"Politik Rasa Iba SBY"

“POLITIK RASA IBA”

*Yoyarib Mau

Pasangan kandidat SBY – Boediono yang memperoleh suara pemilih berkisar 50% lebih dalam pemilu President RI pada rabu, 08 Juli 2009 , hasil yang diperoleh terpaut jauh dari dua pasangan kandidat lainnya. Walaupun ada banyak kelemahan dalam pemilu President tahun terkait DPT (Daftar Pemilih Tetap), namun proses pemilihan dapat berjalan lancar tanpa ada kekacauan.

Indonesia memilih President yang kedua kalinya secara langsung pasca reformasi 1998, kali ke dua ini mampu menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia telah menjadi salah satu negara Asia yang telah memajukan demokrasi. Demokrasi hingga saat ini diyakini oleh sebagian negara sebagai salah satu konsep terbaik untuk mensejahterakan rakyat.

Dalam proses menuju kekuasaan ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh para pasangan untuk bisa menarik simpati masyarakat. Tahapan awal melalui pemilu legislative bagi partai politik untuk mencapai 20%  sebagai syarat untuk mencalonkan President, dan tahapan yang menarik dan menyita banyak energi yakni pendeknya masa kampanye yang hanya berlangsung sebulan, menarik adalah dalam kampanye pemilu president tahun ini model kampanye dilakukan dengan debat terbuka yang di pandu oleh para akademisi dan professional yang berkompeten serta disiarkan langsung melalui media massa.

Para kandidat capres atau cawapres dapat memaparkan visi, misi, serta program kerja apabila terpilih nanti, dan para kandidat bisa saling menyanggah dan memperdebatkan pemaparan yang di sampaikan kandidat lain yang dipandu oleh moderator semuanya sangat demokratis, dalam perdebatan tersebut ada kandidat yang saling menuding dan menyudutkan namun mengakhirinya dengan jabatan tangan seraya memaafkan.

Rakyat dapat menyaksikan secara langsung dan memberikan dukungan bagi kandidat yang didukungnya bahkan menaru rasa simpati dan rasa iba bagi kandidat yang didukungnya, pasangan kandidat yang paling banyak di pojokan adalah incumbent Susilo Bambang Yudoyono, kedua pasangan kandidat yang menyerang SBY-Boediono yakni Megawati-Prabowo dan M. Jusuf Kalla-Wiranto, bahkan sejak Pemilu legislative Megawati sudah menyerang SBY dengan program BLT-nya sedangkan JK mengkritisi SBY yang terkadang lamban dalam memutuskan sebuah keputusan harus melalui rapat berkali-kali dengan cabinet.

Pemojokan tidak hanya dilakukan terhadap SBY tetapi cawapres Boediono juga mendapatkan bagiannya dengan menstigmanya sebagai kaki tangan asing yang akan menerapkan mashab ekonomi neoliberal, dan yang tak luput adalah  Istri-istri pasangan kandidat, istri SBY diberitakan tidak berkerudung jadi tidak pantas menjadi Ibu negara   sedangkan Istri Boediono diisukan sebagai seorang penganut Katolik, dan  Boediono sendiri adalah penganut Kejawen, isu-isu ini ditujukan bagi pasangan ini tetapi isu-isu ini dilabelkan bagi pasangan ini.

Menjelang dua hari sebelum pemilu president kedua kandidat pasangan dengan nomor urut satu (1) dan tiga (3) melakukan konferensi pers dan mengancam akan melakukan boikot dengan tidak menyertakan diri dalam pemilu president jika tidak ada pengumuman dari KPU mengenai Daftar Pemilu Tetap (DPT) secara transparan, tindakan ini membuat resah kandidat incumbent.

Pemojokan dan isu-isu yang menyudutkan, menyalahkan kandidat lain menjadi keuntungan bagi kandidat yang mengalami hal tesebut, bagi rakyat hal ini mengurangi rasa simpati bagi incumbent tetapi bagi kelompok masyarakat tertentu yang tidak setuju dengan memojokan atau sering dibahasakan menzalimi orang lain, rakyat melihat hal ini tidak baik karena membangun permusuhan dan tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Kemampuan untuk membangun citra dengan kondisi ini membuat keuntungan tersendiri bagi para petarung.

Ketika Korupsi menerpa kader-kader Partai Demokrat yang dilakukan secara berjamaah terstruktur maupun pribadi membuat sang SBY gusar, Nazarudin yang menjadi kambing hitam dalam kasus proyek Wisma Atlet Sea Games XVI, mengapa jadi kambing hitam karena korupsi itu dilakukan di kementrian yang nota bene Menteri Andi Malarangeng adalah Pengurus Partai Demokrat menutup mata tanpa mengetahui bawahannya melakukan deal-deal proyek dengan perusahaan yang dikendalikan oleh Nazarudin. Ansaman pun diterima Nazarudin hal ini diakui oleh Nazarudin yang mengaku diancam akan dibunuh agar tidak lagi membongkar keterlibatan elit Partai Demokrat (PD) dalam kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan korupsi terkait PT Anugerah Nusantara (www.detiknews.com kamis, 07/07/2011).

Waktu kasus ini terkuak ke permukaan semua berusaha membela Nazarudin dengan menyerahkan kepada Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh internal Partai Demokrat tanpa hasil yang dipublikasikan, tarik menarik antar faksi pun tercipta di tingakt kepengurusan pengurus pusat kemudian berujung dengan pencopotan Nazarudin dari jabatan Bendahara Umum Partai Demokrat, namun ketika nama-nama petinggi demokrat diungkit ke permukaan akan keterlibatan mereka makahal yang sama juga  diungkapkan oleh Mustofa Nahrawardaya. "Soalnya Nazar tahu banyak soal aliran uang di PD, dan kini terus meniupkan terompet tentang aliran dana haram ke sejumlah elit PD. Apalagi sekarang sudah menyentuh petinggi Polri," kata Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF) (www.detiknews.com kamis 07/07/2011).

Isu ini membuat geram para petinggi partai democrat termasuk SBY memerintahkan untuk penangkapan terhadap Nazarudin dilakukan sedangkan koruptor lain yang melarikan diri seperti Nunun Nurbaitie tidak dilakukan perintah keseluruhan untuk semua koruptor dan hanya Nazarudin yang disebutkan, apakah hanya karena ketakutan akan aib petinggi Demokrat di publikasikan  kepublik sehingga mereka merasa terpojok di zalimi sehingga perintah tegas dengan alasan kepentingan negara ?  

Menjadi pertanyaan yang menarik adalah “apakah budaya politik rasa iba menjadi pola yang tepat dalam perpolitikan Indonesia?, jawaban yang dapat diberikan sangat paradoksal karena dalam konteks tertentu hal ini dapat dibenarkan, tetapi pada kontkes tertentu pertanyaan ini tidak relevan. Sejarah memberikan referensi bahwa kemenangan PDI-P dalam pemilu 1999 pasca orde baru karena figure Megawati sebagai putri proklamator Bung Karno. President I yang saat berkuasa di puja masyarakat tetapi kemudian dimusihi bahkan disingkirkan, dikucilkan oleh rezim orde Baru, puncak nya pada tragedy 27 Juli 1996 dimana intervensi penguasa saat itu.

Inisiatif Peristiwa dan perilaku ini memupuk rasa simpati terhadap Megawati, hal ini membuat rakyat menaruh rasa prihatin dan rasa ibanya pada pemilu 26 Juli 1999 PDI-P memenangi Pemilu legislatif dengan perolehan suara mencapai 35.689.073 suara atau 33,76 % (Kompas, 29 Juni 2009).

SBY dalam perjalanan karier politiknya hampir memiliki kemiripan yakni mengalami kemelut politik karena merasa  tidak dipercaya lagi pada masa kepemimpinan Megawati, sehingga membuatnya mengundurkan diri dari Menko Polkam, keputusan ini membuat rakyat merasa kasihan dan menaruh rasa iba terhadap SBY. Momentum ini membuat SBY berinisiatif bersama-sama teman-temannya membidani lahirnya Partai Demokrat, dan Pengunduran diri SBY dan maju bersama JK sebagai Cawapres membuat Megawati geram dn menyindir mereka sebagai “bajing loncat” membuat rasa simpati rakyat terhadap dirinya kemudian pasangan ini memiliki suara terbanyak pertama pada putaran pertama dan pada putaran kedua menang dengan perolehan suara 78,22 % mengungguli pasangan Mega-Hasyim.

 Budaya politik dapat diambil dari fakta-fakta yang dialami bahkan tanpa sadar dilakoni oleh politisi, hal ini dianalisa dianggap sebagai sesuatu yang ideal dan dapat di terapkan dalam perilaku politik (political behavioral) James Bryce mengungkapkan bahwa; ”terdapat ketetapan dan keseragaman pada berbagai kecenderungan dalam sifat manusia, yang memungkinkan kita beranggapan bahwa tindakan seseorang pada suatu saat selalu dikarenakan oleh sebab-sebab yang sama, yang telah pula menentukan tindakan-tindakan mereka pada waktu sebelumnya” (SP. Varma 2007) pemikiran ini jika di kaitkan dengan fakta-fakta yang dialami oleh para President terpilih maka ada kecenderungan yang dapat dijadikan salah satu alasan keterpilihan president ditentukan  oleh rasa iba atau rasa simpati rakyat karena diri salah satu kandidat dizalimi atau di pojokan.

Sifat ini dapat dijadikan salah satu dalil politik bahwa menempatkan diri sebagai korban yang dizalimi atau dikucilkan oleh lawan politik dapat menguntungkan bagi diri yakni menarik rasa simpati atau rasa iba dari rakyat. Dan ini menjadi selera atau keinginan rakyat, pasca pemilu president 2009, Andrinof Chaniago menuturkan bahwa “dalam memilih rakyat menempatkan porsi kepribadian calon lebih besar ketimbang soal kemampuan calon, dengan 80 % pemilih berpendidikan SLTP ke bawah, pilihan lebih ditentukan oleh factor selera” (Kompas 9 Juli 2009). Jika dikaitkan dengan proses menuju pemilihan president yang kita lalui saat ini maka dapat di benarkan bahwa  perolehan suara yang di peroleh SBY- Boediono, pemojokan terhadap  kepribadian yang dimiliki oleh pasangan kandidat nomor urut 2 (dua) yang selalu disudutkan,  hal ini pulalah yang mampu dicitrakan pada diri pasangan kandidat yang memperoleh suara terbanyak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat manusia Indonesia, memiliki salah satu kecenderungan politik untuk memilih adalah memilih karena rasa iba atau simpati terhadap kandidat tertentu yang mengalami pemojokan atau disudutkan dan bukan karena memilih berdasarkan kemampuan calon.    

 Sikap SBY yang mencoba bersikap tegas dengan memerintahkan penangkapan terhadap Nazarudin walaupun sangat diskriminatif karena ada sejumlah nama yang terlibat korupsi dan melarikan diri tidak diperintahkan untuk penangkapan, sikap ini diambil untuk kembali merebut hati rakyat atau memelas hati rakyat untuk memiliki rasa iba kepada dirinya yang telah berkeras untuk melakukan penangkapan terhadap dirinya. Padahal jika dirunut dari setiap sikap politik yang dilakukan sebelumnya hampir memiliki motif yang sama yakni di saat diri dan kepentingan kelompok terancam dan terpojok maka SBY bersuara.

Padahal jika ditilik dengan seksama perintah ini sebenarnya lebih pada kepentingan pribadi dan kepentingan partai demokrat dalam penegakan citranya dalam menghadapi pemilu 2014 dan bukan semata-mata untuk kepeduliaan terhadap rakyat, karena sikap tebang pilih dalam penyelesaian kasus korupsi di tanah air ini….  

*Pemerhati Sosial-Politik

"TEOLOGI KERAMAHAN DAN KONFLIK KEAGAMAAN"

“Teologi Keramahan dan Konflik Keagamaan”

*Yoyarib Mau

Ahlussunnah (Sunni) dan Syi’ah dua aliran besar mazhab ini kerap kali terlibat konflik kekerasan satu sama lain, sebagaimana yang kita saksikan di negara-negara seperti Irak dan Lebanon. Mazhab Syiah berpusat di Iran, dan Mazhab Sunni berpusat di Arab Saudi,  masing-masing Mazhab keagaaman memiliki pasukan para militer yang diperlengkapi dengan senjata. Setelah jatuhnya Saddam Husein, Muqtada al-Sadr, seorang ulama Irak karismatik, muncul sebagai salah satu pemimpin negara yang paling banyak dibicarakan Syiah. Al-Sadr adalah putra dari Grand Ayatullah Muhammad al-Sadr, yang tewas pada tahun 1999. Pada Juni 2003, ia membentuk kelompok milisi, Tentara Mehdi bertujuan melindungi otoritas keagamaan Syiah di kota suci Najaf. 

Tentara Mehdi terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan AS pada bulan Agustus 2004 di Najaf. Permusuhan antara Tentara Mahdi dan pasukan AS di Najaf dan tidak berhenti sampai Ayatollah Sistani menyatakan gencatan senjata. Pada bulan Maret 2008 selama Pertempuran Basra, Gerakan Sadr melancarkan kampanye pembangkangan sipil secara nasional di Irak untuk memprotes penggerebekan dan penahanan terhadap Tentara Mahdi. Membentuk kekuatan untuk menghalau penyerangan Israel ke Gaza. Pasukan ini juga yang bergabung dalam milisi Syi’ah yang dijuluki “Brigade Damai,” untuk melindungi tempat ibadah kaum Syiah dari serangan pejuang Sunni Wahabi yang tergabung dalam pasukan ISIS. 

Oraganisasi sipil dengan naman Hizbullah, juga adalah organisasi politik dan paramiliter dari kelompok Syiah yang berbasis di Libanon. Hizbullah didirikan pada tahun 1982 dan mempunyai pengaruh besar dalam politik Libanon. Hizbullah kemudian dianggap sebagai cermin gerakan perlawanan di dunia Arab dan Muslim dunia. Berdirinya organisasi Hizbullah tidak terlepas dari paham Syi’ah, yang berkiblat ke Madrasah Ad-diniyah Najaf dan partai dakwah Islam yang diketuai oleh Muhammad Baqir As-Sadr di Irak. Lembaga ini telah mencetak generasi-generasi militan Syi’ah di Lebanon. Satu diantaranya adalah Musa As-Sadr. Organisasi ini sering disebut  sebagai kaki tangan rezim Syiah Iran di Lebanon, yaitu Milisi Syi’ah Hezbollah.

Umat Islam sebelumnya hanya dua puak besar yaitu Sunni dan Syi'ah, kemudian dalam perjalanan waktu menjadi tiga puak yaitu Sunni Wahabi, Sunni Asy'ari Maturidi, dan Syi'ah, Sunni Wahabi adalah hasil bentukan kaum Khawarij yang dalam sejarah Islam dianggap sebagai anak panah yang keluar dari busur, Nama atau sebutan Wahabi diberikan kepada kelompok ini karena pendiri mazhab Wahabi. Muhammad Abd al-Wahhab yang menanamkan paham dan ajaran-ajarannya dengan kekerasan sehingga tanpa rasa risih menuduh orang yang menolaknya sebagai orang kafir dan syirik, yang boleh dibunuh atau membongkar kuburan dan meratakannya dengan tanah dan merusak bangunan mesjid, kalau itu dianggapnya merupakan tempat yang membawa kepada kemusyrikan

Keberadaan wahabi melahirkan gerakan transnasional seperti Hizbut Tahrir (menginginkan sebuah negara transnasional, negara Pan Islamisme Internasional dalam bentuk khilafah, yang sistem politiknya mengacu pada al-Quran dan hadis.), Tarbiyah (gerakan dakwah untuk ntuk menegakkan syari’at Allah di muka bumi ini), Ikhwanul Muslimin (gerakan persaudaraan muslim gerakan rabbaniyah dengan kehidupan syariat Islam berjalan dalam suatu negara).

 

Ada kelompok lain yang dalam perkembangan menggabungkan gerakan Salafi-Wahabi menjadi gerakan Islam yang radikal yang sudah bermetamorfosis menjadi teroris seperti Al-Qaeda (kelompok ekstrimis Islam ini didirikan pada tahun 1989 oleh Osama bin Laden), Mujahidin, Taliban (kelompok teroris yang berbasis di Afganistan juga eksis di Pakistan. Taliban adalah organisasi teroris didirikan oleh suku Pashtun), kelompok teranyar yang mengkoordinir pasukan ISIS di wilayah Suriah dan Utara Irak saat ini yakni Kelompok Jabhat al-Nusra, yang dianggap mempunyai afiliasi dengan  Al Qaeda.

Etnik Yazidi adalah kelompok etnoreligius yang sebagian besar berbahasa Kurdi (bagian dari bahasa Kurmanji) dan merupakan golongan minoritas yang mendiami Irak. Secara historis, sebagian besar kelompok ini telah mendiami Irak (terutama propinsi Niniveh, Irak utara) yang pernah menjadi bagian dari Asyur kuno dan ibukota Kekaisaran Neo-Asyur. Kepercayaan Yazidi berakar pada kepercayaan Zoroastrianisme kuno dan tasawuf atau pada agama Persia yang bercampur dengan unsur-unsur tradisi keagamaan Mesopotamia/Assyrian pra-Islam, Mithraisme, Kristen dan Islam.

Selain konflik aliran juga konflik suku/etnies Kurdi itulah nama kesatuan etnik yang berada di wilayah Timur Tengah, suku itu tidak termasuk dalam jajaran etnik Arab dengan bahasa yang berbeda pula dari bahasa Arab, yaitu bahasa Kurdi. Orang Kurdi hidup di wilayah Kurdistan; yang meliputi bagian negara Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Di Irak, suku ini merupakan suku kedua terbesar setelah Arab. Kurdistan Worker’s Party Kelompok teroris ini berdiri 27 November 1978 dan berbasiskan di Turki. Wilayah operasinya selain di Turki juga di Iran, Suriah dan Irak. Mereka mempunyai tujuan untuk memerdekakan negara Kurdi pasukannya bernama Peshmerga Kurdi. 

Untuk menyelesaikan konflik Timur Tengah terutama meredam kekuatan ISIS maka AS lewat Menlu John Kerry melakukan diplomasi luar negeri untuk menyerang ISIS maka sepuluh negara Arab termasuk Saudi Arabia sendiri sepakat mendukung Amerika Serikat memerangi Negara Islam atau Islamic State. Saat ini, AS berupaya membangun koalisi internasional untuk membasmi Negara Islam. Selain Arab Saudi, negara Arab lain yang turut bergabung dalam koalisi internasional ini adalah Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab, sedangkan Turki menolak untuk melakukan serangan kepada ISIS.

Wahana Teologi Keramahan

Dimana posisi Indonesia sebagai negara yang penduduknya pemeluk Islam terbesar dunia dalam memberikan kontribusi bagi penyelesaian konflik Timur-Tengah ?  apakah cukup memberikan pernyataan bahwa Indonesia cenderung mementingkan penyelesaian akar atau sumber permasalahan di Irak dan Suriah ketimbang pendekatan militer semata ? Menurut T.R Gurr, kekerasan yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh ideologi. Kekerasan yang sangat besar pengaruhnya mungkin saja hanya dilakukan oleh sekelompok kecil orang yang memiliki ideologi berbeda. Perbedaan ideology antar kelompok kecil dalam masyarakat dapat memunculkan kekerasan, apabila tidak ada media atau wahana yang digunakan untuk menyalurkan peran sertanya dalam kelompok yang lebih luas (ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/.../2834).

Indonesia perlu menawarkan wahana teologi yang tepat untuk dapat menyelesaikan akar persoalan konflik antar mazhab di Timur-Tengah, tentunya Indonesia harus mampu menunjukan dalam negara Indonesia sendiri bagaimana kehidupan masyarakatnnya yang plural/majemuk dengan berbagai mazhab dan aliran kepercayaan yang jauh lebih banyak dari yang ada di negara-negara Timur Tengah. Indonesia memiliki budaya toleransi dan gotong royong yang sering diekspresikan melalui keramahan antar umat beragama, sebagai bentuk ziarah bersama ke masa depan, dimana perilaku keramahan dengan anti kekerasan dibangun sebagai spritualitas bersama yang disumbangkan bagi kemanusiaan.

Wahana Demokrasi

            Setiap masyarakat yang lahir dan besar di bumi Pancasila mendapatkan pengakuan konstitusional dalam UUD 1945, yakni; mengatur melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Membangun keramahan negara perlu mendapatkan dukungan konstitusaional, agar setiap warga negara menegakan konstitusi dengan menghargai setiap tumpah darah Indonesia. Indonesia telah bertemu dengan demokrasi dan bahkan telah menjamin bahwa pelaksanaan demokrasi di tanah air telah berjalan dengan baik yang dapat dibuktikan dengan hidup berdampingan antar umat beragama. 

Pemeluk Islam di Indonesia terbanyak dari negara-negara lain di dunia, Keberuntungan Indonesia adalah Islam Indonesia menerima dan menjalankan Demokrasi secara baik. Selain penganaut Islam ada penganut Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu, bahkan agama-agama tradisional yang belum diakui tetapi dapat menjalankan ritual keagamaannya. Penganut agama lain diharapkan peran sertanya dalam kehidupan bermasyarakat untuk membantu dan bersama-sama dengan Islam untuk sungguh-sungguh bertemu dengan Demokrasi. Sehingga menjadi modal dasar bagi NKRI tampil dimata dunian sebagai wahana dunia untuk menciptakan kedamaian dunia, tidak harus mengirim pasukan untuk menciptkan kekerasan baru, tetapi cukuplah Indonesia hadir dengan diplomasi teologi keramahannya.

*Pemerhati Sosial-Politik

"Poros Maritim Bocor di Hulu"

“Poros Maritim Bocor Di Hulu” 
*Yoyarib Mau
 

Isu strategis yang di kampanyekan Jokowi dalam masa kampanye untuk pemilu 2014 adalah Indonesia sebagi poros maritim dunia, ide dan gagasan inilah yang menjadi sebuah wacana menarik (trand topic) untuk diperbincangkan hampir seluruh rakyat Indonesia, bahkan ide dan gagasan poros maritim dunia sebagai salah satu isu penentu kemenangan Jokowi. Ide dan gagasan ini dipertegas oleh Jokowi dengan melakukan pidato kemenangan di atas geladak kapal pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa.

Jika awal kepemimpinan Jokowi-JK difokuskan pada persoalan kemaritiman, tentunya kementerian ataupun badan yang dibentuk untuk menangani soal kemaritimin perlu mendapatkan perhatian lebih, jika kementerian kelautan dan perikanan tetap sebagai ujung tombak dalam menangani kemaritiman maka diharapkan adanya sosialisai yang tepat tentang pemahaman akan kementerian kelautan  dan soal kemaritiman. Pemahaman yang berbeda akan nama kelautan dan kemaritiman bisa menjadi penafsiran yang bervariasi di masyarakat. 

Hal yang substansial dalam perwujudan program ini adalah bagaimana dukungan postur APBN bagi kementerian ini. Kenyataan yang terjadi penetapan APBN 2015 dalam pemerintahan SBY sepertinya tidak memiliki niat yang tulus untuk mendukung nawa cita  dan harapan Jokowi – JK soal poros maritim dunia. Terlihat secara gamblang dari penetapan APBN 2015 dimana ada beberapa kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp 67,2 triliun serta Kementerian Agama sebesar Rp 50,5 triliun, alokasi untuk kedua kementerian ini menurut SBY diprioritaskan untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan. Juga sebagai strategi tersebut ditujukan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia, sekaligus memanfaatkan potensi demografi Indonesia yang produktif.

 

Adapun alokasi anggaran pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp 47,4 triliun, diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan, antara lain berupa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas di daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar, sehingga memenuhi standar pelayanan Kesehatan Primer sebanyak 70 puskesmas; pemberian bantuan operasional kesehatan sebanyak 9.715 puskesmas; penyaluran anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait BPJS kesehatan; serta peningkatan persentase jumlah bayi usia 0-11 bulan yang memperoleh imunisasi dasar lengkap sebesar 91%.

Di bidang pertahanan, dialokasikan dana untuk anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 95,0 triliun. Alokasi dana ini digunakan untuk melanjutkan pemenuhan kekuatan dasar yang diperlukan (Minimum Essential Forces/MEF), meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan melalui peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, baik produksi alutsista maupun pemeliharaannya.

 

Di samping pertahanan negara, alokasi anggaran untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi prioritas yaitu sebesar Rp 47,2 triliun. Institusi Polri diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. SBY juga menyebutkan pemerintah memandang perlu untuk mempertahankan rasio polisi dengan jumlah penduduk sebesar 1 berbanding 582, yang dilaksanakan dengan menambah jumlah personil Polri. Dua kementerian yang sangat berperan di bidang pemba-ngunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum, yang dialokasikan dana sebesar Rp 74,2 triliun dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 44,6 triliun.

SBY dalam sambutannya pada sidang paripurna DPR RI 15 Agustus 2014, besaran alokasi anggaran APBN untuk tujuh kementerian negara dan lembaga negara dari RAPBN 2015 adalah  dari total pendapatan negara sebesar Rp1.762,3 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.370,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 388 triliun dan penerimaan hibah Rp 3,4 triliun. Sementara itu, total belanja negara mencapai sebesar Rp 2.019,9 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat  Rp 1.379,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 640 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN 2015 adalah Rp 257,6 triliun atau 2,32%.

            Alokasi postur anggaran kepada sejumlah kementerian dan lembaga yang begitu besar sepertinya dilakukan oleh SBY selama masa kepemimpinannya selama 10 tahun ini, dari alokasi anggaran 2015 untuk beberapa pos kementerian ini menghasilkan defisit yang cukup besar yakni Rp. 257,6 triliun, defisit ini berarti menjadi utang negara pada tahun 2015, apakah itu utang negara dari bank dalam negeri atau negara asing tetaplah menjadi utang yang dibebankan kepada pemerintahan Jokowi-JK,  belum lagi ditambahkan dengan utang SBY tahun 2014 yang dilansir Bank Indonesia (BI) yang mencatat total utang luar negeri Indonesia per Januari 2014 mencapai USD269,27 miliar atau Rp3.042,751 triliun jika mengacu kurs Rupiah sebesar Rp11.300 per USD.

            Kondisi kebocoran anggaran dalam bentuk utang ini, kemudian menghadirkan pertanyaan; apa yang hendak Jokowi-JK gunakan untuk membiayai program “poros maritim dunia” ? kemudian bagaimana Jokowi-JK membuat terobosan untuk menjawab program 100 hari menjabat kepada rakyat Indonesia ?

            Para ahli mengklasifikasikan teori kemaslahatan kepada dua hal. Pertama, mashlahah ‘ammah,  yaitu kemaslahatan umum  yang berhubungan dengan kepentingan  masyarakat banyak.  Dalam hal terkait dengan kenaikan harga BBM jika memberikan kebaikan lebih besar untuk mayoritas penduduk Indonesia maka menaikan harga BBM itu merupakan suatu kebutuhan primer, yaitu menjaga kestabilan ekonomi bangsa dan negara.Kedua, mashlahah khasshah,  yaitu kemaslahatan khusus yang berhubungan dengan kemalahatan individual. Apabila menaikan harga BBM itu hanya memberikan kemaslahatan bagi golongan tertentu, atau kepentingan kelompok atau individ-individu tertentu, maka menaikan harga BBM itu harus ditolak. 

Teori Kemaslahatan Najm al-Din al-Thufi  dikembangkan dari pemikiran yang menyiratkan adanya suatu upaya untuk memperoleh suatu hukum fiqh melalui perluasan makna suatu teks syari’ah yang bersifat eksplisit dengan mengungkap pengertian-pengertian implisitnya. Ini dilakukan dengan menggali causalegis (illat) suatu nash untuk diterapkan pada kasus-kasus serupa yang secara ekplisit tidak termasuk ke dalamnya. Atau juga dengan menggali semangat, tujuan dan prinsip umum, yang terkandung dalam suatu nash untuk diterapkan secara lebih luas dalam masalah lain yang diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan umum (http://id.shvoong.com/law-and-politics/law/2218021-teori-kemaslahatan-najm-din-thufi/#ixzz3Ck2pHgVd).

Teori ini terlihat mungkin banyak orang yang berpikir parsial pasti alergi karena teori ini berdimensi nilai agama, tetapi bagi penulis bukan soal agamannya tetapi nilai universal yang dapat bermanfaat bagi kemanusiaan. Persoalan poros maritim dunia merupakan persoalan publik atau mayoritas rakyat Indonesia yang daerahnya berbentuk daerah kepulauan. Sikap politik harus diwujudkan oleh Jokowi-JK walaupun mungkin tidak populer tetapi ada pencapian kemaslahatan rakyat Indonesia yang hendak di capai. Kebutuhan ini yang kemungkinan besar mendorong Jokowi untuk memilih menaikan bbm, karena ada alasan logis untuk pembangunan nasional yakni “Indonesia sebagai poros maritim dunia”.

Melihat kondisi utang luar negeri Indonesia yang terus membengkak, tidak mungkin Jokowi-JK melakukan pinjaman luar negeri karena akan menambah utang luar negeri, pilihan pil pahit untuk menaikan bbm yang mungkin dilakukan Jokowi-JK  dengan perilaku moral Jokowi yang menjadi jaminan, tentunya kebijakan menaikan bbm untuk kemaslahatan umat tidak membunuh rakyat. Hal ini juga sebagai bentuk kontribusi rakyat dengan konsep kerelawanan yang telah menghentarkan Jokowi-JK dengan sumbangan sukarela hingga terpilih menjadi presiden.

*Pemerhati Sosial Politik