Senin, 13 April 2015

"GERONTOKRASI PARTAI POLITIK"



GERONTOKRASI PARTAI POLITIK”
*Yoyarib Mau

Usai Munas PDIP di Bali, yang mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati terpilih sebagai peserta pemilu sejak tahun 1999 hingga nanti tahun 2020, sudah 4 kali kongres Megawati tetap menjadi ketua umum, hal ini dapat menegaskan bahwa selama empat periode 20 tahun kepemimpinan di tubuh PDIP masih dikendalikan penuh oleh Megawati. Berbeda dengan Golkar yang mampu dikendalikan oleh Soeharto selama 32 tahun, akan tetapi Soeharto tidak menempati posisi sebagai Ketua Umum Golkar, Soeharto hanya sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar. Kesamaannya masing-masing dapat mengendalikan partai untuk menjalankan kekuasaan, sedangkan perbedaannya adalah Megawati hanya satu periode menjabat sebagai Presiden, sedangkan Soeharto sebanyak 32 tahun berkuasa, dengan didukung oleh kapasitas Soeharto sebagai panglima tertinggi ABRI dan posisi sebagai Presiden yang dengan mudah dapat mengendalikan birokrasi.

Namun kelebihan Megawati adalah mampu membangun PDIP dari keterpurukan dengan menjadikan ideologi kerakyatan yang diwariskan Soekarno sebagai perekat PDIP dan konstituen. Berbeda dengan Soeharto yang dengan pola depresif kolaborasi antara pendekatan militer dan birokrasi menjadi keuntungan bagi Golkar, sehingga mereka mampu bertahan cukup lama dalam mengendalikan partai politik. Gus Dur juga membangun PKB namun tidak bertahan lama karena faktor kesehatan sehingga kemudian Gus Dur tidak dapat nenjalankan PKB dengan baik, namun karena manajemen kepemimpinan yang baik PKB mampu bertahan, SBY juga mendirikan Partai Demokrat yang terilhami oleh kekalahan terhormat Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Namun SBY tetap memposisikan diri sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Kehormatan. Namun ketika pada periode 2010-2015 terjadi gonjang-ganjing dalam tubuh Demokrat maka SBY turun gunung dan mengambil kendali Partai Demokrat sebagai Ketua Umum merangkap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Model pengendalian partai oleh pendiri dan tokoh central partai menjadi model kepemimpinan dalam menjalankan partai politik di tanah air. Namun menjadi pertanyaan adalah sejaumana dan tujuan keberadaan tokoh central/pendiri partai mengendalikan serta menjalankan partai politik di tanah air ?.  

Daniel Dhakidae dalam ulasannya  dalam Jurnal Primsa menulis dalam artikel Demokrasi, Harta dan Negara bahwa; Orang kaya, bangsawan, selalu menjadi pengetua masyarakat mana pun, dan kapan pun, di Nusantara. Orang kaya berarti pemilik tanah, para tuan tanah. Dengan memiliki tanah mereka dengan sendirinya memiliki apa saja yang bisa diusahakan di atas tanah itu. Dengan begitu orang kaya adalah mereka yang memiliki hasil ladang dan sawah berlimpah dengan memanfaatkan tenaga kerja tak berbayar, yaitu para budak hasil keturunan atau budak belian. Khusus mengenai budak belian semuanya tidak bisa berlangsung sebelum negara dan konsep negara dipakai semestinya. Salah satu bentuk kegiatan negara adalah mengumpulkan pajak. Yang tidak bisa membayar pajak menggadaikan diri, dan dari sanalah berasal budak belian yang biasanya dibedakan dari budak turunan. Para budak tidak berhak atas tanah. Dengan sendirinya, dia dikucilkan dari turut mengambil bagian dalam pertemuan adat, perundingan, dan juga memerintah dalam pengertian yang sangat asli, yaitu memberikan perintah tentang apa saja yang harus dilaksanakan dalam suatu persekutuan adat-menjaga ladang dan sawah, memelihara ternak, menjalankan pernikahan, dan sebagainya.

Partai politik ibarat tanah atau perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik yakni tokoh central yang mendirikan dan mengendalikan partai politik. Sedangkan pengurus partai dan wakil rakyat yang terpilih lewat parpol diposisikan sebagai tenaga kerja atau budak yang di berikan kesempatan untuk bekerja mengumpulkan hasil pengusahaan atas tanah dan laba usaha perusahan, untuk kemudian diserahkan kepada pemilik tanah (baca : partai politik) yakni tokoh central pendiri partai politik. Pemahaman ini yang mungkin ada dalam benak Megawati sehingga keberadaan Presiden Jokowi dianggap sebagai “petugas partai” sehingga dalam Kongres VI PDIP di Bali, Mega ingin Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan, sudah seharusnya menjalankan garis kebijakan partai. 

Megawati menempatn diri sebagai tuan tanah serta pemilik saham sehingga dalam Kongres VI PDIP, Jokowi tidak diberikan ruang bagi Jokowi untuk memberikan kata sambutan sebagaimana biasanya ketika Presiden hadir dalam sebuah hajatan parpol diberi kesempatan untuk menyampaikan kata sambutan atau pidato, bahkan Jokowi harus menundukan diri dan mencium tangan Megawati.  Jelas dan tidak dapat dipungkiri bahwa terpilihnya Jokowi sebagai Presiden adalah karena diusung oleh PDIP namun perlu disadari bahwa ketika Jokowi telah terpilih sebagai Presiden maka ada mandat besar yang digariskan bahwa Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, ini amanat konstitusi untuk dilaksanakan, keberadaan Jokowi tidak sebagai petugas partai lagi tetapi adalah sebagai  kepala negara dan kepala pemerintahan. 

Perilaku Megawati seolah-olah hendak mengembalikan Indonesia masih dibawah pengaruh feodal (para penguasa tanah) dalam waktu yang sangat lama, dan hendak menjalankan feodalisme baru yakni daerah dibawah kendali pemilik tanah/perusahaan yang berkuasa, tidak mengubah apa pun dan hanya melanjutkan kembali apa yang sudah/sedang berjalan, dan malah bersikeras untuk itu dengan mengancam jika tidak mau berperan sebagai petugas partai maka dipersilahkan untuk keluar dari PDIP.

Perilaku Megawati apabila dilihat menurut pemikiran para filsuf Yunani kuno sebagai sikap plutokrasi yang kini lebih populer sebagai oligarki. Padahal rakyat berharap pada partai politik agar keberadaan dalam kekuasaan membawa perubahan, melalui demokrasi elektoral hasil reformasi, namun justru memperkuat siklus hartawan/pemilik partai menjadi penguasa: politik untuk menjadi hartawan, dan berharta demi kekuasaan politik. 

Perilaku partai politik yang dikendalikan oleh para rezim “gerontokrasi”  yang mungkin lama berkuasa mengalami kehilangan arah perjuangan kemudian berdampak pada perilaku plutokrasi yang feodal yang hanya menginginkan berapa hasil pengusahaan tanah dan hasil usaha yang diperoleh melalui kerja politik parpol. Padahal pernah Presiden Soekarno pada pidato 17 Agustus 1951 mengingatkan bangsa Indonesia untuk; Adakanlah koordinasi, adakanlah simponi yang seharmoni-harmoninya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum, dan janganlah kepentingan sendiri itu dimenangkan diatas kepentingan umum. 

Gerontokrasi bukanlah haram namun perilaku gerontokrasi harus mampu ditundukan bahwa parpol berpihak kepada rakyat, sebagai mana sebutan lain sebagai “wong cilik” yang harus lebih mengutamakan kepentingan rakyat, jika demikian maka Jokowi harus ditempatkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang harus bekerja memenuhi janji-janji kampanye kepada masyarakat serta menjalankan pemerintahan ini guna mensejahterahkan rakyat semata. Para kaum gerontokrasi dimana kepemimpinan yang dikendalikan oleh para tetua seharusnya bangga tidak perlu berharap banyak untuk mendapatkan ciuman tangan, atau menunggu setoran dari mereka yang dianggap petugas partai atau buruh yang mengabdi kepada majikan, sehingga para pemilik tanah (baca: partai politik) hanya menunggu setoran. Sehingga acapkali petugas partai terjebak dalam suap dan tertangkap tangan dalam transaksi untuk mendapatkan setoran bagi parpol dan pemilik parpol.

*Pemerhati Sosial - Politik

Rabu, 01 April 2015

"REFLEKSI PASKAH; GOLKAR DAN TAMAN GETSEMANI"

“REFLEKSI PASKAH; GOLKAR DAN TAMAN GETSEMANI”
*Yoyarib Mau

Alih-alih tulisan ini bukan hendak menggiring gereja atau pembaca yang memahami soal Taman Getsemani  untuk kemudian melakukan penghakiman atas kekisruhan yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar, tulisan ini tidak pada posisi untuk memihak atau menyalahkan, tetapi tulisan ini hendak menggambarkan hal menarik dari apa yang terjadi dalam Partai Golkar, kemudian mengkorelasikannya dengan apa yang terjadi di Taman Getsemani.  

Tidak dipungkiri bahwa Golkar berada pada kekisruhan yang akut, dan menggiring pengurus partai, anggota partai serta anggota DPR/DPRD untuk menentukan keberpihakannya. Partai Golkar membelah diri dalam Munas Ancol dan Munas Bali, kemudian teranyar di Senayan konflik berlanjut dengan perebutan ruangan fraksi, dimana Kelompok Munas Ancol yang menetapkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Fraksi, melakukan upaya paksa perebutan  ruangan Fraksi Golkar di lantai 12 di Kompleks DPR RI pada 30 Maret 2015. Sebelumnya ruangan ini dikuasai oleh Kubu Munas Bali yang telah menetapkan Ade Komarudin sebagai Ketua Fraksi dan Sekertaris Fraksi Bambang Susatyo beserta kelompoknya yang berusaha untuk mempertahankan ruangan fraksi dengan bertahan didalamnya. 

Konflik berkepanjangan dalam tubuh Partai Golkar yang dalam sejarah kepartaian Indonesia menunjukan kepiawaiannya dalam perpolitikan di tanah air. Namun kesolidan masa lalu tidak berjalan lurus dengan kondisi hari ini dimana Golkar sudah terbelah menjadi 3 (tiga) kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda pula. Kelompok Pertama, berawal saat  Ketua Umum Aburizal Bakrie mengusung capres-cawapres Prabowo-Hatta dan kelompok ini didominasi oleh kalangan struktur partai dari pusat hingga daerah. Kelompok ini kemudian tetap berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan kekuatan kelompok ini kemudian mengkonsolidasikan diri dan melaksanakan Munas di Bali, yang mengaklamasi Aburizal Bakrie tetap sebagai Ketua Umum Golkar versi Munas Bali. Kelompok Kedua, awalnya diinisiasi oleh kalangan muda golkar yang progresif didukung oleh beberapa sesepuh golkar dan organisasi sayap partai menentang pilihan paratai yang berlambang pohon beringin ini dalam pilihannya mendukung Prabowo-Hatta, dan dengan terang-terangan menyatakan dukungannya ke Joko Widodo-Jusuf Kalla yang adalah mantan Ketua Umum Golkar. 

Pasca pilpres kelompok ini menggeliat dan mendapatkan dukungan dari beberapa pengurus defenitif Golkar seperti Agung Laksono Wakil Ketua Umum Golkar, Yorrys Raweyai (Ketua Umum AMPG), Priyo Budisantoso (Ketua Umum MKGR), Laurens Siburian  (SOKSI) memilih untuk melakukan Munas Partai Golkar di Ancol. Dalam Munas Ancol ada tiga calon yang bertarung dalam memperebutkan posisi ketua umum, yakni Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Priyo Budisantoso yang kemudian dimenangkan oleh  Agung Laksono. Kelompok ini mendapatkan energi dukungan ketika SK Menkumham dikeluarkan bagi Kubu Munas Ancol untuk melakukan pembentukan kepengurusan baru  yang mengakomodir pengurus partai dari Kubu Munas Bali. Keputusan ini menyebabkan 91 wakil rakyat Partai Golkar yang ada di parlemen menjadi gamang dan terbelah, sejumlah pengurus struktur partai yang sebelumnya berada di Kubu Munas Bali, tetapi memilih berada bersama Kubu Munas Ancol mereka antara lain Mahyuddin dan Airlangga Hartarto.

Kelompok ketiga adalah kelompok abu-abu mereka yang sebagian adalah pengurus partai hasil Munas Riau, para pendiri partai sespuh yang memilih tenang tidak mendukung dan maupun menolak keputusan partai, gerbong ini sepertinya tak kuasa berbuat banyak, mereka sedang bermimpi bagaimana tampil sebagai pahlawaan untuk menggiring partai ke titik aman. Kelompok ini terlihat jelas dalam posisi Muladi sebagai anggota Mahkamah Partai Golkar dalam sidang Mahkamah Partai Golkar yang tertuang dalam amar putusan Mahkamah Partai Golkar yakni, 1. Menghindari kubu yang menang mengambil semua jabatan di kepengurusan, 2. Rehabilitasi kader yang di pecat, 3. Apresiasi yang kalah dalam kepengurusan, 4. Dan terakhir yang kalah berjanji tidak akan membentuk partai baru. Amar putusan mahkamah partai tidak memberikan kemenangan bagi kubu tertentu, namun kemudian Muladi memberikan dukungan atas keputusan Menkumham dan dampak politiknya adalah anak menantu Muadi Fayakhun Andriadi diakomodir oleh Kubu Munas Anocol sebagai Sekertaris Fraksi Golkar mendampingi Agus Gumiwang Kartasasmita.

Konflik yang berkepanjangan ini menghadirkan pertanyaan kemana arah Golkar dalam perjuangannya bagi rakyat ? Faksi dalam tubuh Golkar selalu ada dalam setiap kepengurusan dan faksi dalam tubuh Golkar  selalu saja berakhir dengan hadirnya partai baru. Faksi selalu ada dalam kehidupan komunitas atau kelompok masyarakat. Dalam Partai politik  ada embrio partai politik berupa sekumpulan “faksi.” Faksi ialah subsistem dalam sistem partai, yang terbentuk berupa sekelompok orang yang biasanya memiliki kedekatan primordial (keluarga, suku, agama, ras), kesamaan ideologis (ideal), atau kesamaan kepentingan (oportunis, pragmatis). Biasanya faksi dipimpin oleh para pendiri (founding persons) partai itu.

Menurut Samuel P. Huntington Faksionalisasi dalam partai politik pada tahapan ini, konflik internal sebuah partai berkutat pada perebutan pengaruh dan wewenang untuk mengendalikan partai yang berakar pada kekuatan faksi-faksi yang tarik-menarik satu sama lain. Apabila dalam proses ini terdapat faksi yang kuat namun menganggap kewenangan diperolehnya tidak proporsional (misalnya kalah karena faksi-faksi lain berkoalisi), dapat terjadi pembangkangan yang berujung pada terpecahnya partai, yakni faksi yang tidak puas tadi akan memisahkan diri, keluar dari partai tersebut dan membentuk partai sendiri. Namun apabila terjadi keselarasan kepentingan dan masing-masing faksi memandang bahwa kewenangan yang mereka peroleh proporsional, maka partai itu akan tetap utuh dan berkembang. Dalam pengertian koalisi, ini sering diistilahkan koalisi tetap atau jangka panjang, dan dalam istilah fusi (penyatuan) sering disebut fusi tuntas (penyatuan sepenuhnya) (Samuel Huntington – Political Order In Changing Societies – 1968)

Konflik Golkar ini jauh sebelumnya terjadi juga di Taman Getsemani, Yesus hendak mengakhiri pelayanannnya, murid-murid Yesus tampil dengan berbagai perilaku yang mencerminkan faksi-faksi karena memikirkan siapa yang akan melanjutkan tampuk kekuasaan yang akan di tinggalkan Yesus. Kisruh di Taman Getsemani memberikan gambaran jelas soal orientasi hidup dalam setiap komunitas/organisasi ataupun partai politik. Faksi Yudas yang orientasinya adalah kepingan dinar dan tidak pada kepentingan jangka panjang sehingga dapat dikategorikan sebagai faksi pragmatis, Simon Petrus merepresentasikan Faksi Mbalelo perilakunya tergantung tiupan angin kemana tiupan angin kesitu hatinya memilih, suka cari muka, dan cari jalan selamat ketika terdesak. Faksi terakhir Yakobus dan Yohanes yang tampil sebagai Faksi Ideologis yang dengan tenang menjaga marwah perjuangan.

Kenyataan politik dalam faksi di tubuh Golkar yang berperan seperti Yakobus dan Yohanes untuk tetap berdiri pada marwah perjuangan partai tidak terlihat dengan jelas. para sesepuh juga telah memilih untuk berpihak seperti Akbar Tanjung yang memilih untuk ke Kubu Ical, sedangkan pendiri SOKSI  Suhardiman memilih ke Kubu Agung. Dengan demikian kisruh Partai Golkar hari ini akan menghadirkan kebimbangan bagi rakyat untuk menaruh harapan pada partai ini, serta menggiring rakyat untuk berperilaku yang sama dengan mengabaikan marwah perjuangan.

*Pemerhati Sosial - Politik



"MUSIM ANGKET"


“MUSIM  ANGKET”
*Yoyarib Mau

            Angket menjadi “trending topic” dan menjadi seolah satu-satunya pilihan dari berbagai pilihan yang dimiliki oleh institusi perwakilan rakyat. Memasuki tahun 2015 dalam setiap perlawanan yang dilakukan oleh wakil rakyat akibat perbedaan pendapat, baik oleh DPRD maupun DPR RI selalu saja hendak menyelesaikannnya dengan mengajukan inisiasi angket. 

Hak Angket menjadi heboh ketika pada 27 Januari 2015, DPRD DKI menggelar sidang paripurna bersama dengan Pemprov DKI Jakarta. Dalam sidang itu, ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Mursadi telah mengetuk palu dan memutuskan APBD DKI sebesar Rp73,08 triliun. Jumlah tersebut meningkat 0,24 persen dibandingkan APBD 2014 lalu, tanggal 2 Februari 2015 Pemerintah DKI pun mengajukan draf APBD 2015 ke Kemendagri, tanggal 6 Februari 2015 draf APBD yang telah dikirimkan pun dikembalikan ke Pemerintah DKI dengan alasan tidak lengkap, pada 09 Februari Ahok mengakui draf APBD yang telah dikirimkan ke Kemendagri dipulangkan lagi ke Pemprov DKI. 


Kisruh ini kemudian pada tanggal 24 Februari 2015, 90 persen anggota DPRD telah melakukan tanda tangan untuk mengajukan hak angket setara dengan 95 orang anggota dewan yang telah setuju dari total politikus yang berada di Kebon Sirih sebanyak 106 orang. Kemudian usul hak angket ini menjadi blunder karena ada beberapa fraksi seperti Fraksi Nasdem, Fraksi PKB dan Fraksi PDIP yang menarik diri dari dukungan hak angket. 

Sebulan kemudian setelah kisruh hak angket di DPRD DKI, giliran  DPR RI yang menggulirkan hak angket pasca Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menerbitkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol pimpinan Agung Laksono, Keputusan Menteri Hukum dan HAM No: M.HH-01.AH.11.01 tahun 2015 tentang Pengesahan  Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi Personalia DPP Partai Golkar. Surat pengesahan ini ditandatangani pada 23 Maret 2015 oleh Menkumhan Yasonna Laoly. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa dengan ditetapkannya AD/ART serta kepengurusan DPP Partai Golkar berdasar SK Menkumham ini, maka kepengurusan DPP Partai Golkar Masa Bakti 2009-2015 tidak berlaku lagi. 

Dasar pengajuan angket digulirkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie bersama fraksi partai politik di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). KMP menganggap Menkumham telah bertindak sewenang-wenang dengan mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono. Selain itu, KMP juga sekaligus mempermasalahkan keputusan Menkumham yang juga mengesahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya kubu Romahurmuziy.  Jumlah anggota dewan yang menggunakan hak angket tersebut. Partai Golkar 55 orang, Gerindra 37 orang, PKS 20 orang, lalu PAN dan PPP masing-masing 2 orang, sehingga keseluruhan anggota DPR RI yang mengajukan hak angket berjumlah 116 orang. 

Hak angket yang mengatasnamakan 5 fraksi yang bergabung dalam KMP, tidak tentu bulat karena dalam diri Partai Golkar dan PPP ada dua kubu, Golkar kubu Agung Laksono dan PPP Kubu Romahurmuziy tentu akan menolak pengajuan hak angket yang diajukan oleh Golkar Kubu Aburizal Bakrie bersama Kubu yang tergabung dalam KMP, sehingga upaya ini menurut kelompok KIH ditambah dengan kubu Agung dan Romahurmuziy sepertinya hanya wacana. KMP seakan masih bereuforia akan kemenangan KMP pada tahun yang lalu dalam voting pengesahan UU MD3 dan UU Pilkada, dan UU Pemerintahan Daerah serta Tatib DPR RI.

Politik selalu bergerak dinamis dan berubah sesuai kepentingan, hal ini terlupakan oleh para wakil rakyat yang menjalankan haknya, sehingga Yorryes Raweyai melakukan pernyataan balik untuk menyerang balik KMP dengan menggulirkan inisiatif hak angket tandingan. Menurutnya, Angket itu bisa dikeluarkan kalau menyangkut hajat hidup orang banyak. Memang apa SK Menkumham itu, dampaknya apa bagi masyarakat ? Yorrys mengatakan, DPR lebih baik menggunakan hak angket untuk luapan lumpur Lapindo yang hingga kini belum jelas penuntasannya (Metrotvnews.com, 26-3-2015).

Sekelumit persoalan diangkat menghadirkan pertanyaan, untuk siapa hak angket ini digulirkan, demi kepentingan siapa ? apakah untuk hajat hidup rakyat banyak, atau untuk kepentingan pribadi/kelompok ? Menurut teori Montesquieu yang dikenal denganTrias Politica. Maksud pemisahan kekuasaan ini untuk mencegah supaya kekuasaan negara itu tidak berada pada satu tangan atau organ saja, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh organ tersebut. Pemisahan kekuasaan ini merujuk pada pemisahan antara eksekutif (pemerintah) serta legislatif (DPR/DPRD). 

Hak Angket adalah hak konstitusional yang melekat dalam diri DPR/DPRD hal ini diatur dalam UUD 1945, Ketentuan mengenai hak angket diatur berdasarkan ketentuan pasal 20A ayat (2) UUD 1945 (hasil amandemen), sebagai berikut; “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal  lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Setiap wakil rakyat baik itu DPR/DPRD berhak memanfaatkan hak-nya yang melekat pada dirinya, namun perlu diingat bahwa perjuangan mewujudkan hak angket itu untuk hajat hidup orang banyak.

Hak yang dimiliki setiap anggota DPR/DPRD dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah (eksekutif), termasuk didalamnya hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bernegara dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apa yang terjadi di tingkatan DPRD DKI hal ini wajar jika harus dilakukan karena mengyangkut APBD 2015 yang mengatur kehidupan hajat hidup warga DKI. Hal ini berbeda dengan kepentingan KMP soal SK Kemenkumham yang harus digiring untuk dilakukan hak angket karena ini tidak memenuhi unsur hajat hidup orang banyak. Ini lebih pada persoalan internal dipartai politik yang bisa dilakukan melalui gugatan PTUN dan bukan melalui hak angket, pesoalan internal partai politik bukan persoalan hajat hidup orang banyak. 

Jika kebiasaan yang dibangun untuk semua persoalan pribadi/kelompok, termasuk persoalan internal kepartaian, yang dipaksakan penyelesaiannya melalui hak angket, maka hak istimewa yang dimiliki DPR/DPR sepertinya diumbar tanpa di tempatkan pada tempat yang tepat. Kebiasaaan ini akan menjadi kebiasaan musiman, sebagaimana masyarakat gandrung dengan daun anthurium, kemudian saat ini terserang demam batu akik, kebiasaan ini ngetrend tetapi hanya dibutuhkan  oleh beberapa orang  dan bukan menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang.

*Pemerhati Sosial-Politik