskan teori Powercube (kubus kekuasaan) secara umum, kekuasaan dipahami sebagai kontrol seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lain, kerangka pemikiran dalam teori ini akan menganalisis tiga dimensi kekuasaan : level, ruang dan bentuk, dan hubungan internal antara tiga unsur tersebut. Kebutuhan akan teori ini untuk membukakan jalan bagi kita untuk mengeksplorasi beragam aspek dan bagaimana interaksi antara aspek-aspek tersebut, agar jernih dalam memetakan hal-hal yang berperan dalam kekuasaan, para aktor di dalamnnya, persoalan dan situasi yang melatar belakanginya bahkan memungkinkan kita untuk melakukan perubahan secara tepat dan evolusioner (Politik Lokal – LP2B – 2014).

Level persoalannya adalah level Kabupaten, dimensi ruangnya seharusnya tertutup dalam ruang rapat Banmus yang diagendakan 04 Maret 2014 antara Bupati dan DPRD, kemudian bergeser dalam ruang yang diperkenankan yakni saling toleransi dalam agenda lanjutan, akan tetapi tidak terwujud sehingga level persoalan dipaksakan yakni ruang yang diciptakan atau diklaim melalui pengaduan hukum serta aksi masa dukungan. Bentuk persoalannya terlihat dengan gamblang melalui konflik terbuka dan saling buka-bukaan, yang awalnya sebenarnya ada maksud terselubung yakni permintaan anggota DPRD sebagai bentuk deal-deal politik yang tidak disepakati oleh Bupati, padahal bentuk permintaan ini adalah maksud terselubung untuk mengakhiri persoalan masa lalu dan memulai babak baru.

Kubus Balas Dendam
Pada pemilu kepala daerah Kabupaten Kupang untuk periode 2014-2019 yang diikuti oleh pasangan Jerry Manafe-Vinsen Bureni (Sahabat) diusung Partai Golkar, Silvester Banfatin-Anton Natun (Selamat) diusung oleh PDIP dan Partai Hanura, Steven Manafe-Maher Ora (Manora) diusung Partai Demokrat dan PKPI, Melitus Ataupah-Sumin Kase diusung Partai Pakar Pangan,  Ir. Aleks Foenay-Ir. Benny Ndoenboey (Abdi) didukung 14 partai gurem, Victor Y. Tiran-Ny. Maria Nuban Saku (Victory) didukung 9 partai gurem, sedangkan Ayub Titu Eki- Korinus Masneno (Yuri) lewat jalur perseorangan (independen).  Pilkada ini dimenang oleh pasangan Ayub Titu Eki – Korinus Masneno yang maju dengan dukungan suara 36.450 dukungan KTP dan menang dengan perolehan suara 63.229 suara atau 44,10 persen.

Akibat kekalahan ini bisa menjadi alasan kuat untuk melakukan perlawanan terhadap Ayub Titu Eki, terlihat dari partai dan pribadi yang melakukan pelaporan ke MA yakni partai pengusung seperti PDIP, Golkar, Hanura serta sejumlah partai lainnya. Sehingga LKPJ sebagai momentum tepat untuk melakukan balas dendam atas kekalahan yang diderita, dan wewenang itu dimiliki oleh DPRD sangat untuk mewujudkan niat balas dendam. Padahal peran partai politik seharusnya sebagai wahana pendidikan dan alat perjuangan aspirasi rakyat daerah, kenyataannya partai politik sebagai tangga menggapai tujuan-tujuan pragmatis.

Kubus Ongkos Politik
            Permintaan sejumlah anggota DPRD saat LKPJ disampaikan, hal ini bersamaan  pada masa kampanye jelang pemilu legislatif 2014, permintaan itu wajar menurut politik praktis dimana deal-dealnya adalah LKPJ diterima dengan syarat menandatangani penerimaan tenaga kontrak, karena jika tenaga kontrak diterima maka keuntungan politik sangat signifikan untuk meraup perolehan suara. Model ini sejatinya ada dalam ruang tertutup, namun karena tidak menemukan titik temu dan Bupati Titu Eki tidak m au disandera oleh ongkos politik sang DPRD tersebut, maka jurus buka-bukaan tak terhindarkan dan diendus oleh publik dan menimbulkan instabilitas politik.

            Jurus maut DPRD yang memainkan dramatikalnya dengan melakukan klaim UU dan PP untuk menjerat dan memberhentikan Titu Eki tidaklah kuat alasannya sebab pendirian Titu Eki cukup berlogika karena konstestasi kekuasaan yang diperoleh didukung penuh oleh rakyat yang dibuktikan dengan perolehan suara satu putaran, bukti 700 orang masyarakat berdemonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Kupang, Rabu (20/8/2014), dimana massa mempertanyakan alasan dan dasar hukum Bupati Kupang, Ayub Titu Eki, diadukan Dewan ke Mahkamah Agung RI, ini sebagai bentuk kepuasan masyarakat yang dipenuhi Titu Eki karena masyarakat sebagai subyek dan sekaligus obyek dalam menjalankan agenda pemerintahannya.


*Pemerhati Sosial dan Politik

Sabtu, 16 Agustus 2014

"Tim Transisi Inkubator Politik"



“Tim Transisi Inkubator Politik”
*Yoyarib Mau

Tim Transisi sebuah kebijakan yang tidak biasanya dilakukan dalam catatan sejarah presiden terpilih di Indonesia, Jokowi-JK yang telah ditetapkan sebagai pemenang Pemilu 2014 oleh KPU. Bergerak cepat dengan membentuk Tim Transisi, Jokowi-JK selalu hadir dengan gagasan yang menarik, sejak awal kampanye bahkan setelah pemilu selalu hadir dengan gagasan yang tidak dapat diduga oleh siapapun. Terlepas dari tim kerja dibelakang layar yang meramu setiap ide dan gagasan, namun selalu saja ide itu ketika dipublikasikan selalu menuai kontroversi baik dipihak Jokowi sendiri maupun dari lawan politik.

Pilihan suka kata Tim Transisi yang sebenarnya adalah keberlanjutan dari tim sukses atau tim pemenangan pemilu, semangat dari tim yakni kolektifitas dimana ada pihak partai politik pendukung dan juga mewakili kelompok akademisi. Tim ini sangat kurus karena tidak melibatkan semua elemen pendukung seperti; relawan dan partai pendukung dalam tim inti. Tim ini digawangi oleh mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Kabinet Presiden Megawati 2001-2004.

Pemberian nama struktur bagi tim oleh Jokowi dengan pendekatan adminsitratif dengan tujuan lebih pada fungsi kerja, dimana ada kepala staf dan empat deputi. Kepala Staf yakni Rini  M. Soemarno, empat deputi yakni Hasto Kristiyanto (Wasekjend PDIP), Andi Widjajanto (Dosen FISIP-UI), Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina nonaktif), Akbar Faisal (Politisi Partai Nasdem).  Empat deputi ini kemudian diberi mandat membentuk kelompok kerja. 

Dalam Tim Transisi tidak saja tim ini tetapi juga dibentuk tim penasihat senior di tim transisi, diantaranya mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, mantan Wakil Ketua  Dewan Pertimbangan Partai Golkar  Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan  mantan Ketum Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi, serta mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif. Nama-nama lain yang pada masa kampanye pemilu yang lalu, juga masuk dalam tim sukses pasangan Jokowi-JK direkrut dalam kelompok kerja (pokja) tim transisi, Beberapa pokja yang diprioritaskan adalah, pokja Nelayan dan Petani, pokja Perumahan Rakyat, pokja Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, Pokja Bahan Bakar Minyak, dan pokja Transportasi Publik. .  

Akan tetapi ada sejumlah pihak yang kecewa karena tidak masuk dalam tim transisi, Karena komposisi tim transisi bentukan Jokowi-JK dinilai tidak mampu merepresentasikan kelompok pendukungnya, maka sebaiknya dibubarkan saja. Ini lantaran komposisi tim transisi hanya terdiri dari lima orang, yakni tiga orang dari kalangan professional, dan dua orang lagi masing-masing dari PDIP dan Partai Nasdem.  Rasa kecewa ini tentu berdasar karena hubungan emosional dari tim transisi yang terdiri dari 5 orang tersebut sepertinya di dominasi oleh pihak PDIP.

Rini M. Soemarno memiliki kedekatan emosional dengan mantan Presiden Megawati, Andi Widjajanto adalah anak mantan politisi PDIP almarhum Theo Syafei, Hasto Kristiyanto adalah Wasekjend PDIP, kemudian tersisa Akbar Faisal dari Partai Nasdem, Partai Nasdem dan PDIP adalah partai politik yang pertama kali mengusung Jokowi-JK sebagai Capres. Kemudian belakangan menyusul PKP, Hanura dan PKPI. Ketakutan ini tentu berdasar karena dari 5 orang tim transisi ini apabila dalam pengambilan keputusan strategis semisal penentuan nama menteri, jika berakhir dengan voting maka akan lebih menguntungkan bagi PDIP dengan 3 orang yang memiliki hubungan yang kuat dengan PDIP.

Ketakutan diatas disanggah oleh Jokowi bahwa  tim transisi pemerintahan hanya bertugas mempersiapkan penjabaran program dan janji kampanye di pemilu presiden menjadi program kerja kabinet, serta tabuh membicarakan kursi  menteri. Jokowi mengatakan, juga ditambahkan bahwa  pembentukan rumah transisi ini untuk mempersiapkan peralihan pemerintahan dari Presiden SBY, agar setelah dilantik Jokowi-JK langsung melaksanakan konsep pemerintahannya, utamanya implementasi sembilan program nyata Jokowi-JK atau Nawacita.

Menjadi pertanyaan besar yakni mengapa tim transisi ini begitu penting bagi Jokowi-JK sehingga perlu di bentuk ? tentu setiap aktivitas politik tidak terlepas dari kebijakan politis. Seperti pameo bahwa “tidak ada makan siang gratis dalam politik setiap dukungan politik baik yang diberikan melalui partai politik, gerakan kerelawanan, maupun dukungan nama besar akademisi, tokoh adat/masyarakat dan agama dalam masa kampanye pemilu 2014, tentu menjadi utang politik bagi Jokowi-JK. Dilain pihak Jokowi diuji akan konsistensinya yang sejak awal hendak membangun koalisi tanpa syarat.

            Habermas merumuskan unsur normatif dari ruang publik, yakni sebagai bagian dari kehidupan sosial, dimana setiap warga negara dapat saling berargumentasi tentang berbagai masalah yang terkait dengan kehidupan publik dan kebaikan bersama, sehingga opini publik dapat terbentuk. Ruang publik ini dapat terwujud, ketika warga berkumpul bersama untuk berdiskusi tentang masalah-masalah politik. Refleksi Habermas tentang ruang publik berdasarkan deskripsi historisnya selama abad ke-17 dan ke-18, ketika cafe-cafe, komunitas-komunitas diskusi, dan salon menjadi pusat berkumpul dan berdebat tentang masalah-masalah politik (Reza A.A Wattimena - http://rumahfilsafat.com)

Kanalisasi Politik 

            Jokowi berpikiran persis seperti apa yang dikehendaki Jurgen Habermas bahwa memikirkan negara kedepan tidak sekedar dirinya yang terpilih secara dalam Pemilu 2014 yang memikirkan bagaimana baiknya Indonesia kedepan sehingga Jokowi membentntuk tim transisi. Keberadaan tim ini tentu tidak seperti yang digambarkan Habermas dimana dilakukan sebebas-bebasnya dan dilakukan dimana saja. Jokowi-JK membuatnya lebih apik dan terarah melalui kanal yang namannya tim transisi. Cafe-cafe, komunitas-komunitas diskusi, salon itu dalam pemilu 2014 mereka adalah partai politik, relawan-relawan, tokoh masyarakat dan tokoh agama/adat yang telah bekerja dan memberikan dukungan kemenangan bag Jokowi-JK yang kemudian mereka disatukan dalam sebuah kanal ruang publik.

            Kanal ini terlihat terbatas ukurannya tetapi ini untuk memudahkan terjadinya koordinasi sehingga pemikiran-pemikiran yang dihasilkan dapat terarah bagi terbentuknya ide dan gagasan bagi pemerintahan Jokowi-JK, ini merupakan ruang publik representatif dari ruang-ruang publik yang tersebar luas di berbagai pelosok, kelompok masyarakat  yang kemudian diminta peran sertanya dengan mewakilkan pribadi/tokoh untuk terlibat dalam tim transisi.

Inkubator Politik

            Sikap politik Jokowi-JK dengan membentuk tim transisi dianggap banyak orang sebagai upaya buang badan dari tuntutan balas jasa, karena telah memenangkan Jokowi, tidak dapat disalahkan karena memang sebagaimana pameo yang berkembang di masyarakat bahwa “tidak ada makan siang gratis dalam politik”. Namun bukan berarti tuntutan itu harus dipenuhi atau juga diabaikan keberadaan lembaga tim transisi diibaratkan sebagai inkubator alat yang digunakan untuk menumbuhkan dan mempertahankan suhu optimal, kelembaban dan kondisi lain seperti karbon dioksida (CO2) dan kandungan oksigen dari atmosfer di dalam. Inkubator sangat di butuhkan oleh bayi prematur yang baru lahir untuk bisa bertahan hidup maka membutuhkan inkubator. 

            Jokowi membutuhkan inkubator ini untuk menyeleksi kemampuan dan harapan perubahan dari semua pihak tidak  harus mematikan pribadi atau figur yang hendak menjadi menteri atau pejabat publik lainnya, tetapi pemikiran dan tujuan hendak menjabat jabatan publik dapat dituangkan dalam ruang publik yang namanya tim transisi.

*Pemerhati Sosial-Politik